Ini Kata Muhammadiyah Soal Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3).

Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B.

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut akan melakukan 4 langkah usai menerima izin mengelola tambang

Muhammadiyah memutuskan menerima izin tambang dari Presiden Jokowi usai menggelar konsolidasi nasional.

Dia menjelaskan bahwa pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan.

Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.

Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.

Ormas Keagamaan Muhammadiyah Dapat Jatah Kelola Tambang

Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.

Bahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang

Organisasinya tidak akan tergesa-gesa terkait konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.

Dedi Mulyadi mengusulkan 70 persen pajak tambang dikembalikan ke desa terdampak untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat sekitar.

Hal ini terungkap usai Purbaya dan Bahlil melakukan pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5) pagi.

Pemberdayaan perempuan tidak hanya sebatas menyediakan ruang, tetapi juga memastikan adanya kesempatan yang mendorong perempuan berkembang secara optimal.

Tambang memiliki legitimasi dalam perspektif Islam selama dikelola secara adil, tidak merusak lingkungan, dan memberikan manfaat luas.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyelesaikan proses audit keuangan konsolidasian.

Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk berkolaborasi memperkuat stabilitas sosial dan mendorong kemajuan daerah Sulawesi Barat.

Polri mengingatkan ormas agar tidak memaksa masyarakat atau pelaku usaha memberi THR. Warga diminta melapor melalui hotline 110 jika mengalami gangguan.

Polda Sultra menyiagakan 1.200 personel gabungan untuk memastikan Pengamanan Ramadan 1447 H/2026 M berjalan kondusif di Sulawesi Tenggara. Simak detail strategi pengamanan dan potensi gangguan yang diantisipasi.

Muhammadiyah menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, menegaskan langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menempatkan institusi strategis langsung di bawah Presiden.

Terjadi bentrokan di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, antara kelompok ormas dan penagih utang.

Kedua anggota ormas itu ditahan di Mapolda Jawa Tengah.