Imigrasi Tanjunguban Bentuk 15 Desa Binaan Gencarkan Pencegahan TPPO di Bintan

Kantor Imigrasi TPI Kelas II Tanjung Uban proaktif membentuk 15 desa binaan di Bintan untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang marak di wilayah perbatasan.

Kantor Imigrasi TPI Kelas II Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), telah mengambil langkah strategis dengan membentuk 15 desa binaan. Inisiatif ini tersebar di tiga kecamatan utama, yaitu Teluk Sebong, Bintan Utara, dan Sri Kuala Lobam.

Pembentukan desa binaan ini bertujuan untuk membendung praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sering terjadi di wilayah tersebut. Bintan dikenal sebagai jalur transit penting bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Kepala Kantor Imigrasi TPI Kelas II Tanjung Uban, Adi Hari Pianto, menegaskan bahwa wilayah Bintan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Kondisi geografis ini membuat imigrasi harus tetap waspada terhadap potensi TPPO.

Strategi Pembentukan Desa Binaan Imigrasi

Program desa binaan oleh Imigrasi Tanjunguban ini merupakan upaya konkret dalam mencegah kejahatan transnasional. Fokus utama adalah melindungi warga dari jerat perdagangan orang.

Pembentukan desa binaan melibatkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Unsur-unsur penting seperti petugas imigrasi pembina desa (Pimpasa), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta aparat pemerintah desa setempat turut dilibatkan.

Kolaborasi ini memastikan pengawasan yang lebih efektif di tingkat akar rumput. Petugas gabungan secara rutin turun ke desa-desa binaan untuk memantau indikasi TPPO.

Hingga saat ini, dari 15 desa binaan yang telah dibentuk, belum ada kasus TPPO yang ditemukan. Selain itu, tidak ada warga lokal yang menjadi korban PMI ilegal.

Edukasi dan Pencegahan PMI Ilegal

Petugas Imigrasi Tanjunguban tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga gencar melakukan sosialisasi. Edukasi ini bertujuan agar warga Tanjunguban tidak menjadi PMI ilegal.

Sosialisasi ini secara khusus menyasar para pelajar lulus sekolah. Hal ini mengingat maraknya tawaran kerja luar negeri tanpa legalitas resmi yang seringkali menipu.

Adi Hari Pianto menekankan pentingnya kelengkapan dokumen. "Berikan dokumen yang sesuai saat mengajukan permohonan paspor," ujarnya, mengingatkan calon pekerja migran.

Pihak imigrasi berupaya keras memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko menjadi PMI ilegal. Mereka juga mendorong penggunaan jalur resmi untuk bekerja di luar negeri.

Peran Imigrasi dalam Ketahanan Komunitas dan Perbatasan

Selain tugas utama pencegahan TPPO, Imigrasi Tanjunguban juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Mereka kerap menggelar bakti sosial, seperti pembagian sembako.

Kegiatan ini ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi sarana sosialisasi. Imigrasi juga memberikan edukasi terkait ketahanan pangan.

Tujuannya adalah agar warga desa lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar. Ini penting terutama saat terjadi kelangkaan pangan.

Adi juga mengingatkan nelayan lokal untuk berhati-hati saat melaut. Perairan Bintan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, sehingga rawan pelanggaran batas wilayah tangkap. "Jangan sampai nelayan kita melintasi batas wilayah tanpa dokumen resmi," demikian Adi mengingatkan.

Sumber: AntaraNews