LIVE

Gunakan Pita Putih, Solidaritas Hakim Indonesia Ngadu ke DPR soal Kesejanteraan

Audiensi tersebut dilaksanakan di ruang rapat Komisi III DPR. Rapat dipimpin tiga wakil ketua DPR RI.

dpr
Solidaritas Hakim Indonesia Ngadu ke DPR
Solidaritas Hakim Indonesia Ngadu ke DPR (Merdeka.com)

Pimpinan DPR RI menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) terkait aspirasi kesejahteraan para hakim. Mereka kompak menggunakan pita putih yang disematkan dipakaian bagian dada sebelah kanan.

Audiensi tersebut dilaksanakan di ruang rapat Komisi III DPR. Rapat dipimpin tiga wakil ketua DPR RI, diantaranya Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dasco mengatakan, audiensi dengan SHI untuk menyimpulkan apa saja yang diminta oleh para hakim.

"Pertemuan pada hari ini adalah sebenarnya adalah merupakan tinggal menyimpulkan saja apa yang diminta, apa yang akan dapat dipenuhi dengan situasi dan kondisi pada saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). 

Dasco berharap aspirasi yang disampaikan para hakim dapat terwujud. Sehingga, hal ini dapat meningkatkan kinerja hakim.

"Tentunya kita berharap bahwa pemenuhan sebagian yang diminta juga akan berdampak pada kenaikan kinerja, tingkat kinerja para hakim," kata Dasco.

Sebagai informasi, ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia melakukan cuti bersama selama lima hari, pada 7 hingga 11 Oktober 2024. Mereka menuntut agar pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim.

Selain itu, terdapat tuntutan lain yang disampaikan oleh para hakim yakni: 

1. Pengesahan RUU Jabatan Hakim, mengupayakan adanya landasan hukum yang kuat dan independen bagi profesi Hakim, yang diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Jabatan Hakim. Hal ini penting untuk menjamin kedudukan dan wibawa profesi hakim di mata hukum.

2. Pengesahan RUU Contempt of Court, mendorong pengesahan undang-undang yang mengatur perlindungan bagi hakim dari segala bentuk penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court). Peraturan ini sangat diperlukan untuk memastikan proses peradilan berjalan tanpa intervensi, ancaman, atau tekanan dari pihak manapun.

 

3. Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Keamanan Hakim, mendesak diterbitkannya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan fisik dan psikologis dari potensi ancaman atau serangan yang bisa terjadi selama atau setelah menjalankan tugas peradilan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Paramotor Warnai Langit Cikeas Jelang Upacara HUT Bhayangkara

{{caption}}
Jokowi Akan Hadiri HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas

{{caption}}
Akal-akalan ASN dan Kontraktor di Balik Korupsi Jembatan Rp 20 Miliar

{{caption}}
'The Last Dance' Nadiem Makarim: Vonis Hukum dan Pembelaan

{{caption}}
Dito Ariotedjo Buka Suara Usai Diperiksa KPK

{{caption}}
Gol Telat Erling Haaland Antar Norwegia ke 16 Besar Piala Dunia 2026, Brasil Menunggu

Topik Terkait
{{caption}}
Solidaritas Hakim Indonesia Hentikan Aksi Cuti Bersama

Dari sisi hakim, lanjut Aji Prakoso, juga harus memegang teguh janji menjaga integritas diri dan lembaga peradilan.

Hakim
{{caption}}
Prihatin Gaji Hakim Tak Naik 12 Tahun, Mahfud: Mahkamah Agung Harus Perjuangkan

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan cuti massal sebagai bentuk protes menuntut kesejahteraan baik gaji maupun tunjangan.

Hakim Cuti Massal
{{caption}}
VIDEO: Penuh Emosi Hakim di DPR, Suara Tinggi Ngaku Kepala Pusing Sampai ke Ubun-Ubun

"Pusing kami sampai ke ubun-ubun, maaf jika nada bicara kami tinggi"

gaji hakim
{{caption}}
VIDEO: Sikap Pemerintah Setujui Kenaikan Tunjangan Usai Hakim Protes Hingga Ngadu ke DPR

Kelompok hakim se-Indonesia mengajukan cuti massal bersama pada Senin (8/10).

Hakim
{{caption}}
Cak Imin: Kalau Hakim Tidak Diperhatikan, Mana Mungkin Hukum Bisa Ditegakkan

Cak Imin mendesak pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim se-Indonesia yang menuntut ketidakadilan dan kesejahteraan.

Cak Imin
{{caption}}
VIDEO: Momen Haru, Pecah Tangis Saling Berpelukan Hakim Saat Ditelepon Prabowo Janji Naikkan Gaji

Beberapa diantaranya ada yang bertepuk tangan mengapresiasi, berpelukan, dan terharu

gaji hakim
{{caption}}
VIDEO: Momen Haru, Pecah Tangis Saling Berpelukan Hakim Saat Ditelepon Prabowo Janji Naikkan Gaji

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) bersorak saat Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menelepon Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto

Hakim
{{caption}}
VIDEO: Nada Tinggi Hakim Curhat di DPR Seperti Pegawai Kelurahan Bukan Pejabat Negara

Mereka bertemu pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasinya terkait kesejahteraan.

gaji hakim
{{caption}}
VIDEO: Ngadu Gaji 12 Tahun Tak Naik Ke DPR, Hakim Kutip Prabowo Singgung Soal Tawar-Menawar

Mereka bertemu pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasinya terkait kesejahteraan hakim.

gaji hakim
{{caption}}
Usai Audiensi, DPR Bakal Gulirkan RUU Jabatan Hakim

DPR bakal menggulirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Hal ini sebagai bentuk menyerap aspirasi para hakim yang menuntut sejumlah hak.

Hakim
{{caption}}
VIDEO: Panas Rapat! Hakim Curhat ke DPR, Gajinya Setara Uang Jajan Rafathar 3 Hari

Salah satu hakum menyinggung penghasilan hakim setara dengan uang jajan anak artis Raffi Ahmad.

Hakim
{{caption}}
Prabowo Kaget Banyak Hakim di Indonesia Tak Sejahtera: Saya Perbaiki Kondisi Kalian

Prabowo siap bertemu dengan para hakim untuk membahas kesejahteraan

hakim mogok kerja
{{caption}}
FOTO: DPR Bahas Mitigasi Ekonomi Bersama Pemerintah

Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah menjaga pertumbuhan ekonomi.

berita foto
{{caption}}
DPR Usul Ada Regulasi Nasional Melarang Perdagangan Daging Anjing-Kucing

Charles menyebutkan, temuan kasus rabies di Turki maksimal dua selama setahun. Ia membandingkan data di Indonesia yakni 122 orang.

berita update
{{caption}}
Mulai 1 Juli 2026, Gojek dan Grab Terapkan Komisi 8 Persen ke Ojol

Gojek dan Grab resmi memangkas potongan komisi layanan ojek online roda dua menjadi 8 persen. Kebijakan berlaku mulai 1 Juli 2026.

berita update
{{caption}}
Anggota DPR Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyekapan di Bandung

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

abdullah dpr
{{caption}}
FOTO: Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPR Soroti Kebijakan Pemerintah

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

berita foto
{{caption}}
Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

anggaran kemenkeu
{{caption}}
Komisi III DPR Apresiasi Vonis Bebas Videografer Amsal Christy Sitepu, Singung Kesejahteraaan Hakim

Menurutnya, putusan tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi pekerja kreatif.

amsal christy sitepu
{{caption}}
Kronologi Rumah Dinas Hakim PN Bulukumba Dibobol Maling, Congkel Pintu Belakang dan Obrak-Abrik Lemari

Perkiraan peristiwa terjadi sekira tanggal 21-22 Februari. Korban terkejut begitu tiba di rumah dalam kondisi sudah berantakan.

berita kontributor
{{caption}}
MA Berhentikan Sementara Hakim dan Juru Sita PN Depok Ditangkap KPK

Apabila nanti hakim itu terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sanksi akan ditingkatkan menjadi pemberhentian tidak hormat.

berita update
{{caption}}
KY Pastikan Periksa Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Usai OTT KPK

Komisi Yudisial (KY) memastikan periksa pelanggaran kode etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, usai OTT KPK. Ini wujud komitmen KY untuk peradilan bersih.

bambang setyawan
{{caption}}
Respons Istana Hakim PN Depok Kena OTT KPK Sentil Kenaikan Gaji: Ya Bagaimana Hentikan Budaya Korupsi dan Kongkalikong?

Beberapa orang yang terjaring OTT tersebut diantaranya yakni Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dan seorang juru sita.

berita update
{{caption}}
Meradang KY soal Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK: Gaji Hakim Sudah Dinaikkan Presiden!

KY menyesalkan tertangkap tangannya hakim Pengadilan Negeri Depok. Ia mengingatkan para hakim bahwa gaji telah dinaikkan.

berita update