Gunakan Pita Putih, Solidaritas Hakim Indonesia Ngadu ke DPR soal Kesejanteraan

Dari sisi hakim, lanjut Aji Prakoso, juga harus memegang teguh janji menjaga integritas diri dan lembaga peradilan.

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan cuti massal sebagai bentuk protes menuntut kesejahteraan baik gaji maupun tunjangan.

"Pusing kami sampai ke ubun-ubun, maaf jika nada bicara kami tinggi"

Kelompok hakim se-Indonesia mengajukan cuti massal bersama pada Senin (8/10).

Cak Imin mendesak pemerintah serius menyikapi aksi cuti massal hakim se-Indonesia yang menuntut ketidakadilan dan kesejahteraan.

Beberapa diantaranya ada yang bertepuk tangan mengapresiasi, berpelukan, dan terharu

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) bersorak saat Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menelepon Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto

Mereka bertemu pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasinya terkait kesejahteraan.

Mereka bertemu pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasinya terkait kesejahteraan hakim.

DPR bakal menggulirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Hal ini sebagai bentuk menyerap aspirasi para hakim yang menuntut sejumlah hak.

Salah satu hakum menyinggung penghasilan hakim setara dengan uang jajan anak artis Raffi Ahmad.

Prabowo siap bertemu dengan para hakim untuk membahas kesejahteraan

DJP diminta segera mengatasi berbagai permasalahan pada Coretax dan memastikan sistem dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Andreas mengingatkan bahwa pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia justru kerap dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

Menurut Syafiuddin, keberadaan Taksi Green SM terus menjadi sorotan tajam karena tidak hanya menjadi pemicu awal kecelakaan besar tersebut.

Mufti mengaku mendengar informasi bahwa kereta Argo Bromo tak mendapat sinyal terkait keberadaan kereta di depannya.

Terdapat dua poin utama yang disorot DPR soal kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur.

Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurutnya, putusan tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi pekerja kreatif.

Perkiraan peristiwa terjadi sekira tanggal 21-22 Februari. Korban terkejut begitu tiba di rumah dalam kondisi sudah berantakan.

Apabila nanti hakim itu terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sanksi akan ditingkatkan menjadi pemberhentian tidak hormat.

Komisi Yudisial (KY) memastikan periksa pelanggaran kode etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, usai OTT KPK. Ini wujud komitmen KY untuk peradilan bersih.

Beberapa orang yang terjaring OTT tersebut diantaranya yakni Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dan seorang juru sita.

KY menyesalkan tertangkap tangannya hakim Pengadilan Negeri Depok. Ia mengingatkan para hakim bahwa gaji telah dinaikkan.