Gubernur DKI Pramono Anung Tegaskan Belum Putuskan Kenaikan Tarif Transjakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa pihaknya belum menentukan penetapan kenaikan tarif Transjakarta, meskipun ada pembahasan mengenai defisit anggaran subsidi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, pada Minggu pagi (11/1), menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait kenaikan tarif Transjakarta. Pernyataan ini disampaikan Pramono di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, di tengah spekulasi dan pembahasan mengenai anggaran subsidi transportasi publik Ibu Kota. Ia menekankan bahwa setiap keputusan penting terkait tarif akan diumumkan secara langsung olehnya pada waktunya.

Pernyataan Gubernur ini muncul setelah adanya informasi dari Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, mengenai proyeksi anggaran subsidi Transjakarta untuk tahun 2026. Anggaran yang disepakati dalam APBD murni sebesar Rp3,7 triliun tersebut, lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberlanjutan layanan Transjakarta tanpa adanya penyesuaian tarif atau penambahan subsidi.

Kondisi defisit anggaran subsidi ini memicu kekhawatiran akan kualitas layanan Transjakarta yang mungkin terganggu jika tidak ada solusi konkret. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan tingkat layanan yang ada atau melakukan penyesuaian yang tidak populer. Keputusan akhir mengenai tarif Transjakarta akan sangat bergantung pada bagaimana Pemprov DKI Jakarta menyeimbangkan kebutuhan operasional dan keterjangkauan bagi masyarakat.

Anggaran Subsidi Transjakarta Menipis

Anggaran subsidi untuk layanan Transjakarta pada tahun 2026 telah menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, subsidi yang disepakati dalam APBD murni 2026 adalah sebesar Rp3,7 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp4,1 triliun.

Penurunan alokasi subsidi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap operasional Transjakarta. Untuk mempertahankan tingkat layanan yang sama seperti tahun 2025, dibutuhkan anggaran sekitar Rp4,8 triliun. Dengan anggaran yang hanya Rp3,7 triliun, terdapat selisih sekitar Rp1,1 triliun yang harus ditutupi.

Nirwono Yoga menjelaskan bahwa selisih anggaran ini rencananya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan. Harapannya, dengan penambahan anggaran pada APBD Perubahan, layanan Transjakarta dapat tetap berjalan optimal hingga akhir tahun 2026, tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas layanan yang sudah ada.

Dilema Layanan dan Keterjangkauan Tarif

Kesenjangan antara kebutuhan anggaran dan alokasi subsidi saat ini menempatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di persimpangan jalan. Nirwono Yoga mengemukakan dua pilihan yang mungkin terjadi jika anggaran hanya sebesar Rp3,7 triliun. Pilihan pertama adalah penurunan kualitas layanan, sementara pilihan kedua adalah layanan Transjakarta yang berisiko berhenti di tengah tahun.

Kedua skenario ini tentu bukan hal yang diinginkan, mengingat pentingnya Transjakarta sebagai tulang punggung transportasi publik di Jakarta. Penurunan layanan akan berdampak langsung pada kenyamanan dan mobilitas warga, sementara penghentian layanan akan menimbulkan kekacauan besar dalam sistem transportasi kota.

Gubernur Pramono Anung Wibowo memahami kompleksitas masalah ini dan menegaskan bahwa keputusan mengenai tarif Transjakarta tidak akan terburu-buru. Ia memastikan bahwa setiap keputusan akan melalui pertimbangan matang dan akan diumumkan langsung olehnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik yang dapat menjaga keberlanjutan layanan Transjakarta sekaligus mempertimbangkan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

Sumber: AntaraNews