Pemprov DKI Finalisasi Kenaikan Tarif Transjakarta, 15 Golongan Ini Tetap Gratis
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kebijakan ini dilakukan secara bertahap dan tidak membebani masyarakat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih dalam tahap finalisasi rencana penyesuaian tarif Transjakarta.
Meski akan ada penyesuaian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kebijakan ini dilakukan secara bertahap dan tidak membebani masyarakat, termasuk golongan yang selama ini menerima fasilitas gratis.
“Kami sedang memfinalkan untuk itu (kenaikan tarif). Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah mensubsidi per tiket Rp9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH (dana bagi hasil) dipotong,” ujar Pramono usai membuka Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10).
Subsidi Tetap untuk 15 Golongan
Pramono menyebut penyesuaian tarif dilakukan sebagai langkah realistis mencermati keterbatasan fiskal daerah.
Namun, ia menegaskan sebanyak 15 golongan masyarakat tetap bisa menggunakan Transjakarta secara gratis.
“Kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis. Sehingga mereka tetap kita proteksi,” kata Pramono.
Lantas, siapa saja 15 golongan yang mendapatkan fasilitas gratis Transjakarta? Kelompok penerima layanan gratis meliputi:
- PNS dan pensiunan Pemprov DKI
- Tenaga kontrak Pemprov DKI
- Penerima KJP
- Pekerja bergaji UMP melalui Bank DKI
- Penghuni Rusunawa
- Tim Penggerak PKK
- Pemilik KTP Kepulauan Seribu
- Penerima Raskin di Jabodetabek
- Anggota TNI/Polri
- Veteran RI
- Penyandang disabilitas
- Lansia di atas 60 tahun
- Marbut masjid
- Pendidik/tenaga kependidikan PAUD
- Juru Pemantau Jentik (Jumantik)
Dampak Pemotongan Dana Bagi Hasil
Wacana penyesuaian tarif muncul akibat pemotongan DBH dari pemerintah pusat. Penyesuaian tersebut berdampak pada kemampuan Pemprov DKI mempertahankan subsidi transportasi publik, termasuk operasional Transjakarta yang bersumber dari APBD.
Pramono menegaskan pengelolaan transportasi tidak bisa hanya dilakukan Jakarta seorang diri. Diperlukan dukungan dari wilayah aglomerasi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan mobilitas publik secara efektif.
“Untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta, tidak bisa sendirian. Harus bersama-sama dengan daerah-daerah sekitar seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan,” ujarnya.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1931066/original/044052700_1519440232-Jokowi-Calon-Presiden-9.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8259755/original/042728600_1781511988-IMG_3239.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8259534/original/053824500_1781505535-1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8259753/original/052554000_1781511827-IMG_4290.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8259666/original/075930600_1781509311-IMG_20260615_131543.jpg)
