Gubernur Bobby Nasution Tegas Larang Pungutan Liar Sekolah Sumut, Targetkan Pendidikan Gratis

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali menegaskan larangan keras terhadap praktik pungutan liar sekolah Sumut, sekaligus mendorong percepatan program biaya pendidikan gratis. Langkah ini diambil menyusul kasus korupsi dana BOS yang melibatkan kepa

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution secara tegas mengingatkan seluruh kepala sekolah di wilayahnya untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lembaga pendidikan. Pernyataan ini disampaikan saat penyerahan Surat Keputusan (SK) penugasan kepada 248 kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Sumut. Penekanan ini bertujuan memastikan tidak ada lagi beban biaya yang memberatkan peserta didik dalam menempuh pendidikan.

Selain larangan pungli, Bobby Nasution juga meminta para kepala sekolah untuk memahami manajemen keuangan sekolah dengan baik. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya kasus-kasus keuangan, seperti korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang sempat mencuat di beberapa sekolah di Sumut. Dinas Pendidikan Provinsi Sumut diinstruksikan untuk segera menggelar pelatihan manajemen keuangan bagi para kepala sekolah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Sumut memiliki target ambisius untuk menggratiskan seluruh biaya sekolah di jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri pada tahun 2029. Gubernur Bobby Nasution bahkan berharap target ini dapat dipercepat menjadi tahun ajaran 2027/2028. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial peserta didik dan meningkatkan kualitas pendidikan di Sumut secara keseluruhan.

Gubernur Sumut Tegas Larang Pungutan Liar di Sekolah

Dalam pertemuan penting di Kantor Gubernur Sumut pada Senin (19/1/2026), Gubernur Bobby Nasution menyampaikan pesan keras kepada 248 kepala sekolah yang menerima SK penugasan. Ia secara eksplisit melarang segala bentuk pungutan liar di lingkungan sekolah. "Tidak ada lagi pungli-pungli, tidak ada lagi anak yang terbebani pendidikannya karena biaya," kata Bobby.

Peringatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumut untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan adil. Penyerahan SK penugasan kepada 161 kepala SMA, 80 kepala SMK, dan tujuh kepala SLB Negeri se-Sumut menjadi momentum untuk menegaskan komitmen tersebut. Bobby berharap para kepala sekolah dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.

Langkah ini juga sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Sumut untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan tidak adanya pungutan liar, diharapkan akses pendidikan menjadi lebih merata dan fokus siswa serta guru dapat sepenuhnya tertuju pada proses belajar mengajar.

Perkuat Tata Kelola Keuangan dan Pencegahan Korupsi Dana BOS

Gubernur Bobby Nasution menyoroti pentingnya manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel di setiap sekolah. Ia meminta para kepala sekolah untuk memahami secara mendalam pengelolaan dana, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler maupun BOS provinsi. "Ini saya minta manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah di sekolah masing-masing, tolong dipergunakan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya," tegas Bobby.

Instruksi ini muncul setelah adanya kasus dugaan korupsi dana BOS yang menyeret dua kepala sekolah di Medan. Kejaksaan Negeri Belawan, Sumatera Utara, pada Senin (8/9/2025), telah menahan Reny Agustina, Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Medan, atas dugaan korupsi dana BOS tahun anggaran 2022 hingga 2023.

Sehari kemudian, pada Selasa (9/9/2025), Renata Nasution, mantan Kepala SMA Negeri 19 Medan, juga ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi dana BOS untuk periode yang sama. Kasus-kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana pendidikan.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Dinas Pendidikan Provinsi Sumut diinstruksikan untuk menyelenggarakan pelatihan manajemen keuangan. Pelatihan ini diharapkan dapat membekali kepala sekolah dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola anggaran secara efektif dan sesuai aturan.

Target Biaya Sekolah Gratis di Sumatera Utara Dipercepat

Pemerintah Provinsi Sumut memiliki target ambisius untuk mewujudkan pendidikan gratis di seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri. Awalnya ditargetkan pada tahun 2029, Bobby Nasution berharap program ini dapat dipercepat. "Target kita 2029, seluruh sekolah di Sumut harus sudah bisa gratis," ujar Bobby.

Percepatan target ini dimungkinkan karena adanya penambahan cakupan program. "Tahun ini selain di Nias, kita tambah lagi lima di daerah terdampak bencana, jadi harusnya bisa maju lagi. Karena sudah ditambah, jadi bisa maju di 2027 atau 2028,” jelas Bobby.

Program sekolah gratis ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial peserta didik dan orang tua, sehingga lebih banyak anak dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kesetaraan pendidikan di Sumut.

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Peran Kepala Sekolah

Selain fokus pada aspek finansial dan pencegahan pungutan liar sekolah Sumut, Gubernur Bobby Nasution juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas siswa. Ia mengungkapkan bahwa nilai penerimaan mahasiswa baru di universitas dan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Sumut masih perlu ditingkatkan.

Bobby meminta tim pengajar dan guru-guru untuk memahami mekanisme belajar yang efektif guna meningkatkan nilai rata-rata siswa di Sumut. "Maka tim pengajar, guru-guru semua harus bisa memahami dan mengetahui mekanisme belajar agar nilai average rendah di Sumut bisa meningkat,” kata Bobby.

Kepala sekolah diharapkan dapat menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan perubahan positif di sekolah masing-masing. Mereka diamanatkan untuk bekerja dengan baik serta menjalankan seluruh target dan capaian visi misi Pemerintah Provinsi Sumut. "Selamat bertugas. Mudah-mudahan tanggung jawab yang diberikan membawa kebaikan bagi anak didik," tutup Bobby.

Sumber: AntaraNews