Tegas! Bupati Parigi Ancam Copot Jabatan Jika Ada Pungli Kepala Sekolah, Ini Alasannya

Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Erwin Burase, secara tegas mengingatkan seluruh kepala sekolah di wilayahnya untuk tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun kepada siswa dan siswi. Peringatan keras ini disampaikan di Parigi pada hari Sabtu, 13 September, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga integritas dunia pendidikan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua proses belajar mengajar berjalan tanpa membebani masyarakat.

Erwin Burase tidak main-main dengan ancamannya, menyatakan bahwa jika ada laporan dan terbukti terjadi pungli, ia tidak akan segan untuk mencopot jabatan kepala sekolah yang terlibat. Kebijakan ini merupakan upaya serius dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan mencoreng citra dunia pendidikan. Penegasan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan transparan.

Menurut Bupati, pungutan dalam bentuk apapun, bahkan yang disepakati antara pihak sekolah dan wali murid, tetap dianggap merugikan dan menciderai dunia pendidikan. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pungli, mengingat pemerintah telah menyediakan anggaran pendidikan melalui berbagai program. Hal ini berarti sekolah tidak memiliki alasan untuk membebankan biaya tambahan kepada wali murid.

Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, secara eksplisit melarang segala bentuk pungutan liar di lingkungan sekolah, menegaskan bahwa praktik tersebut tidak memiliki tempat dalam sistem pendidikan daerah. "Tidak boleh lagi ada pungutan, jika ada laporan dan terbukti maka saya tindak tegas dan tidak segan mencopot kepala sekolah," kata Erwin Burase di Parigi, Sabtu. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk menjaga integritas dan transparansi.

Larangan ini berlaku untuk semua jenis pungutan, bahkan jika ada kesepakatan antara pihak sekolah dan wali murid. Bupati Burase menjelaskan bahwa praktik pungli dalam bentuk apapun akan merugikan masyarakat dan menciderai dunia pendidikan. Oleh karena itu, Pemkab Parigi Moutong tidak akan memberi toleransi kepada sekolah yang terbukti melakukan praktik pungli, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip pendidikan yang adil dan merata.

Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan melalui berbagai program, sehingga sekolah tidak memiliki alasan untuk membebankan biaya tambahan kepada wali murid. Bupati menekankan bahwa jika ada kebutuhan dana untuk operasional atau pengembangan sekolah, harus diajukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan. "Kalau ada kebutuhan sekolah silahkan ajukan melalui mekanisme resmi, jangan ada praktik yang tidak sesuai dengan regulasi pendidikan," ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan komitmen kuatnya dalam memberantas praktik pungutan liar di sektor pendidikan. Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir praktik pungli, sebab anggaran pendidikan telah disediakan untuk mendukung operasional sekolah. Ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal tanpa membebani masyarakat.

Untuk memastikan larangan pungli dipatuhi, Bupati Erwin Burase telah menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk memperketat pengawasan. Pengawasan ini ditujukan kepada masing-masing satuan pendidikan di bawah naungan Pemkab Parigi Moutong. Tujuannya adalah sebagai upaya pencegahan dini terhadap praktik-praktik yang menyimpang dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga diminta untuk lebih proaktif dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat. "Dinas harus proaktif. Kalau ada laporan dari masyarakat segera tindaklanjuti. Jangan tunggu sampai masalah menjadi besar," tutur Erwin. Penekanan pada respons cepat ini diharapkan dapat mencegah masalah menjadi lebih kompleks dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

Tindakan tegas Bupati Parigi Moutong terhadap praktik pungli merupakan bagian integral dari program pembangunan prioritas daerah yang mengedepankan sektor pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat kemajuan pendidikan akan ditindak tegas.

Sebagai bukti nyata komitmen terhadap pendidikan, Pemkab Parigi Moutong pada bulan Juli lalu meluncurkan program seragam sekolah gratis. Program ini menyediakan sebanyak 15.440 lembar seragam yang terdiri atas baju kemeja putih, rok/celana merah untuk siswa SD, dan rok/celana biru untuk siswa SMP, lengkap dengan dasi dan topi. Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp3,8 miliar, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meringankan beban orang tua.

Langkah-langkah tegas dalam memberantas pungli, ditambah dengan program-program pro-rakyat seperti seragam gratis, mencerminkan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang transparan dan berorientasi pada mutu. "Langkah tegas ini sebagai bagian dari transparansi yang berorientasi pada mutu layanan pendidikan," kata Bupati Erwin Burase. Ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Parigi Moutong.

Sumber: AntaraNews