FPCI Ajukan Lima Rekomendasi Kunci Akselerasi PLTS 100 GW

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengajukan lima rekomendasi strategis kepada pemerintah untuk mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW, demi ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) baru-baru ini menyampaikan serangkaian rekomendasi penting kepada pemerintah. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Inisiatif ini digagas guna memperkuat ketahanan energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, mengemukakan rekomendasi komprehensif ini dalam pengarahan media di Jakarta. Acara bertajuk “Rekomendasi Kebijakan, Regulasi, dan Implementasi Program 100 GW PLTS untuk Ketahanan dan Kemandirian Energi serta Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” tersebut digelar pada Jumat, 20 Februari 2026.

Dokumen rekomendasi ini merupakan hasil kolaborasi intensif dengan 19 lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil. Diskusi mendalam telah berlangsung sejak November tahun lalu, menunjukkan upaya kolektif dalam merumuskan strategi terbaik.

Dasar Hukum dan Koordinasi Jelas

Rekomendasi pertama yang diajukan FPCI adalah penetapan dasar hukum yang kuat dan jelas untuk program PLTS 100 GW. Hal ini krusial untuk memberikan kepastian dan landasan operasional yang kokoh bagi seluruh pihak terkait.

Selain itu, FPCI menekankan pentingnya penunjukan kementerian atau lembaga yang secara spesifik bertanggung jawab. Lembaga ini akan bertugas mengoordinasikan, menyelaraskan, dan mempercepat pelaksanaan program ambisius tersebut.

Penentuan tata kelola yang jelas, termasuk siapa yang memimpin dan siapa yang terlibat, menjadi kunci utama. Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, menilai bahwa penentuan tata kelola dan peta jalan industri energi bersih harus menjadi prioritas utama pemerintah tahun ini.

Analisis Teknis dan Model Bisnis Tepat

Pemerintah perlu melakukan analisis teknis, ekonomi, dan sosial yang mendalam sebagai rekomendasi kedua dari FPCI. Analisis ini esensial untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi prioritas yang paling potensial untuk pembangunan PLTS.

Perancangan model bisnis yang tepat juga menjadi fokus, termasuk skema koperasi yang dinilai relevan untuk implementasi di berbagai daerah. Model bisnis yang adaptif akan memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat program.

Tiza Mafira juga menyoroti pentingnya membahas koperasi, mengingat target pembangunan PLTS 100 GW akan menyasar desa-desa di seluruh Indonesia. Tata kelola program harus melibatkan desa dan koperasi itu sendiri, mengingat kebutuhan yang bervariasi.

Peluncuran Proyek Percontohan

Sebagai rekomendasi ketiga, FPCI menyarankan pemerintah untuk segera meluncurkan proyek percontohan. Proyek ini harus dapat dimulai dalam kurun waktu satu tahun setelah penetapan kebijakan.

Proyek percontohan ini berfungsi sebagai uji awal kesiapan implementasi program PLTS 100 GW secara keseluruhan. Keberhasilan proyek percontohan akan menjadi bukti konkret kelayakan dan efektivitas program.

Langkah ini juga akan memberikan pembelajaran berharga untuk skala implementasi yang lebih besar. Dengan demikian, risiko dapat diminimalisir dan efisiensi dapat ditingkatkan pada tahap-tahap selanjutnya.

Optimalisasi Instrumen Pembiayaan

Rekomendasi keempat berfokus pada aspek pendanaan, di mana pemerintah diminta mengoptimalkan dan menyelaraskan berbagai instrumen pembiayaan. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan pendanaan proyek PLTS berskala besar.

Program 100 GW PLTS diproyeksikan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru, dengan investasi di sektor energi surya yang dapat memperkuat industri manufaktur dan menciptakan lapangan kerja.

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyarankan peningkatan mekanisme pengadaan melalui skema pengadaan massal (bulk procurement). Skema ini dapat menekan harga dan menurunkan biaya produksi listrik, mencontoh keberhasilan India.

Penguatan Industri dan Sumber Daya Manusia

Terakhir, FPCI menekankan pentingnya mempersiapkan kapasitas industri dalam negeri. Ini mencakup pengembangan manufaktur, rantai pasok, dan teknologi terkait PLTS.

Penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi krusial untuk mendukung produksi, instalasi, dan pemeliharaan PLTS secara berkelanjutan. Program ini berpotensi menjadi penggerak utama industrialisasi hijau jika didukung kerangka kebijakan yang konsisten.

Dino Patti Djalal menilai bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya sekadar proyek listrik, melainkan proyek ekonomi dan industri masa depan. Ini akan memperkuat ketahanan energi dan industrialisasi energi bersih, serta meningkatkan produktivitas desa.

Sumber: AntaraNews