Fakta Unik: Pemkab Gorontalo Bentuk Satgas Pendamping Graduasi, Libatkan Pentahelix Demi Bantuan Tepat Sasaran

Pemerintah Kabupaten Gorontalo membentuk Satgas Pendamping Graduasi melibatkan kolaborasi pentahelix untuk memastikan data akurat dan bantuan tepat sasaran, mendorong penerima naik kelas ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang diberi nama Satgas Pendamping Graduasi. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk mendampingi proses graduasi para penerima bantuan sosial agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.

Satgas ini akan melibatkan kolaborasi pentahelix, yaitu perguruan tinggi, media, pengusaha, dan masyarakat, untuk memastikan data penerima bantuan akurat. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menyatakan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat menjamin program bantuan sosial berjalan tepat sasaran.

Sugondo Makmur menegaskan, "Satgas akan membantu memastikan bahwa data yang dihasilkan para pendamping benar dan bisa dipertanggungjawabkan agar bantuan tidak salah sasaran." Pernyataan ini disampaikan di Gorontalo pada Rabu, menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

Kolaborasi Pentahelix untuk Data Akurat

Pembentukan Satgas Pendamping Graduasi merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan institusi, diharapkan tercipta sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan graduasi.

Kolaborasi pentahelix ini mencakup partisipasi aktif dari akademisi untuk analisis data, media untuk transparansi informasi, pengusaha untuk peluang ekonomi, serta masyarakat untuk pengawasan langsung. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian ekonomi penerima bantuan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menekankan pentingnya validitas data. Ia berharap, melalui satgas ini, tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran dan setiap penerima dapat benar-benar merasakan manfaat program hingga mampu mandiri.

Profesionalisme Pendamping Sosial dan Tantangan di Lapangan

Sebelumnya, dalam kegiatan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN) PPPK Kementerian Sosial RI, Sekda Sugondo Makmur telah menyampaikan pentingnya profesionalisme para pendamping sosial. Peran mereka krusial dalam mengidentifikasi dan mendampingi warga yang layak menerima bantuan.

Sugondo juga menyentil adanya tantangan di lapangan, di mana masih terdapat aparat desa dan kecamatan yang menolak data hasil pendamping sosial. Penolakan ini terutama terkait dengan warga yang dinilai sudah tidak lagi layak menerima bantuan karena kondisi ekonominya telah membaik.

"Kalau ada warga yang sudah naik kelas, jangan terus diberi bantuan. Pemerintah daerah mendorong mereka agar naik taraf ekonomi melalui UMKM dan usaha mandiri," ujar Sugondo. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Penempatan ASN PPPK untuk Efektivitas Program

Untuk mendukung pelaksanaan program graduasi dan pendampingan sosial, Kementerian Sosial RI telah mengangkat sejumlah ASN PPPK. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Titi Nur, menyebutkan bahwa terdapat 107 ASN PPPK yang diangkat untuk Kabupaten Gorontalo.

Para ASN PPPK ini berasal dari sumber daya manusia Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Keberadaan mereka diharapkan dapat memperkuat kapasitas pendampingan di tingkat lokal.

Titi Nur menambahkan, "Mereka akan ditempatkan di seluruh kecamatan dengan komposisi lima hingga enam orang per wilayah." Penempatan ini bertujuan untuk memastikan setiap wilayah memiliki pendamping yang cukup untuk menjalankan tugas pendataan, pendampingan, dan monitoring proses graduasi secara efektif.

Sumber: AntaraNews