DLHK Gorontalo Tekankan Pentingnya Manajemen Konflik Hutan untuk Lingkungan Berkelanjutan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakarka, menegaskan pentingnya pelatihan asesmen dan manajemen konflik. Pelatihan ini diselenggarakan di Gorontalo pada Senin, 17 November, melibatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Gorontalo serta staf DLHK. Inisiatif ini bertujuan untuk membekali personel dalam menghadapi berbagai isu konflik yang kerap terjadi di sektor lingkungan dan kehutanan.

Fayzal Lamakarka menyoroti banyaknya konflik yang muncul di Provinsi Gorontalo terkait lingkungan dan kehutanan. Oleh karena itu, pelatihan ini hadir sebagai langkah proaktif untuk merespons dan mencari solusi atas berbagai permasalahan tersebut. Ia menekankan perlunya peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar polisi kehutanan, KPH, serta unsur terkait agar tidak terjadi benturan di lapangan.

Fokus utama pelatihan adalah mengumpulkan data akurat di lokasi konflik, yang menjadi dasar penyelesaian masalah. Isu-isu seperti aktivitas perambahan hutan, konflik pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), dan konflik lahan garapan disebut sebagai masalah utama yang sering terjadi. DLHK berharap pelatihan ini dapat memberikan bekal yang memadai untuk menyelesaikan konflik secara efektif dan berkelanjutan.

Fayzal Lamakarka mengungkapkan bahwa konflik di sektor lingkungan dan kehutanan di Gorontalo sangat beragam dan sering terjadi. "Nah ini konflik yang sering terjadi, jangan cuma berakhir begitu saja," ujarnya, menekankan pentingnya diskusi dan pencarian solusi konkret. Pelatihan ini diharapkan menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan sikap yang tepat dalam menyelesaikan konflik.

Beberapa jenis konflik utama yang menjadi sorotan meliputi perambahan hutan, sengketa pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), serta masalah lahan garapan. Konflik-konflik ini seringkali berujung pada kerusakan lingkungan dan terhambatnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dalam Manajemen Konflik Hutan Gorontalo menjadi sangat krusial.

Keterbatasan personel DLHK juga diakui sebagai kendala dalam mencegah pelaku ilegal yang merusak lingkungan dan kehutanan. Namun, Fayzal menegaskan bahwa komitmen bersama dan cara pandang yang sama harus tetap dipegang. Peningkatan keterampilan asesmen dan manajemen konflik menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan ini.

Untuk itu, DLHK menghadirkan beberapa narasumber ahli untuk memberikan solusi dan perspektif baru kepada peserta. Tujuannya adalah agar personel memiliki pemahaman komprehensif dan strategi yang efektif dalam menangani berbagai permasalahan di lapangan. Ini merupakan bagian dari upaya serius dalam Manajemen Konflik Hutan Gorontalo.

Fayzal Lamakarka juga menyarankan agar ke depan, panitia dapat melibatkan para kepala desa, warga, dan perwakilan pemerintah kecamatan yang berlokasi di pinggiran hutan. Keterlibatan mereka penting untuk memberikan edukasi serta pengetahuan mengenai penyelesaian konflik secara partisipatif. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan diterima masyarakat.

"Ini bukan jadi rahasia lagi. Ancaman ini serius untuk mengambil langkah yang tegas berdasarkan regulasi yang ada atau kita membuat regulasi yang baru,” imbuhnya, menyoroti perlunya tindakan tegas dan mungkin pembaharuan regulasi. Pendekatan hukum dan regulasi yang kuat menjadi fondasi penting dalam Manajemen Konflik Hutan Gorontalo.

Sekretaris Dinas LHK, Syahbuddin Buata, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi program Results-Based Payment (RBP) Redd+ Green Climate Fund Output 2 Provinsi Gorontalo. Program ini terlaksana berkat kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Wahana Mitra Mandiri. Ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

Syahbuddin Buata mengakui bahwa program RBP Redd+ GCF sangat bermanfaat bagi aparatur DLHK untuk meningkatkan kapasitas dan peran mereka. Peserta diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif tentang konflik, memfasilitasi penyelesaiannya, serta meminimalkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan terhambatnya pembangunan. Program ini secara langsung mendukung upaya Manajemen Konflik Hutan Gorontalo.

Sumber: AntaraNews