Perlindungan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengungkapkan luas Taman Nasional Lorentz yang mencapai 2,4 juta hektare, membentang di tiga provinsi Papua.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan edaran penting untuk mencegah perusakan hutan, menyikapi meningkatnya bencana alam. Edaran Gubernur Bengkulu Cegah Perusakan Hutan ini memuat berbagai larangan demi kelestarian.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berhasil melakukan **penertiban Hutan Seblat**, menguasai kembali 7.755 hektare kawasan dan memusnahkan sekitar 16 ribu sawit ilegal di Bengkulu.

DLHK Gorontalo gelar pelatihan asesmen dan Manajemen Konflik Hutan Gorontalo, merespons maraknya isu perambahan serta sengketa SDA. Inisiatif ini penting demi keberlanjutan lingkungan dan pembangunan.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya harmonisasi nasional dalam pembentukan Fasilitas Pembiayaan Hutan Tropis (TFFF) untuk memastikan efektivitas implementasi dan selaras dengan prioritas iklim.

Indonesia menegaskan pentingnya harmonisasi nasional dan keselarasan dengan prioritas yang ada dalam pembentukan Tropical Forest Finance Facility (TFFF) untuk perlindungan hutan tropis.

Polda Malut dan Balai TN Aketajawe bersinergi perkuat pengawasan kawasan konservasi di Halmahera, memanfaatkan teknologi canggih BRIN. Bagaimana langkah ini melindungi hutan adat?

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah mengeluarkan delapan Surat Keputusan (SK) untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di delapan kabupaten. Apa peran vital KPH ini dalam menjaga kelestarian hutan?