Fakta Menarik: UNP Kembangkan Desain Kebijakan Kelurahan Tangguh Bencana, Atasi Kekosongan Regulasi Operasional

Universitas Negeri Padang (UNP) tengah berinovasi mengembangkan desain kebijakan Kelurahan Tangguh Bencana, sebuah solusi strategis untuk mengisi kekosongan regulasi operasional pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.

Universitas Negeri Padang (UNP) tengah berupaya keras dalam pengembangan desain kebijakan kelurahan tangguh bencana. Inisiatif ini merupakan bagian dari program hilirisasi penelitian yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam yang mungkin terjadi.

Ketua Tim Peneliti dan Pengembang Desain Kebijakan Kelurahan Tangguh Bencana UNP, Zikri Alhadi, mengungkapkan tantangan utama. Beliau menyebutkan bahwa belum adanya regulasi operasional pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan menjadi kendala signifikan. Oleh karena itu, UNP berinisiatif menciptakan solusi yang komprehensif.

Pengembangan desain ini diharapkan dapat mengisi kekosongan regulasi tersebut dan memberikan panduan yang jelas. Tujuannya adalah membangun model kebijakan yang aplikatif, partisipatif, serta kontekstual sesuai kebutuhan lokal. Ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan komunitas.

Tantangan dan Solusi Inovatif UNP

Pengembangan kebijakan kelurahan tangguh bencana menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah ketiadaan regulasi operasional yang spesifik untuk pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan atau desa. Kondisi ini seringkali menyulitkan upaya koordinasi dan implementasi program di lapangan secara efektif.

Menyikapi tantangan tersebut, Dosen UNP Zikri Alhadi mengemukakan solusi inovatif. Beliau menekankan pentingnya hilirisasi kebijakan kelurahan tangguh bencana yang berbasis riset mendalam. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan lokal serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Program hilirisasi ini memiliki tujuan yang sangat jelas dan terukur. Yakni, untuk menciptakan sebuah model kebijakan yang tidak hanya aplikatif dalam praktik sehari-hari. Model tersebut juga harus bersifat partisipatif, melibatkan seluruh pihak, dan kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing kelurahan.

Melalui pendekatan berbasis riset ini, UNP berharap dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. Kebijakan ini akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap ancaman bencana.

Kolaborasi dan Penguatan Komunitas sebagai Ujung Tombak

Dalam upaya mewujudkan desain kebijakan kelurahan tangguh bencana, berbagai pihak terkait telah berkolaborasi aktif. Diskusi kelompok terpumpun (FGD) telah dilaksanakan untuk menguji pengembangan desain tersebut secara komprehensif. Kegiatan ini melibatkan tim peneliti UNP dan fasilitator nasional pengurangan risiko bencana.

Tidak hanya itu, kelompok siaga bencana dari beberapa kelurahan di Kota Padang juga turut serta dalam diskusi. Keterlibatan mereka sangat krusial karena mereka adalah ujung tombak di lapangan. Fasilitator Nasional Pengurangan Risiko Bencana, Khalid Syaifullah, menjelaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarpihak.

Khalid Syaifullah menambahkan bahwa kebijakan kelurahan tangguh bencana dirancang untuk meningkatkan ketahanan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap berbagai jenis bencana. Penguatan kelembagaan komunitas menjadi fondasi utama dalam tata kelola risiko bencana.

Pengembangan kebijakan ini harus dimulai dengan membangun partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Memperkuat kelembagaan komunitas adalah langkah strategis yang tidak bisa ditawar lagi. Mereka berperan sebagai garda terdepan dalam setiap upaya mitigasi dan penanganan bencana di tingkat lokal.

Sumber: AntaraNews