LIVE

Fakta! Idealnya 1 Polhut Jaga 5.000 Hektare Hutan, Kalsel Usul Tambah Formasi Polhut ke DPR RI

Pemprov Kalsel mendesak penambahan formasi Polhut Kalsel ke Komisi IV DPR RI. Jumlah Polhut saat ini sangat minim, hanya 73 orang untuk 1,6 juta hektare hutan.

polisi kehutanan
Pemprov Kalsel mendesak penambahan formasi Polhut Kalsel ke Komisi IV DPR RI. Jumlah Polhut saat ini sangat minim, hanya 73 orang untuk 1,6 juta hektare hutan.
Pemprov Kalsel mendesak penambahan formasi Polhut Kalsel ke Komisi IV DPR RI. Jumlah Polhut saat ini sangat minim, hanya 73 orang untuk 1,6 juta hektare hutan. (Merdeka.com)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) secara resmi mengusulkan penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) kepada Komisi IV DPR RI. Usulan ini disampaikan dalam sebuah diskusi penting yang berlangsung di Balai Perhutanan Sosial, Banjarbaru, pada Senin lalu. Langkah ini diambil guna memperkuat pengawasan serta perlindungan terhadap kawasan hutan yang luas di wilayah Kalsel.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, mengungkapkan bahwa saat ini Polhut yang bertugas hanya berjumlah 73 orang. Mereka bertanggung jawab mengawasi kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare, sebuah angka yang sangat tidak ideal. Minimnya jumlah personel ini menjadi perhatian serius bagi Pemprov Kalsel dalam menjaga kelestarian hutan.

Selain penambahan Polhut, Pemprov Kalsel juga mendorong revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 59 Tahun 2019. Revisi ini diharapkan dapat mengakomodasi pelaksanaan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Aspirasi ini disampaikan langsung kepada perwakilan rakyat di Komisi IV DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Keterbatasan Jumlah Polhut Kalsel dan Dampaknya

Fathimatuzzahra menjelaskan bahwa jumlah Polhut Kalsel yang ada saat ini jauh dari ideal. “Jumlah tersebut masih sangat minim. Idealnya, dengan luas hutan kita, dibutuhkan sekitar 320 orang Polhut atau satu Polhut mengelola sekitar 5.000 hektare,” ujarnya. Kesenjangan ini menimbulkan tantangan besar dalam upaya pengamanan hutan di Kalimantan Selatan.

Sebelumnya, Dinas Kehutanan Kalsel sempat merekrut Tenaga Kerja Pengamanan Hutan (TKPH) pada tahun 2017. Mereka dididik sesuai standar Polhut untuk membantu tugas pengawasan. Namun, ketika seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka, formasi Polhut tidak diakomodasi oleh pemerintah pusat.

Akibatnya, sebagian besar TKPH yang telah terlatih tidak lagi bertugas, melemahkan kekuatan pengamanan hutan. “Harapan kami, formasi PPPK untuk Polhut bisa dibuka kembali,” kata Fathimatuzzahra. Ia menambahkan bahwa TKPH yang sudah dididik bisa diakomodasi agar kekuatan pengamanan hutan dapat kembali optimal.

Revisi Regulasi untuk Optimalisasi Rehabilitasi DAS

Selain isu Polhut Kalsel, Pemprov Kalsel juga menyoroti pentingnya revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 59 Tahun 2019. Regulasi tersebut dinilai belum mengakomodasi pelaksanaan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Padahal, lahan HTR di Kalsel memiliki potensi besar untuk dijadikan lokasi rehabilitasi.

Fathimatuzzahra menjelaskan bahwa terdapat sembilan unit HTR di Kalsel, dengan luas rata-rata 500 hektare per unit. Namun, saat ini hanya dua unit yang masih beroperasi dengan dukungan industri. Potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena terganjal regulasi yang ada.

“Kalau aturan memungkinkan, HTR bisa menjadi lokasi yang tepat untuk rehabilitasi DAS,” tegasnya. Dengan revisi regulasi, diharapkan HTR dapat berkontribusi lebih besar dalam upaya pemulihan lingkungan dan konservasi sumber daya air. Ini akan mendukung program rehabilitasi DAS yang lebih efektif dan efisien di Kalsel.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Jin Ze Meninggal Dunia di Usia 33 Tahun, Eleanor Lee Terpukul dan Ungkap Kenangan Bersama

{{caption}}
Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Tabanan Bali

{{caption}}
CFD Rasuna Said Kembali Hadir Besok, Simak Keseruannya

{{caption}}
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Gunakan Momentum untuk Penilaian Dampak Kesehatan MBG

{{caption}}
Miris Kasus Pelecehan Anak di Bekasi, Terbongkar Usai Pengakuan Korban

{{caption}}
DPO Anak Punk yang Tusuk Pedagang di Lampung Akhirnya Ditangkap

Topik Terkait
{{caption}}
Dishut Kalsel Perketat Pengawasan Hutan Tekan Tambang Ilegal di Kalimantan Selatan

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) mengambil langkah tegas memperketat pengawasan kawasan hutan untuk menekan aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam kelestarian ekosistem.

Pengawasan Hutan Kalsel
{{caption}}
Dishut Kalsel Perkuat FOLU Net Sink 2030 dengan Rawat Hutan Rakyat dan Rehabilitasi Lahan

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) merawat 280 hektare hutan rakyat dan melakukan rehabilitasi lahan untuk memperkuat target FOLU Net Sink 2030, melibatkan KPH dan KTH di berbagai wilayah.

Dishut Kalsel
{{caption}}
Dishut Kalsel Perketat Pengawasan: Evaluasi PPKH Hutan Kalsel Pastikan Pemanfaatan Sesuai Aturan

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) gencar melakukan Evaluasi PPKH Hutan Kalsel guna memastikan pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai ketentuan dan mendukung tata kelola kehutanan yang akuntabel.

Dishut Kalsel
{{caption}}
Presiden Prabowo Setujui Penambahan 70.000 Penjaga Hutan Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana besar penambahan hingga 70.000 penjaga hutan untuk memperkuat perlindungan 125 juta hektare hutan nasional Indonesia, menandai komitmen serius terhadap kelestarian lingkungan.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Presiden Prabowo Setujui Penambahan 70.000 Penjaga Hutan, Perkuat Perlindungan Nasional

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana besar penambahan hingga 70.000 penjaga hutan, sebuah langkah krusial untuk memperkuat perlindungan 125 juta hektare kawasan hutan nasional Indonesia.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Dishut Kalsel Perkuat KPH, Dorong Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Kalimantan Selatan

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) memperkuat empat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai garda terdepan dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Simak strategi dan targetnya!

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Kalsel
{{caption}}
Wamenhut Ungkap Luas Lahan Sawit dalam Kawasan Hutan Capai 3,32 Juta Hektare

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki membeberkan data mengejutkan mengenai luas lahan sawit dalam kawasan hutan yang mencapai 3,32 juta hektare, mendorong pemerintah memperketat pengawasan dan penegakan hukum.

Lahan Sawit dalam Kawasan Hutan
{{caption}}
Menhut Ungkap Arahan Prabowo soal Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Hutan

Menhut Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan hutan nasional.

menteri kehutanan
{{caption}}
Tahukah Anda? Kolaborasi Polda Polhut Kalsel Makin Kuat Jaga Hutan Kalimantan Selatan

Polda Kalsel dan Polhut Dishut Kalsel perkuat Kolaborasi Polda Polhut Kalsel melalui Korwasbinteknis 2025, bertujuan meningkatkan kompetensi dan efektivitas pengawasan hutan demi kelestarian lingkungan.

Polda Kalsel
{{caption}}
Menguak Pentingnya Pemetaan Kawasan Hutan: Dishut Kalsel Bekali Polhut dengan Kompetensi Baru

Dishut Kalsel meningkatkan kapasitas Polhut dalam pemetaan kawasan hutan guna pelestarian alam. Sosialisasi ini mengungkap pentingnya dasar hukum dan penanganan isu RTH serta permukiman di hutan. Simak selengkapnya!

Dishut Kalsel
{{caption}}
Hampir Setengah Target Terpenuhi, Dishut Kalsel Genjot Rehabilitasi DAS Kalsel dengan Inovasi SIPDAS

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) telah merealisasikan 50% target rehabilitasi DAS Kalsel. Inovasi SIPDAS Kalsel diharapkan mempercepat capaian dan pengawasan.

Dishut Kalsel
{{caption}}
Lurah Sungai Besar Sulap Kantor Jadi Ruang Belajar Gratis, Tingkatkan Pendidikan Anak Banjarbaru

Lurah Sungai Besar ubah aula kantor jadi ruang belajar gratis bagi siswa SD di Banjarbaru. Program "Sungai Besar Mengajar" ini wujudkan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya.

banjarbaru
{{caption}}
Pemilahan Sampah dari Sumber Kunci Atasi 700 Ton Sampah Harian di Kalsel

Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan menyoroti pentingnya pemilahan sampah dari sumber sebagai strategi utama mengatasi volume sampah harian mencapai 700 ton di TPA Regional Banjarbakula.

dlh kalsel
{{caption}}
Bandara Syamsudin Noor Bagikan Protein Hewani, Tingkatkan Gizi Warga Sekitar Lewat Program TJSL

Bandara Syamsudin Noor Bagikan Protein Hewani kepada warga sekitar sebagai wujud kepedulian sosial. Simak bagaimana program TJSL ini mendukung peningkatan gizi masyarakat di Banjarbaru.

angkasa pura indonesia
{{caption}}
Wabup Tala Ajak Warga Perkuat Gotong Royong Tanah Laut Demi Pembangunan Desa Berkelanjutan

Wakil Bupati Tanah Laut, HM Zazuli, menyerukan penguatan semangat gotong royong Tanah Laut dan kebersamaan dalam membangun desa. Momen HUT Desa Sumber Mulia jadi ajang refleksi dan pelestarian budaya.

desa sumber mulia
{{caption}}
Dispersip Banjar Ajak Anak Kurangi Ketergantungan Gawai Lewat Program Hari Seibu

Dispersip Banjar meluncurkan program "Sehari Bersama Buku" (Hari Seibu) untuk mengajak anak-anak dan masyarakat mengurangi ketergantungan gawai serta meningkatkan minat baca.

anak sekolah
{{caption}}
Pemkab Banjar Sukses Pertahankan Opini WTP, Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

Pemkab Banjar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

akuntabilitas daerah