Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,21 Persen, Lampaui Nasional di Tahun Pertama Pramono-Rano

Pertumbuhan Ekonomi Jakarta menunjukkan kinerja impresif 5,21 persen pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno, melampaui capaian nasional dan menjadi motor utama perekonomian Indonesia.

Kinerja ekonomi DKI Jakarta mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 5,21 persen pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno, sepanjang tahun 2025. Capaian ini tidak hanya melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.

Pertumbuhan ini terjadi di masa transisi penting bagi Jakarta, yang kini memperkuat perannya sebagai kota global pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi baru ini menegaskan posisi strategis Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

Pemerhati Jakarta, Zulfikar Marikar, menyoroti bahwa secara makro, Jakarta tetap menjadi motor ekonomi Indonesia dengan kontribusi mencapai 16,61 persen terhadap perekonomian nasional. Kontribusi ini menegaskan peran vital ibu kota dalam stabilitas dan kemajuan ekonomi negara.

Kinerja Makroekonomi dan Stabilitas Harga

Berdasarkan data yang dihimpun, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp3.926,15 triliun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADKH) mencapai Rp2.263,24 triliun, menunjukkan kekuatan fundamental ekonomi daerah.

Sektor jasa, perdagangan, dan keuangan menjadi penopang utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang impresif ini. Ketiga sektor tersebut secara konsisten menunjukkan performa yang kuat, berkontribusi besar terhadap PDRB.

Selain pertumbuhan, stabilitas ekonomi Jakarta juga terlihat dari keberhasilan pengendalian inflasi yang berada di angka 2,63 persen. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi pasokan pangan dan intervensi harga komoditas strategis melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Zulfikar Marikar menilai BUMD DKI Jakarta tidak hanya berperan menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah. BUMD berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp774 miliar, menunjukkan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Pengelolaan Fiskal dan Penyerapan Tenaga Kerja

Dari sisi fiskal, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 mencapai Rp91,86 triliun. Pengelolaan keuangan daerah yang disiplin dan hati-hati ini mencatatkan surplus sebesar Rp3,89 triliun.

Di sektor ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta aktif menyelenggarakan 20 kegiatan bursa kerja (job fair) sepanjang tahun 2025. Kegiatan ini melibatkan 700 perusahaan dan berhasil menyerap 2.399 tenaga kerja.

Hingga akhir November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta tercatat sebesar 6,05 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 6,21 persen.

Program pelatihan kerja dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi faktor pendorong utama dinamika positif di pasar kerja. Upaya ini membantu meningkatkan keterampilan dan menciptakan peluang kerja baru.

Iklim Investasi dan Tantangan ke Depan

Jakarta tetap menjadi tujuan utama penanaman modal dengan realisasi investasi mencapai Rp270,9 triliun. Capaian ini merefleksikan kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian regulasi dan stabilitas ekonomi daerah.

Meskipun demikian, Zulfikar Marikar memberikan catatan bahwa fase konsolidasi di tahun pertama ini akan menghadapi tantangan signifikan pada tahun 2026. Hal ini menyusul proyeksi penurunan APBD Jakarta menjadi Rp81,32 triliun.

Pemerintah daerah perlu proaktif menggali sumber-sumber pendapatan daerah alternatif agar stabilitas ekonomi yang telah dicapai tetap berkelanjutan. Diversifikasi sumber pendapatan akan krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Sumber: AntaraNews