Sorot
{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

{{caption}}
Istri Dicekik Suami Pakai Seprei hingga Tewas

{{caption}}
Aturan Baru, Lahan Pertanian Diperkuat untuk Swasembada Pangan

Topik Terkait
{{caption}}
Kaesang Minta Kader Lengkapi Struktur Sampai Bawah, Bersiap untuk Pemilu 2029

Kaesang juga mengingatkan kader PSI Papua Barat Daya untuk siap menghadapi dinamika politik yang semakin kompetitif.

{{caption}}
Kaesang Minta Para Kader Belajar dari Para Senior: Di Sini Banyak Senior 4 Periode di DPRD

Kaesang mengajak semua kader partai agar untuk belajar berorganisasi kepada senior yang sudah dulu berpartai politik sebelum masuk PSI.

{{caption}}
Perkuat Konsolidasi Internal, PSI Banten Fokus Percepat Pembentukan Ranting

Ian optimistis dalam satu hingga dua bulan ke depan, pembentukan struktur partai dapat rampung sepenuhnya sesuai arahan Ketua Umum PSI.

PSI
{{caption}}
PSI Sulsel Tancap Gas Kejar Target dari Kaesang Usai Resmikan Kantor Sekretariat dan Safari Ramadan

Ketua DPW PSI Sulsel Muammar Gandi Rusdi mengatakan dengan adanya kantor baru, bisa menjadi pelayanan dan menyerap aspirasi masyarakat.

{{caption}}
PSI Sulsel Respons Harapan Kaesang: Insya Allah Tidak Akan Mempermalukan Ketua Umum

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep meminta partainya wajib menang di wilayah Sulsel pada pemilu 2029.

{{caption}}
PSI Gaspol Konsolidasi Jelang Rakernas Makassar, Targetkan Struktur Desa Rampung 2026

Konsolidasi tersebut merupakan langkah strategis agar PSI lebih siap menghadapi tahapan pemilu mendatang, terutama terkait verifikasi peserta Pemilu 2029.

{{caption}}
Target Kursi PSI Jatim 2029: Ambisi 8 Kursi DPRD Provinsi dan 100 Kursi Kabupaten/Kota

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Timur menargetkan perolehan signifikan pada Pemilu 2029, termasuk 8 kursi DPRD Provinsi dan 100 kursi DPRD kabupaten/kota. Ini adalah bagian dari strategi penguatan elektoral PSI Jatim 2029 yang ambisius.

{{caption}}
Kaesang Pangarep Buka-bukaan soal Target Suara PSI: Pelan-pelan

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, mengungkapkan optimisme partainya dalam meraih perolehan suara nasional pada Pemilu 2029.

{{caption}}
15 Tahun Bersama Prabowo, Zulhas Ajak Kader PAN Jateng Solidkan Dukungan Penuh untuk Program Pemerintah

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menginstruksikan kader PAN Jawa Tengah untuk solid memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah Presiden Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis, demi kemajuan bangsa.

{{caption}}
OSO Beri Waktu 8 Bulan Bentuk Struktur Kepengurusan Hanura di Daerah, Kalau Tidak Bisa Langung Copot

OSO juga mengungkapkan dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan pimpinan partai politik non parlemen.

{{caption}}
Tutup Rakernas NasDem, Surya Paloh Perkuat Konsolidasi Kader Hadapi Pemilu 2029

Surya Paloh mengatakan, konsolidasi sangat penting, karena bisa mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap Partai NasDem.

{{caption}}
Ajbar jadi Ketua DPW PAN Sulbar, Zulhas Minta Satu Komando dan Bersatu Jelang Pemilu 2029

Anggota DPR RI Ajbar Abdul Kadir resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulbar.

{{caption}}
PAN Apresiasi Wacana Halte Jakarta Bisa Pakai Nama Partai, Ingatkan Netralitas Ruang Publik Harus Dijaga

PAN memandang bahwa rencana pemberian ruang branding partai politik di halte TransJakarta perlu dikaji ulang secara mendalam.

{{caption}}
Eko Patrio Pilih Memaafkan, Tolak Ganti Rugi dari Perusak Rumahnya

Eko Patrio menyatakan bahwa ia berusaha untuk memahami posisi dari pihak terdakwa.

{{caption}}
Perdana, Eko Patrio Kembali Aktif di Parlemen Pimpin Rapat komisi VI DPR

Selain itu, Eko juga menyanpaikan soal adanya pergantian anggota Komisi dari Fraksi PDIP.

{{caption}}
FOTO: MKD DPR Jatuhkan Sanksi Nonaktif untuk Ahmad Sahroni,  Nafa Urbach,  dan Eko Patrio

Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

{{caption}}
VIDEO: Vonis Sidang MKD untuk Nafa, Eko & Sahroni "Terbukti Salah, Dinonaktifkan DPR"

Selain itu, MKD DPR juga memutuskan para pelanggar kode etik, tidak akan mendapat tunjangan.

{{caption}}
VIDEO: Tatapan Sahroni, Uya Kuya Hingga Nafa Urbach Dengarkan Pembacaan Putusan Sidang MKD DPR

Lima anggota non aktif tersebut yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.

{{caption}}
Gelar Workshop Nasional 2026, PAN Gandeng Komunitas Ajarkan Ribuan Anggota DPRD Cara Pilah Sampah

Zulhas menegaskan bahwa persoalan sampah adalah masalah paling nyata yang dirasakan rakyat setiap hari.

{{caption}}
PAN Gelar Workshop Nasional 2026, Gandeng Komunitas Ajarkan Ribuan Anggota DPRD Cara Pilah Sampah

PAN sengaja menggandeng komunitas pengelola sampah dan bank sampah kreatif sebagai fasilitator utama.

{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

{{caption}}
Soal Usulan Jabatan Ketum Dibatasi, PAN Minta KPK Tak Ikut Campur Urusan Parpol

Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.

{{caption}}
PAN Minta Jusuf Kalla Sampaikan Kritik Langsung ke Prabowo: Perkuat Komunikasi Konstruktif

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Jusuf Kalla sampaikan kritik langsung ke Prabowo Subianto, menekankan pentingnya komunikasi konstruktif untuk pembangunan nasional.

{{caption}}
PAN Nilai Pelaporan Saiful Mujani Islah Bahrawi Tepat, Sebut Berpotensi Timbulkan Kegaduhan

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan **pelaporan Saiful Mujani Islah Bahrawi** ke polisi adalah langkah tepat karena dinilai mengganggu dan berpotensi memicu kegaduhan publik.