LIVE

Duduk Perkara Kasus Suap Proyek PUPR di Sumsel, Anggota DPRD Tagih Fee ke Kepala Dinas

Proyek-proyek itu mulai dari rehabilitasi rumah dinas bupati dan wakil bupati, kantor Dinas PUPR OKU, perbaikan jalan, hingga pembangunan jembatan.

suap
Duduk Perkara Kasus Suap Proyek PUPR di Sumsel, Anggota DPRD Tagih Fee ke Kepala Dinas
Duduk Perkara Kasus Suap Proyek PUPR di Sumsel, Anggota DPRD Tagih Fee ke Kepala Dinas (Antaranews.com)

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menagih jatah fee atau imbalan jasa proyek kepada Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah (NOP) yang dijanjikan bakal cair sebelum lebaran.

Dia mengatakan, anggota DPRD yang menagih fee itu adalah Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU, dan Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU.

"Dijanjikan oleh saudara N (Kadis PUPR) akan diberikan sebelum Hari Raya Idulfitri melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3).

Sembilan proyek itu merupakan hasil dari pokir (pokok-pokok pikiran DPRD untuk pengadaan barang dan jasa) yang disetujui oleh pemerintah daerah. Proyek-proyek itu mulai dari rehabilitasi rumah dinas bupati dan wakil bupati, kantor Dinas PUPR OKU, perbaikan jalan, hingga pembangunan jembatan.

Selain tiga orang anggota DPRD dan Kadis PUPR yang ditetapkan sebagai tersangka, ada dua pihak swasta yang juga terseret dan menjadi tersangka yaitu M Fauzi (MFZ) alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

Pihak Swasta Serahkan Rp2,2 Miliar ke Kadis PUPR

Lebih lanjut, dia mengungkapkan MFZ kemudian menyerahkan uang senilai Rp2,2 miliar kepada Nopriansyah yang merupakan bagian komitmen fee proyek yang dititipkan ke seorang PNS berinisial A. Uang tersebut, kata dia, bersumber dari uang muka pencairan proyek.

Selain itu pada awal Maret 2025, menurut dia, ASS juga menyerahkan uang sebanyak Rp1,5 miliar ke Nopriansyah.

"Tim Penyelidik KPK mendatangi rumah saudara N (Nopriansyah) dan saudara A dan menemukan serta mengamankan uang sebanyak Rp2,6 miliar yang merupakan uang komitmen fee untuk DPRD yang diberikan oleh MFZ dan ASS," kata dia, dikutip dari Antara.

Untuk pihak penerima yakni NOP, FJ, UH, MFR, dijerat dengan Pasal 12 a atau Pasal 12 b, dan Pasal 12 f, dan Pasal 12 B, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk MFZ dan ASS selaku pihak swasta, dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 a, atau Pasal 5 Ayat 1 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Infografis Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Jilid V

{{caption}}
Sidang Pembunuhan Kacab Bank: Terungkap Awal Mula TNI Terlibat Penculikan

{{caption}}
Jennifer Coppen Siap Susul El Rumi dan Syifa Hadju Naik ke Pelaminan, Sudah Foto Prewed di Paris

{{caption}}
Rocky Gerung Sebut Jumhur Hidayat Mantan Napi tapi Intelektual

{{caption}}
Jadi Menteri LH, Jumhur Hidayat Pernah Janji Tak akan Tinggalkan Idealisme sebagai Pimpinan Buruh

{{caption}}
Momen Rocky Gerung Salam Komando Bareng Seskab Teddy, Apa Isi Obrolannya?

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Tetapkan Bupati Rejang Lebong Tersangka Korupsi Proyek, Patok Fee 15 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka korupsi proyek, diduga mematok imbalan hingga 15 persen dari nilai proyek di Dinas PUPRPKP, memicu pertanyaan besar tentang integritas pejabat daer

Korupsi Proyek Rejang Lebong
{{caption}}
Atur Jatah Fee Kasus Suap Proyek PUPR, Wakil Ketua dan DPRD OKU Ditahan KPK

Dugaan pelanggaran dilakukan adalah menerima fee dari proyek pengadaan di wilayah Pemkab OKU.

kasus suap pupr sumut
{{caption}}
Terungkap! 3 Anggota DPRD OKU Diberhentikan Sementara Akibat Dugaan Korupsi Pokir Rp7 Miliar

Tiga anggota DPRD OKU diberhentikan sementara terkait dugaan korupsi pokok pikiran proyek senilai Rp7 miliar, memicu pertanyaan besar tentang integritas wakil rakyat.

DPRD OKU Korupsi
{{caption}}
KPK Geledah Kantor Dinas Perkim Lampung Tengah, Sita Dokumen Terkait Kasus Suap Proyek PUPR OKU

Dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis lebih lanjut karena berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap Proyek PUPR OKU.

KPK
{{caption}}
KPK Geledah 21 Lokasi Terkait Kasus Suap Proyek Pemkab OKU Sumsel, Sita Sejumlah Dokumen

Di antara penggeledahan tersebut menyasar kantor PUPR Kabupaten OKU hingga kediaman Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU, Nopriansyah (NOP).

kasus suap proyek dinas pupr
{{caption}}
KPK Bawa Sekoper Dokumen Usai Obok-Obok Kantor DPRD OKU

Sebelumnya, tiga orang anggota DPRD hingga Kepala Dinas PUPR OKU ditetapkan sebagai tersangka korupsi sembilan proyek di dinas terkait.

korupsi proyek pupr
{{caption}}
KPK Tetapkan Anggota DPRD hingga Kadis PUPR OKU Tersangka Kasus Suap Proyek

Fee proyek disepakati sebesar 20 persen sehingga totalnya Rp7 miliar.

Berita Update
{{caption}}
Adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwi Seputro, Ikut Diamankan dalam OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwi Seputro, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap yang menjerat Bupati Gatut Sunu Wibowo, memicu pertanyaan tentang keterlibatannya.

bupati tulungagung
{{caption}}
KPK Periksa Bea Cukai: Dalami Aliran Dana dari Pengusaha Rokok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai, dengan fokus pada aliran dana dari pengusaha rokok, usai pemeriksaan pegawai Bea Cukai.

bea cukai
{{caption}}
KPK Duga Ketum Kesthuri Asrul Aziz Beri Dolar AS ke Gus Alex dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), memberikan suap sebesar 406.000 dolar AS kepada Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex terkait kasus korupsi kuota haji, membu

asrul aziz taba
{{caption}}
KPK Ungkap PT SMS Pernah Terlibat Kasus Korupsi Lain Selain di Rejang Lebong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan: PT SMS, perusahaan yang terlibat kasus suap di Rejang Lebong, ternyata pernah tersandung kasus korupsi lain. Simak detailnya!

bengkulu
{{caption}}
Terdakwa Korupsi Tambang Bengkulu Ganti Rugi Rp159,81 Miliar, Kejati Ungkap Pengakuan Bersalah

Tujuh terdakwa kasus korupsi tambang di Bengkulu sepakat mengganti kerugian negara Rp159,81 miliar. Pengakuan bersalah ini memengaruhi proses penuntutan kasus korupsi tambang Bengkulu.

batubara
{{caption}}
KPK Selidiki Perusahaan Rokok Mekanik dan Manual dalam Kasus Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk peran perusahaan rokok mekanik dan manual dalam manipulasi cukai.

bea cukai
{{caption}}
Berkaca dari Kasus Daycare Little Aresha, Hal-Hal Ini Perlu Diketahui Orangtua Dalam Memilih Tempat Penitipan Anak

Orang tua juga perlu memastikan pengelola tempat penitipan anak yang hendak dipilih menunjukkan transparansi dalam penyelenggaraan pengasuhan anak.

berita update
{{caption}}
Syekh Ahmad Al Misry Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual, Ditjen Imigrasi Belum Terima Permohonan Pencekalan

Bareskrim Polri telah menetapkan Syekh Ahmad Al Misry atasu SAM sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual.

berita update
{{caption}}
Tegas! Pemerintah Ancam Cabut Izin Dapur MBG Tak Segera Kantongi SLHS

Penerbitan SLHS menjadi langkah mitigasi pemerintah terhadap kejadian luar biasa (KLB) dalam pelaksanaan program MBG, semisal adanya risiko keracunan makanan.

berita update
{{caption}}
Dampak Avtur Mahal, Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Ekonomi 60 Hari

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan oleh pemerintah mencakup tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar dalam total harga tiket pesawat.

avtur
{{caption}}
Dilantik Prabowo Jadi Wamenko Pangan, Segini Jumlah Kekayaan Hanif Faisol

Hanif dilantik menjadi Wamenko Bidang Pangan melepas jabatannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) digantikan Mohammad Jumhur Hidayat.

berita update
{{caption}}
Massa Mengamuk, Ratusan Pedagang Robohkan Pagar Kantor Pemkot Binjai Protes Penggusuran

Para pedagang menuntut dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, guna mempertanyakan kelanjutan nasib mereka pascapenggusuran.

berita kontributor