LIVE

Duduk Perkara Kasus Suap Proyek PUPR di Sumsel, Anggota DPRD Tagih Fee ke Kepala Dinas

Proyek-proyek itu mulai dari rehabilitasi rumah dinas bupati dan wakil bupati, kantor Dinas PUPR OKU, perbaikan jalan, hingga pembangunan jembatan.

suap
Duduk Perkara Kasus Suap Proyek PUPR di Sumsel, Anggota DPRD Tagih Fee ke Kepala Dinas
Duduk Perkara Kasus Suap Proyek PUPR di Sumsel, Anggota DPRD Tagih Fee ke Kepala Dinas (Antaranews.com)

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menagih jatah fee atau imbalan jasa proyek kepada Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah (NOP) yang dijanjikan bakal cair sebelum lebaran.

Dia mengatakan, anggota DPRD yang menagih fee itu adalah Ferlan Juliansyah (FJ) selaku anggota Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin (MFR) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU, dan Umi Hartati (UH) selaku Ketua Komisi II DPRD OKU.

"Dijanjikan oleh saudara N (Kadis PUPR) akan diberikan sebelum Hari Raya Idulfitri melalui pencairan uang muka sembilan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3).

Sembilan proyek itu merupakan hasil dari pokir (pokok-pokok pikiran DPRD untuk pengadaan barang dan jasa) yang disetujui oleh pemerintah daerah. Proyek-proyek itu mulai dari rehabilitasi rumah dinas bupati dan wakil bupati, kantor Dinas PUPR OKU, perbaikan jalan, hingga pembangunan jembatan.

Selain tiga orang anggota DPRD dan Kadis PUPR yang ditetapkan sebagai tersangka, ada dua pihak swasta yang juga terseret dan menjadi tersangka yaitu M Fauzi (MFZ) alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

Pihak Swasta Serahkan Rp2,2 Miliar ke Kadis PUPR

Lebih lanjut, dia mengungkapkan MFZ kemudian menyerahkan uang senilai Rp2,2 miliar kepada Nopriansyah yang merupakan bagian komitmen fee proyek yang dititipkan ke seorang PNS berinisial A. Uang tersebut, kata dia, bersumber dari uang muka pencairan proyek.

Selain itu pada awal Maret 2025, menurut dia, ASS juga menyerahkan uang sebanyak Rp1,5 miliar ke Nopriansyah.

"Tim Penyelidik KPK mendatangi rumah saudara N (Nopriansyah) dan saudara A dan menemukan serta mengamankan uang sebanyak Rp2,6 miliar yang merupakan uang komitmen fee untuk DPRD yang diberikan oleh MFZ dan ASS," kata dia, dikutip dari Antara.

Untuk pihak penerima yakni NOP, FJ, UH, MFR, dijerat dengan Pasal 12 a atau Pasal 12 b, dan Pasal 12 f, dan Pasal 12 B, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk MFZ dan ASS selaku pihak swasta, dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 a, atau Pasal 5 Ayat 1 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Siapkan Amnesti Napi pada HUT Ke-81 RI

{{caption}}
Latihan Militer Manajer Kopdes Disetop, Ini Gantinya

{{caption}}
RUU HAM Perkuat Komnas HAM, Beri Kewenangan Penyidikan

{{caption}}
Latihan Militer Manajer Kopdes Resmi Disetop Buntut 5 Peserta Meninggal

{{caption}}
TB Hasanuddin Sebut Biaya Latihan Militer Manajer Kopdes Rp 30 Juta per Orang

{{caption}}
Akal-akalan Bos Percetakan Cari Untung dari Penyekapan Pegawai

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Tetapkan Bupati Rejang Lebong Tersangka Korupsi Proyek, Patok Fee 15 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka korupsi proyek, diduga mematok imbalan hingga 15 persen dari nilai proyek di Dinas PUPRPKP, memicu pertanyaan besar tentang integritas pejabat daer

Korupsi Proyek Rejang Lebong
{{caption}}
Atur Jatah Fee Kasus Suap Proyek PUPR, Wakil Ketua dan DPRD OKU Ditahan KPK

Dugaan pelanggaran dilakukan adalah menerima fee dari proyek pengadaan di wilayah Pemkab OKU.

kasus suap pupr sumut
{{caption}}
Terungkap! 3 Anggota DPRD OKU Diberhentikan Sementara Akibat Dugaan Korupsi Pokir Rp7 Miliar

Tiga anggota DPRD OKU diberhentikan sementara terkait dugaan korupsi pokok pikiran proyek senilai Rp7 miliar, memicu pertanyaan besar tentang integritas wakil rakyat.

DPRD OKU Korupsi
{{caption}}
KPK Geledah Kantor Dinas Perkim Lampung Tengah, Sita Dokumen Terkait Kasus Suap Proyek PUPR OKU

Dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis lebih lanjut karena berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap Proyek PUPR OKU.

KPK
{{caption}}
KPK Geledah 21 Lokasi Terkait Kasus Suap Proyek Pemkab OKU Sumsel, Sita Sejumlah Dokumen

Di antara penggeledahan tersebut menyasar kantor PUPR Kabupaten OKU hingga kediaman Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU, Nopriansyah (NOP).

kasus suap proyek dinas pupr
{{caption}}
KPK Bawa Sekoper Dokumen Usai Obok-Obok Kantor DPRD OKU

Sebelumnya, tiga orang anggota DPRD hingga Kepala Dinas PUPR OKU ditetapkan sebagai tersangka korupsi sembilan proyek di dinas terkait.

korupsi proyek pupr
{{caption}}
KPK Tetapkan Anggota DPRD hingga Kadis PUPR OKU Tersangka Kasus Suap Proyek

Fee proyek disepakati sebesar 20 persen sehingga totalnya Rp7 miliar.

Berita Update
{{caption}}
KPK Duga Bupati Muara Enim Edison Terima Jatah 5 Persen dari Rekanan, Terlibat Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim Edison menerima jatah lima persen dari setiap setoran rekanan. Skandal korupsi Bupati Muara Enim ini melibatkan distribusi uang melalui rekening nomine dan telah menyeret empat tersangka.

abi nurwardani
{{caption}}
Adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwi Seputro, Ikut Diamankan dalam OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwi Seputro, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap yang menjerat Bupati Gatut Sunu Wibowo, memicu pertanyaan tentang keterlibatannya.

bupati tulungagung
{{caption}}
KPK Periksa Bea Cukai: Dalami Aliran Dana dari Pengusaha Rokok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai, dengan fokus pada aliran dana dari pengusaha rokok, usai pemeriksaan pegawai Bea Cukai.

bea cukai
{{caption}}
KPK Duga Ketum Kesthuri Asrul Aziz Beri Dolar AS ke Gus Alex dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), memberikan suap sebesar 406.000 dolar AS kepada Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex terkait kasus korupsi kuota haji, membu

asrul aziz taba
{{caption}}
KPK Ungkap PT SMS Pernah Terlibat Kasus Korupsi Lain Selain di Rejang Lebong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan: PT SMS, perusahaan yang terlibat kasus suap di Rejang Lebong, ternyata pernah tersandung kasus korupsi lain. Simak detailnya!

bengkulu
{{caption}}
Terdakwa Korupsi Tambang Bengkulu Ganti Rugi Rp159,81 Miliar, Kejati Ungkap Pengakuan Bersalah

Tujuh terdakwa kasus korupsi tambang di Bengkulu sepakat mengganti kerugian negara Rp159,81 miliar. Pengakuan bersalah ini memengaruhi proses penuntutan kasus korupsi tambang Bengkulu.

batubara
{{caption}}
Program Pencarian Bakat Fenomenal D'Academy 8 Telah Dimulai, Banyak Terobosan Baru Hingga Kejutan Juri

Komitmen INDOSIAR untuk membawa musik dangdut berkelas dan berkualitas dibuktikan dengan bintang-bintang dangdut muda berbakat.

berita update
{{caption}}
Wamendagri Bima Arya Minta Daerah Kolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan Perkotaan

Kota memiliki peran strategis sebagai pusat konsumsi sekaligus penggerak kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan daya saing bangsa.

berita update
{{caption}}
KPID dan ATVSI Perkuat Ekosistem Penyiaran Nasional, Bentengi Kebudayaan dari Hantaman Globalisasi

Sumbangsih gagasan dan karya dari anak-anak muda sangat dibutuhkan agar lembaga penyiaran televisi maupun radio mampu mempertahankan eksistensinya.

atvsi
{{caption}}
Mendagri Apresiasi Komisi II DPR RI Dukung Penguatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Tim menemukan berbagai tantangan yang masih membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan perbatasan.

berita update
{{caption}}
Run to IHCBS 2026 Pertemukan Puluhan Asosiasi HR dalam Satu Gerakan untuk Indonesia

Run to IHCBS menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antar komunitas, asosiasi profesi, praktisi human capital hingga pemimpin bisnis.

berita update
{{caption}}
Mendagri Tito Buka Suara Terkait Kabar Dua Desa Lepas ke Malaysia

Tito Karnavian menegaskan bahwa informasi mengenai dua desa di Kalimantan yang dikabarkan lepas ke Malaysia adalah tidak benar.

berita update