DPR Gelar Rapat Paripurna: Hanya 88 Anggota DPR, 203 Orang Izin

Rapat paripurna tersebut mengagendakan pidato pembukaan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Setelah UU APBN 2026 disahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menyampaikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden.

Dengan demikian, Puan menyampaikan bahwa forum paripurna tersebut telah mencapai kuorum.

Dengan demikian, rapat tersebut turut dihadiri oleh 320 anggota DPR RI.

Dalam catatan Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI, tidak semua hadir secara fisik dalam sidang tersebut atau hanya 293 orang dari 579 anggota DPR RI.

Usai Rapat Paripurna Terakhir Anggota dewan Periode 2019-2024, pelantikan Anggota DPR periode 2024-2029 akan digelar esok hari, Selasa (1/10/2024).

Dari 541 anggota dewan hanya 272 orang yang hadir. Sementara kursi pimpinan hanya satu orang yang absen.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Sidang Paripurna II Tahun 2023-2024 dihadiri anggota DPR sebanyak 154 orang secara fisik sementara yang izin 140 anggota.

Dalam rapat paripurna memperingati HUT ke-78 DPR RI, Ketua DPR Puan Maharani tampil mengenakan batik berwarna kuning emas.

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan Maharani mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon saat sidang DPR.

Selain THR, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) juga mengatur mengenai hak-hak serta jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.

UU PPRT resmi disahkan DPR. Aturan ini mengatur hak pekerja rumah tangga, mulai dari upah, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial.