Dituding Ugal-Ugalan Geledah Rumah Advokat PDIP, Ini Reaksi KPK

Dewas KPK menindaklanjuti laporan tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terhadap penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti karena diduga melanggar etik.

Kuasa hukum Hasto juga mempersoalkan tindakan Rossa yang membuat berita acara pemeriksaan terhadap Kusnadi.

Saat ini, ada dua kasus yang membelit Hasto yakini suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

Pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita adalah 1 USB dan 1 buku catatan milik Kusnadi.

Kuasa hukum Donny menyatakan penggeledahan itu tidak disertai surat izin dari hakim dan ketika itu status kliennya hanya saksi.

Namun Tessa memastikan proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku akan tetap berjalan.

KPK mengakui sempat menggeledah kediaman advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah terkait kasus mantan Caleg PDIP Harun Masiku.

Penyidik KPK mengamankan 4 barang bukti elektronik milik keluarga Donny.

"Bukan baper, apa yang kita lakukan itu adalah hak hukum kami," ucap Ronny

KPK mempersilakan kubu Hasto mengajukan permohonan tersebut bila merasa terancam atas apa yang dilakukan penyidik.

Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas atas penyitaan HP dan buku catatannya

Menurutnya barang yang disita oleh tim penyidik tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penggeledahan terhadap Kantor Imigrasi Denpasar hari ini.

Penyitaan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dibeli dari uang hasil korupsi.

Ketua KPK mengungkap Kepala BGN Nanik S Deyang siap bersinergi memperbaiki tata kelola MBG dengan fokus pada transparansi dan pengawasan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

PDIP lantas menyentil Partai Golkar yang candu kekuasaan dan selalu berpihak pada penguasa meskipun kalah dalam Pemilu.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.

Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus merespons tegas saat ditemui di Solo, Kamis (18/6/2026).

Menurut Said, sikap tersebut bukanlah posisi abu-abu maupun oposisi sebagaimana yang dikenal dalam sistem politik di sejumlah negara Barat.

Said Abdullah menegaskan bahwa PDIP tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan mengimbau pemerintah untuk lebih terbuka dalam mendengarkan kritik.