Handphone Hingga Buku Catatan Hasto Disita KPK, Begini Reaksi PDIP

Dewas KPK menindaklanjuti laporan tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terhadap penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti karena diduga melanggar etik.

Kuasa hukum Hasto juga mempersoalkan tindakan Rossa yang membuat berita acara pemeriksaan terhadap Kusnadi.

PDIP mengaku, menghormati setiap proses hukum yang berjalan.

Sebanyak 514 DPC PDIP menggugat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penyitaan buku catatan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Pun perihal penyitaan itu juga dilakukan karena kewenangan dari penyidik antirasuah untuk memburu Harun.

514 DPC PDIP melayangkan gugatan terhadap penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti

Kuasa hukum menyebut, ada kesalahan dalam proses penyitaan barang bukti milik staf Hasto, Kusnadi.

KPK dinilai tidak berhak menyita barang-barang milik Hasto

Asisten Hasto Kristiyanto sebelumnya melaporkan penyidik KPK ke Dewas dan Komnas HAM.

Bareskrim Polri menolak laporan polisi yang dilayangkan Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal penyitaan yang dilakukan penyidik KPK.

Kusnadi menyebut tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik KPK sebagai intimidasi.

PDI Perjuangan (PDIP) bakal mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi terkait dengan penyitaan HP Hasto.

Hal itu disampaikan Hasto saat menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Hasto menyebut tantangan global terkait pangan dan perubahan iklim akan mendorong lahirnya petani-petani muda di Indonesia.

Adapun Hasto kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

Diketahui, putusan ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

Vonis ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa koalisi permanen seharusnya hanya terjalin dengan rakyat.

Wacana Koalisi Permanen yang digagas Partai Golkar menuai tanggapan dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa koalisi permanen sejati adalah bersama rakyat, bukan antarpartai politik.

DPP PDI Perjuangan memberikan penghargaan khusus kepada ratusan relawan kesehatan atas dedikasi mereka dalam misi kemanusiaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menegaskan komitmen PDIP Apresiasi Relawan Kesehatan.