Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dipimpin Rieke Diah Pitaloka, Data Desa Presisi Diluncurkan di Nagari Panampuang

Dipimpin Rieke Diah Pitaloka, Data Desa Presisi Diluncurkan di Nagari Panampuang

Dipimpin Rieke Diah Pitaloka, Data Desa Presisi Diluncurkan di Nagari Panampuang

Data ini diklaim sangat akurat demi pembangunan sebuah desa 

Data Desa Presisi resmi diluncurkan pertama kali di Nagari Panampuang, Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat. Data ini diklaim sangat akurat demi pembangunan sebuah desa. 


Peraturan tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Presisi tersebut diluncurkan di Hari Konstitusi 18 Agustus 2023 lalu.

Peraturan ini, merupakan kelanjutan dari hasil riset kolaborasi antara Pitaloka Foundation, Institut Pertanian Bogor dan Pusat Kajian Konstitusi (PuSaKo) Universitas Andalas (Unand) di Nagari Panampuang. 

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Deputi RID BRIN Yopi, Direktur Harmonisasi PP Kemenkumham Roberia, Pitaloka Foundation Rieke Diah Pitaloka, Dekan FEMA IPB Sofyan Sjaf dan Bupati Kabupaten Agam Andri Warman. 

Dipimpin Rieke Diah Pitaloka, Data Desa Presisi Diluncurkan di Nagari Panampuang

Dalam sambutannya, Rieke meyakini, secara konstitusional, Indonesia lahir di tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada hari itulah konstitusi negara disahkan. 

Dipimpin Rieke Diah Pitaloka, Data Desa Presisi Diluncurkan di Nagari Panampuang

"Ada banyak perayaan Hari Konstitusi di Jakarta, tapi saya memilih merayakannya di Nagari Panampuang. Sekaligus menyaksikan lahirnya Peraturan Nagari tentang Sistem Penyelengaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi. Kalau Nagarinya kuat, maka Sumbar bisa maju dan berdaulat," ujar Rieke. 

Menurut Rieke, jika substansi Peraturan Nagari (Perna) ini bisa ditingkatkan ke level Perda, maka Kabupaten Agam akan menjadi Pemerintah Daerah pertama yang punya Perda tentang penyenggaraan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data presisi.


Bupati Kabupaten Agam Andri Warman menegaskan, komitmennya untuk membawa Peraturan Nagari dimiliki juga oleh seluruh nagari di wilayah Kabupaten Agam. 

"Kami sangat bangga, Nagari Panampuang memperoleh pendataan presisi dan didukung oleh putra-putra terbaik Sumatera Barat yang menjabat di pusat," kata Andri.

Sementara itu, Dirjen Otda Akmal Malik meyakini, pembangunan Indonesia akan lebih baik dengan data yang akurat. 

"Kami dari Kemendagri men-support DDP 100 persen," ucap Akmal. 

Sementara itu, Dirjen Otda Akmal Malik meyakini, pembangunan Indonesia akan lebih baik dengan data yang akurat. 

Direktur Harmonisasi PP Kemenkum HAM Roberia mengatakan, Kemenkum HAM akan memberikan penilaian atas izin Menteri Hukum dan HAM.


"Saya melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan atas draf PERNA tentang Data Desa Presisi (DDP) ini. Dan, ini adalah satu-satunya draf PERNA yang sampai dibahas di Kemenkum HAM RI," kata Roberia. 

 Senada dengan Roberia, Direktur PuSaKo Unand Charles Simabura menyatakan, dengan diterbitkannya Peraturan Nagari ini, maka Nagari memiliki norma yuridis untuk mereproduksi data yang akurat dan aktual, serta relevan sesuai kondisi, kebutuhan dan potensi riil nagari. 

Sementara, Wali Nagari Panampuang, Etri Warmon mengungkapkan, Perna tersebut sangat bermakna.

Dipimpin Rieke Diah Pitaloka, Data Desa Presisi Diluncurkan di Nagari Panampuang

"Nagari memiliki panduan dan kekuatan hukum untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari berbasis Data Nagari Presisi," ujar Entri. 

Di akhir presentasinya, Dekan FEMA IPB yang juga Penggagas Data Desa Presisi Sofyan Sjaf menilai, hadirnya Peraturan Nagari tentang Data Desa Presisi yang digodok dari bawah.


Secara partisipatif menunjukkan bahwa desa mampu mengakhiri polemik pendataan yang sering menyebabkan perbedaan target sasaran pembangunan. 

 "Perna DDP memperjelas pencapaian pelayanan dasar di pedesaan seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi keluarga, dan lain-lain," jelas Sofyan. 

Resmi, Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Dipecat dari PNS
Resmi, Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Dipecat dari PNS

Status PNS Andhi Pramono dicabut sejak 5 Juli 2023, lantaran terbukti melakukan pelanggaran.

Baca Selengkapnya
PDIP Resmi Pecat Budiman Sudjatmiko Buntut Deklarasi Dukung Prabowo
PDIP Resmi Pecat Budiman Sudjatmiko Buntut Deklarasi Dukung Prabowo

PDIP menilai Budiman melakukan kesalahan berat dengan mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Hasil Rembuk Rakyat Dukung Ganjar Capres Tidak Mengikat, Bisa Berubah
PSI Sebut Hasil Rembuk Rakyat Dukung Ganjar Capres Tidak Mengikat, Bisa Berubah

PSI mengaku belum resmi mendeklarasikan calon presiden yang didukung.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sertijab Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono Serahkan Tongkat Komando Kepada Jenderal Agus Subiyanto
Sertijab Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono Serahkan Tongkat Komando Kepada Jenderal Agus Subiyanto

Serah terima jabatan ini dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/11).

Baca Selengkapnya
Rapat KIM di Kertanegara akan Putuskan Pasangan Prabowo-Gibran, Ketum Partai Buat Kesepakatan
Rapat KIM di Kertanegara akan Putuskan Pasangan Prabowo-Gibran, Ketum Partai Buat Kesepakatan

Para ketua umum parpol KIM kumpul untuk membahas deklarasi capres-cawapres yang akan dilaksanakan Senin (23/10) besok.

Baca Selengkapnya
Momen Lawas Presiden Megawati Lantik AHY jadi Perwira TNI, Sempat Terbalik Pasangkan Pangkat
Momen Lawas Presiden Megawati Lantik AHY jadi Perwira TNI, Sempat Terbalik Pasangkan Pangkat

Pelantikan tersebut diselenggarakan secara resmi pada 23 tahun yang lalu. Ada kejadian tak terduga pada saat proses pelantikan tersebut.

Baca Selengkapnya
Pria Asal Pati Dapat Rekor MURI Setelah Melukis 7 Presiden Indonesia, Ternyata Ada Keunikan Ini di Baliknya
Pria Asal Pati Dapat Rekor MURI Setelah Melukis 7 Presiden Indonesia, Ternyata Ada Keunikan Ini di Baliknya

Andre membutuhkan perjuangan keras serta pengorbanan untuk menyelesaikan lukisannya

Baca Selengkapnya
Saat Presiden RI Marah & Turun Langsung Razia Rokok Para Pengawal di Istana Negara
Saat Presiden RI Marah & Turun Langsung Razia Rokok Para Pengawal di Istana Negara

Sampai sapu dibanting karena kesal lihat kelakuan pengawal Istana.

Baca Selengkapnya
Resmi, DPR Setujui Perubahan PKPU Syarat Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK
Resmi, DPR Setujui Perubahan PKPU Syarat Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK

DPR RI menyetujui perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengikuti putusan MK tentang syarat Capres-Cawapres

Baca Selengkapnya