Dipimpin Rieke Diah Pitaloka, Data Desa Presisi Diluncurkan di Nagari Panampuang

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

Badan Pusat Statistik (BPS) Banggai Kepulauan meluncurkan program Desa Cantik 2026 untuk meningkatkan pengelolaan data di tingkat desa, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Pemerintah Kota Palu dan Badan Pusat Statistik (BPS) Palu memperkuat Kolaborasi Data Statistik Palu, memanfaatkan aplikasi FASIH untuk pendataan akurat demi perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran.

Data yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.

Olly menjelaskan bahwa posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak bergantung pada dukungan mayoritas DPR.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa partainya akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.

Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Seluruh proses hukum harus berjalan berdasarkan prinsip negara hukum tanpa perlakuan khusus.

Menurut Rieke, kematian dr. Icha tidak boleh dipandang semata sebagai peristiwa meninggalnya seorang tenaga kesehatan.

Menurut Rieke, kasus tersebut merupakan bentuk nyata intimate femicide.

Ia mengingatkan bahwa posisi resmi Iran juga menunjukkan bahwa proses menuju kesepakatan permanen masih panjang.

Rieke menyampaikan bahwa fungsi pengawasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurutnya, kasus ini melanggar hak asasi manusia dan kejahatan luar biasa yang tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun.