Diduga Korupsi Rp6,2 Miliar, Kepala Dinas Perkim Rokan Hulu Ditahan

Kasus korupsi penjualan kios ilegal di Pasar Panorama Bengkulu yang merugikan negara hingga Rp12 miliar, membuat dua terdakwa menghadapi tuntutan hukuman berat.

Mobil itu terus diikuti hingga akhirnya tim mengamankan HEP ini bersama pihak-pihak lainnya saat berbuka puasa di salah satu restoran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penjadwalan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemenaker.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Sekjen Kemenaker Hery Sudarmanto menampung uang Rp12 miliar hasil Korupsi RPTKA Kemenaker menggunakan rekening kerabat, membuat publik penasaran akan modus operandi ini.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat penyidikan dan memastikan potensi kerugian negara dapat diungkap secara menyeluruh.

KPK menyita sejumlah aset milik Heri Sudarmanto yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan RPTKA.

Ridha menjelaskan RH yang menjabat sebagai PT ENM tahun 2022-2024, ditengarai berperan menandatangani subkontrak.

Selain Risnadar, KPK turut menetapkan dua orag lainnya sebagai tersangka.

Tim penyidik KPK menemukan uang tersebut berasal dari pemerasan yang dilakukan RM terhadap jajaran kepala dinas hingga kepala organisasi perangkat daerah.

Dalam kasus korupsi pengadaan BBM dan sewa sarana mobilitas darat ini, negara rugi Rp6,28 miliar

Herry menyatakan, pengadaan BBM yang kini diusut Polda Riau telah melalui proses yang panjang sesuai aturan yang berlaku.

Lucky Hakim yang kini berusia 48 tahun mengaku mendapatkan kabar buruk tersebut melalui pantauan di berbagai saluran berita.

Yuni menyebutkan dalam proses penyidikan, penyidik menemukan adanya dugaan perekrutan ratusan tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Dari pantauan, terlihat penyidik membawa keluar satu boks dari ruang Bidang SMA Kantor Disdik Sulsel.

SF ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Palembang selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Kejaksaan Tinggi Maluku meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi Proyek Jalan Namlea tahun anggaran 2023 ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi kuat tindak pidana, membuat publik penasaran akan detail selanjutnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator-nya dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Akankah pengajuan ini membuka tabir nama-nama besar?