Danantara Targetkan Rp1 Triliun Dana CSR BUMN untuk Bencana Sumatra

PT Nindya Karya ditugaskan khusus membangun Hunian Danantara bagi penyintas bencana banjir bandang di Sumatera Barat, dengan target selesai sebelum akhir Januari 2026, memastikan korban segera memiliki tempat tinggal layak.

Danantara bersama sejumlah BUMN dan FHCI Salurkan Bantuan Logistik berupa perlengkapan rumah tangga kepada 600 penghuni Huntara di Aceh Tamiang, wujudkan pemulihan pascabencana.

BRI terus mendukung upaya pemerintah dan BUMN dalam membantu mempercepat pemulihan dan rehabilitasi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan komitmennya dalam pemulihan pascabencana hidrometeorologi dengan menyerahkan 90 unit Hunian Danantara (Huntara) kepada Pemkab Aceh Tamiang.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama Danantara resmi menyerahkan 600 Hunian Sementara (Huntara) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada 9 Januari 2026, menandai langkah signifikan Waskita Karya dalam pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.

Pembangunan Huntara yang dimulai pada 24 Desember 2025 akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebanyak 600 unit hunian pada 8 Januari 2026.

Pembangunan ini akan terus dilanjutkan dengan target mencapai 15.000 unit dalam waktu tiga bulan ke depan.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama BUMN lainnya aktif membangun 600 unit hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Sumatra, ditargetkan selesai pada 8 Januari mendatang, sebagai bagian dari upaya pemulihan komprehensif.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh terhadap Percepatan Pembangunan Rumah Korban Banjir Sumatra, menargetkan penyelesaian 15.000 unit rumah dalam tiga bulan untuk warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam akun Instagram, Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana Sumatra.

Langkah ini merupakan sebagai bagian dari tahapan pemulihan pascabencana, sebanyak 500 unit ditargetkan tuntas hingga akhir tahun ini.

Lahan milik BUMN, Perkebunan PTPN III (Persero) itu, akan menjadi salah satu bagian dari rencana pebangunan sekitar 15.000 unit huntara.

Salah satu proyek yang telah disodorkan yakni pabrik fraksionasi plasma darah di Karawang International Industrial City.

COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengapresiasi peningkatan kinerja BUMN, termasuk di dalamnya PNM, karena dinilai sukses melampaui target.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyoroti keberhasilan Transformasi BUMN yang terlihat dari peningkatan kinerja signifikan, dengan Pelindo dan Pupuk Indonesia mencatat laba triliunan hingga Mei 2026.

Optimisme pasar tersebut mencerminkan keyakinan investor terhadap kuatnya fundamental ekonomi Indonesia serta kinerja perusahaan-perusahaan nasional.

Lembaga riset PEDAS menilai kebijakan hilirisasi industri dan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat fondasi nasionalisme ekonomi Indonesia. Simak analisis lengkapnya.

Obligasi itu diminati sejumlah investor dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Asia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan uang oleh Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, melibatkan pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun dan tujuh saksi lainnya.

Penjabat Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih proaktif menggandeng pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna mengatasi dampak efisiensi anggaran daerah dan memastika

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi menerima uang Rp350 juta terkait izin akses jalan STIKES Madiun, serta meminta fee perizinan lain, mengindikasikan pola korupsi yang lebih luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi meminta uang Rp600 juta dari pengembang properti PT HB, memicu penetapan tiga tersangka dalam kasus ini.

KPK telah memanggil sejumlah saksi dari kalangan Anggota DPR RI dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

Penyidik KPK juga turut menyita berupa barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat yang berkaitan dengan korupsi dana CSR tersebut.