China Peringatkan Penjualan Senjata AS ke Taiwan Dorong Kawasan ke Konflik Militer

Kedutaan Besar China di Washington menegaskan bahwa penjualan senjata AS ke Taiwan senilai 11,1 miliar dolar AS akan mempercepat konflik bersenjata di Selat Taiwan, mengancam stabilitas regional dan melanggar prinsip "satu China".

Washington, 28/12 – Kedutaan Besar China di Washington mengeluarkan peringatan keras terkait pasokan senjata Amerika Serikat (AS) ke Taiwan. Beijing menegaskan bahwa langkah ini berpotensi mendorong kawasan Selat Taiwan semakin dekat ke jurang konflik bersenjata yang berbahaya. Peringatan ini disampaikan setelah persetujuan penjualan persenjataan bernilai miliaran dolar kepada pulau tersebut.

Juru Bicara Kedubes China di Washington, Liu Pengyu, menyatakan bahwa tindakan semacam ini tidak akan mampu membalikkan kegagalan agenda "kemerdekaan Taiwan" yang tak terhindarkan. Sebaliknya, menurut Liu, penjualan senjata AS ke Taiwan justru akan mempercepat Selat Taiwan menuju bahaya konflik militer. Pernyataan ini disampaikan kepada RIA Novosti sebagai respons atas pengumuman dari Pentagon.

Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Pentagon (Defense Security Cooperation Agency/DSCA) sebelumnya telah menyetujui penjualan senjata, peralatan, dan layanan militer kepada Taiwan senilai 11,1 miliar dolar AS. China berulang kali mendesak Washington untuk menghentikan penjualan senjata tersebut dan tidak menciptakan ketegangan baru di kawasan strategis Selat Taiwan.

Peringatan Keras dari Beijing

Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, menegaskan bahwa upaya AS membantu agenda "kemerdekaan" Taiwan melalui pasokan senjata hanya akan berbalik merugikan dirinya sendiri. Pernyataan ini menggarisbawahi posisi Beijing yang konsisten menentang intervensi asing dalam isu Taiwan. China memandang Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya dan menolak segala bentuk dukungan terhadap kemerdekaan pulau tersebut.

Persetujuan penjualan senjata oleh DSCA mencakup berbagai sistem persenjataan canggih yang dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan. Paket ini senilai 11,1 miliar dolar AS, menunjukkan komitmen AS dalam mendukung Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Namun, Beijing melihat langkah ini sebagai provokasi serius yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan di Selat Taiwan.

Secara spesifik, paket persenjataan tersebut meliputi sistem rudal anti-tank Javelin, wahana udara nirawak ALTIUS-700M dan ALTIUS-600, serta suku cadang helikopter AH-1W SuperCobra. Selain itu, Taiwan juga akan menerima sistem peluncur roket ganda HIMARS, artileri swa-gerak M107A7, dan sistem rudal anti-tank TOW. Penjualan senjata AS ke Taiwan ini memperkuat kemampuan militer pulau tersebut.

Pelanggaran Prinsip "Satu China" dan Ancaman Stabilitas

Kementerian Luar Negeri China secara tegas menilai bahwa interaksi militer antara Amerika Serikat dan Taiwan, termasuk kebijakan penjualan senjata, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip "satu China". Prinsip ini merupakan landasan hubungan diplomatik antara China dan AS, yang mengakui hanya ada satu China dan Taiwan adalah bagian darinya. Pelanggaran ini juga dianggap merusak tiga komunike bersama China-AS yang menjadi pedoman hubungan bilateral kedua negara.

Menurut Beijing, langkah penjualan senjata AS ke Taiwan ini telah merugikan kedaulatan dan kepentingan keamanan nasional China. Hal ini juga secara langsung mengancam stabilitas kawasan Selat Taiwan yang sudah rentan. China berpendapat bahwa pasokan senjata tersebut hanya akan memperkeruh situasi dan meningkatkan risiko eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Dampak dari penjualan senjata ini tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga politik dan diplomatik. China terus menyerukan agar Washington menghormati komitmennya terhadap prinsip "satu China" dan menghentikan segala bentuk dukungan yang dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan terhadap kemerdekaan Taiwan. Penjualan senjata AS ke Taiwan menjadi titik konflik utama dalam hubungan AS-China.

Latar Belakang Hubungan Lintas Selat

Hubungan resmi antara pemerintah pusat Republik Rakyat China (RRC) dan Taiwan telah terputus sejak tahun 1949. Pemutusan hubungan ini terjadi setelah pasukan Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek kalah dalam perang saudara melawan Partai Komunis China dan kemudian mundur ke Taiwan. Sejak saat itu, RRC menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan bersumpah untuk menyatukannya kembali, bahkan jika perlu dengan kekuatan militer.

Meskipun hubungan resmi terputus, kontak bisnis dan hubungan tidak resmi antara kedua pihak mulai pulih pada akhir tahun 1980-an. Hal ini membuka jalan bagi interaksi yang lebih luas di berbagai sektor. Sejak awal 1990-an, Beijing dan Taipei telah menjalin komunikasi melalui organisasi non-pemerintah, meskipun ketegangan politik dan militer tetap menjadi isu utama dalam hubungan lintas selat hingga kini.

Sejarah panjang ketegangan ini menjadikan Selat Taiwan sebagai salah satu titik panas geopolitik dunia. Penjualan senjata AS ke Taiwan, di tengah latar belakang historis ini, semakin memperumit upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan. Beijing terus memantau dengan cermat setiap perkembangan yang dapat mempengaruhi status Taiwan.

Sumber: AntaraNews