Buntut Kecelakaan di Ciater, Pihak Berwenang Diminta Cabut Izin PO Bus Bermasalah

Kecelakaan Maut Bus di Ciater, DPR: Kemenhub Tahu Banyak Bus Tak Laik Jalan Tapi Tak Ada Sanksi Tegas

Kecelakaan maut bus di Subang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia.

Menurut Djoko, pengawasan terhadap bus pariwisata masih perlu diperketat dan harus ada sanksi bagi perusahaan bus yang lalai terhadap tertib administrasi.

Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk terus melakukan investigasi mendalam terkait kecelakaan tersebut.

Polisi sedang mendalami terus kasus ini dengan mencari alat-alat bukti.

Kecelakaan bus Putera Fajar itu menewaskan 11 orang.

Penetapan tersangka baru atas perkara tersebut nantinya berdasarkan fakta hukum yang ada.

Korban tewas terdiri atas enam perempuan dan lima laki-laki serta jumlah korban luka berat sebanyak 12 orang.

Polisi tidak menemukan jejak rem di lokasi kecelakaan bus terguling.

Pada saat melaju di jalan yang menurun, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menabrak kendaraan mobil dari arah berlawanan.

Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu (11/5) lalu ini menyebab 11 orang meninggal dunia.

Kemenhub mengatakan, aturan tersebut bertujuan untuk mendata dan mengontrol armada bus.

Sejumlah saksi, termasuk pemilik pabrik, telah dimintai keterangan guna mengungkap penyebab pasti insiden tersebut.

Area pabrik kini telah dipasangi garis polisi dan seluruh aktivitas produksi dihentikan sementara hingga proses penyelidikan selesai.

Kecelakaan bermula ketika bus yang dikendarai Oktavian Budi (29) melaju dari Bawen ke Salatiga.

Sebelum terjatuh ke dalam lubang, korban sempat bermain dengan teman-temannya di sekitar lokasi proyek tersebut.

Dugaan awal, mobil wing boks diduga menerobos lampu merah.

Dalam peristiwa itu, polisi turut menangkap dua pria yang diduga berperan sebagai kurir narkotika.

Kolaborasi Telkom dan Dinas Pendidikan hadirkan try out berbasis data, dukung evaluasi pembelajaran yang lebih objektif dan terukur

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Satgas PRR percepat pembersihan lumpur pascabencana, 658 lokasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berhasil dipulihkan dengan skema cash for work.

Kemendagri soroti 321 Pemda belum lakukan langkah pengendalian inflasi, diminta tak hanya hadir rapat tapi turun langsung ke lapangan.

Mendagri Tito Karnavian cek KPP Papua Barat Daya, apresiasi progres 100 persen dan dorong gedung segera digunakan agar tak terbengkalai.

Telkom Indonesia susun roadmap dekarbonisasi untuk capai target Net Zero Emissions 2060 dengan strategi berkelanjutan.