Blak-blakan Mahasiswa UP soal Rektor ETH Usai Heboh Kasus Dugaan Pelecehan

Penunjukan Plh Rektor dari luar UNM mencederai prinsip independensi dan demokrasi kampus.

Molornya kasus ini membuat geram banyak kalangan. Termasuk Wamen PPPA Veronica Tan

Pemecatan sebagai rektor sebagaimana SK Yayasan Nomor 177 tertanggal 12 Juli 2024 lantaran terseret kasus dugaan pelecehan seksual.

Sahroni menekankan pentingnya kepekaan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Pemecatan ini merupakan keputusan yang merujuk pada hasil investigasi Satgas PPKS Unram.

Rektor ETH sudah pernah diperiksa dalam kasus ini. Dia membantah melakukan pelecehan. Dia menyebut ada upaya kriminalisasi di tengah pemilihan rektor UP.

Intimidasi pihak kampus itu diungkapkan kuasa hukum korban berinisial RZ, Amanda Manthovani.

ETH mengaku tidak ada yang luar biasa dalam proses hukum ini.

Kendati mendapat intervensi, para mahasiswa tetap berjuang mengungkap kebenaran demi nama baik kampus.

Saat ini aksi demo tersebut sudah selesai. Mereka tidak sampai masuk ke dalam kampus karena diadang oleh petugas keamanan.

Yoga menerangkan, pihak yayasan sangat prihatin dengan terjadinya kasus ini karena Pancasila termasuk universitas yang unggul.

Mahasiswa mengaku tak puas dengan putusan tersebut, yang hanya menonaktifkan ETH. Mereka menginginkan ETH dipecat tak hormat.

Dalam kasus tersebut, pelaku Reyhan melancarkan aksinya terlebih dulu mencari calon korban melalui aplikasi OMI.

Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan menjadwalkan pemanggilan terduga pelaku.

Meski telah berstatus tersangka, MFA tidak dilakukan penahanan, karena ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan berada di bawah lima tahun.

Namun, obrolan yang semula tampak biasa berubah menjadi tidak pantas. Setelah menanyakan keberadaan MI di kos.

Proses hukum harus berjalan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi WNA AS berinisial AW, buronan kasus pelecehan seksual di negaranya, menegaskan komitmen penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian.

Disertasi Dr. Wenceslaus dari Universitas Pancasila menyoroti urgensi penegasan kedudukan Peradilan Pajak di bawah Mahkamah Agung, mengungkap dualisme yang memengaruhi independensi hakim dan mengusulkan rekonstruksi kelembagaan.

Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan peran strategis kampus sebagai benteng moral dan intelektual bangsa dalam memerangi narkoba. Sinergi dengan Universitas Pancasila diharapkan jadi langkah awal penyelamatan generasi muda.

Fakultas Farmasi Universitas Pancasila (FFUP) baru saja meresmikan gedung dan fasilitas produksi berstandar CPOTB, menjadi tonggak penting dalam mendukung hilirisasi obat bahan alam di Indonesia.

Rektor Universitas Pancasila (UP) menegaskan pentingnya lulusan mengamalkan Nilai Pancasila dan gotong royong, seiring perayaan Dies Natalis ke-59 UP yang kini berakreditasi unggul.

Universitas Pancasila (UP) dan Rajamanggala University of Technology Krungthep Thailand menjalin Kolaborasi UP Thailand dalam konferensi internasional, membuka peluang riset dan pendidikan global.

Prof Marsudi Wahyu Kisworo siap menempuh berbagai upaya setelah dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP).