BKKBN: Pemberian Kontrasepsi Prinsip Cegah Kehamilan di Bawah 20 Tahun

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) menegaskan akses pendidikan layak menjadi kunci utama mencegah pernikahan dini, yang berisiko tinggi menyebabkan stunting dan perceraian, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menegaskan Program KB bertujuan memastikan kesiapan pasangan usia subur untuk memiliki anak, bukan membatasi jumlah kelahiran. Simak selengkapnya mengenai pentingnya perencanaan keluarga.

BKKBN menggandeng tokoh agama dan masyarakat untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia, mengingat risiko kesehatan dan sosial yang mengintai, serta target usia ideal pernikahan.

BKKBN menggandeng tokoh agama dan masyarakat untuk menekan angka pernikahan dini yang masih tinggi, dengan 18 kelahiran per 1.000 remaja usia 15-19 tahun di Indonesia.

Pemkab Lebak mengajak masyarakat untuk tidak menikahkan anak usia dini guna menekan angka stunting dan mempersiapkan generasi emas. Angka remaja melahirkan di Lebak tercatat paling tinggi di Banten, berkorelasi dengan tingginya kasus pernikahan dini.

Dalam PP 28/2024 menyatakan membolehkan alat kontrasepsi bagi pelajar atau remaja.

Usia anak sekolah dan remaja diharuskan mendapat informasi dan edukasi soal sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

Pemberian kondom bagi remaja dijelaskan oleh pemerintah hanya khusus diberikan pada pasangan yang sudah menikah.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjawab anggapan pemberian kontrasepsi bagi remaja membuka peluang seks bebas bagi pelajar.

Ditegaskan Menkes Budi, penyediaan alat kontrasepsi ini bukan untuk pelajar, namun untuk orang menikah di usia sekolah

Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Nadia menjelaskan, inisiatif tersebut dilakukan karena masih banyaknya perkawinan di usia anak dan remaja.

Kemenko PMK telah memanfaatkan data PK sebagai basis data Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan EKtrem (P3KE).

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menganjurkan ibu menyusui tetap memakai kontrasepsi atau KB.

Orang tua diminta hati-hati memberikan makanan pada anaknya.

Berdasarkan iBangga, skor indeks kebahagiaan tercatat sebesar 72

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, menyatakan generasi muda tidak perlu takut untuk menikah

Hasto mengatakan Indonesia diprediksi akan mengalami banjir penduduk lanjut usia.

BKKBN Aceh hadir memberikan layanan pemasangan alat kontrasepsi kepada korban bencana hidrometeorologi di Bireuen, memastikan kesehatan reproduksi tetap terpenuhi pascabencana dan meningkatkan kesadaran perencanaan keluarga.

BKKBN Papua mencatat 13.198 peserta KB baru pada 2025, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. BKKBN Papua terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi intensif program KB.

Administrasi Presiden Prabowo Subianto memperkuat Program Keluarga Berencana guna mengendalikan pertumbuhan populasi dan menyeimbangkan angka kelahiran di seluruh wilayah Indonesia, menarik perhatian pada tantangan demografi.

WCD relevan dengan tantangan pembangunan di Indonesia, mulai dari stunting, pernikahan dini, hingga ketimpangan akses layanan KB dan kesehatan reproduksi.

Ini berarti setiap USD1 investasi KB akan memberikan manfaat kesehatan dan sosial-ekonomi bagi masyarakat sebesar USD120.

Program Kontrasepsi atau Keluarga Berencana (KB) disebut mampu meningkatkan kualitas hidup dan menghapus kemiskinan ekstrem, asalkan diiringi edukasi kesehatan reproduksi berkelanjutan.