Begini Jurus BKKBN Lawan Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem dari Tingkat Keluarga

Kemenko PMK telah memanfaatkan data PK sebagai basis data Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan EKtrem (P3KE).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2024. Pemutakhiran data ini menyasar 15.738.235 keluarga di 14.337 desa/kelurahan.

"BKKBN berupaya mengenali Keluarga Indonesia dengan pendekatan melalui data," kata Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo dalam acara Ngopi Bersama Rekan Media di Kantor BKKBN Pusat, Jakarta, Jumat (9/8).

Pada pelaksanaan pemutakhiran data 2024 ini terdapat penambahan variabel baru yaitu variabel disabilitas. Variabel ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lebih inklusif bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas.

"Mulai tahun ini, semua anggota keluarga akan didata dengan lebih detail terkait informasi disabilitas," ujar Hasto.

Kini Pengumpulan Data Dilakukan BKKBN

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mempercayakan Pengumpulan Data Early Child Development Index (ECDI) agar diukur melalui pemutahiran Pendataan Keluarga 2024 oleh BKKBN.

Melalui ECDI, akan diketahui potret dari tumbuh kembang seorang anak yang menekankan pada pengukuran pertumbuhan anak secara fisik diukur melalui tinggi badan hingga perkembangan kecerdasan anak.

"ECDI ini memiliki keterkaitan yang erat dengan stunting dari perkembangan fisik anak," beber Hasto.

Atas penambahan sejumlah variabel tersebut, BKKBN meyakini pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) akan membantu pemerintah dalam mengatasi jumlah stunting. Mengingat, tersedianya informasi data mengenai tumbuh kembang anak terbaru.

"Nantinya, semakin lengkap dalam informasi mengenai tumbuh kembang anak, untuk ketepatan perencanaan suatu intervensi yang dilaksanakan pemerintah," ucap dia.

Secara luas, hasil pemutakhiran data oleh BPKBN ini juga dapat digunakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Saat ini, Kemenko PMK telah memanfaatkan data PK sebagai basis data Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan EKtrem (P3KE).

"Saat ini, pendataan keluarga menjadi backbone atau tulang punggung untuk mengetahui kelompok masyarakat yang miskin sekali dan kaya sekali. Kita mendorong masyarakat atau lembaga nantinya menggunakan data yang benar untuk melahirkan kebijakan," tutur Hasto.

Menteri Suharso Akui Sulit Tuntaskan Kemisikinan Ekstrem

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku berat menuntaskan tugas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin kemiskinan ekstrem hilang di tahun 2024.

Sebab, upaya tersebut terganjal pandemi Covid-19, juga khusus program penghapusan kemiskinan ekstrem baru ada di tahun 2021.

"Deviasi target terjadi mulai 2021 karena adanya Covid-19," kata Suharso saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (19/6) lalu.

Hal ini tidak terlepas dari akurasi data yang data yang dimiliki pemerintah. Suharso menyebut data pemerintah terkait penerima program pengentasan kemiskinan masih rendah.

Terlebih dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan datanya menurun. Tahun 2020 tercatat 48 persen, tahun 2021 turun menjadi 43 persen dan di tahun 2022 hanya 41 persen.

"Memang untuk mencapai target ini akurasi data penerima program masih rendah bahkan menurun," kata Suharso.