Bertemu Dewan Pers, AMSI Pertanyakan Perkembangan Regulasi 'Publisher Rights' di Indonesia

Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha media massa dan memastikan masyarakat mendapat informasi publik akurat melalui pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mengancam keberlanjutan bisnis media di Indonesia.

Menurut Menteri Hukum, karya jurnalistik berhak mendapatkan nilai ekonomi.

Media televisi nasional melaporkan penurunan pendapatan (revenue) antara 30 hingga 40 persen dalam lima tahun terakhir.

Media siber memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai sumber akses berita atau informasi yang cepat dan menjangkau masyarakat luas.

Media saat ini harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman untuk terus dapat eksis.

Ada tiga rekomendasi yang diberikan untuk pemerintah dalam pembentukan komite publisher rights.

Perpres “Publisher Rights” menitikberatkan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas.

Perpres Publisher Right tidak bermaksud untuk mengurangi kebebasan pers.

Dewan pers bersama konstituen dan pemerintah sudah memiliki kesamaan pandangan soal perpres publisher rights untuk segera disahkan

Jokowi mengatakan, dirinya sudah membahas publisher rights sejak lama bersama para pemangku kepentingan

AI merupakan pembunuh publisher right. Dengan adanya AI, poin utama dan isu terkait publisher right ini bisa berubah.

Pelatihan ini diikuti 20 peserta berasal dari media arus utama, media alternatif, dan pers mahasiswa dari wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Pendekatan ini dinilai penting agar transformasi digital berjalan seimbang dengan nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip tanggung jawab sosial.

Di tengah gempuran Artificial Intelligence (AI), bisnis media ternyata dianggap masih seksi oleh para investor.

Pendapat ini mengemuka dalam panel diskusi bertema Membangun Ekosistem Digital Lintas Industri yang menghadirkan perwakilan Pertamina, TikTok Indonesia.

Tanpa payung hukum yang jelas, profesi wartawan dan industri media nasional menghadapi ancaman eksistensial.

Dua pembicara kunci akan hadir, yakni Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti krusialnya Peran Pers Jaga Kualitas Informasi, menegaskan bahwa media massa adalah garda terdepan penjaga kualitas berita di tengah banjirnya informasi digital.

Indonesia dan Malaysia bertukar pengalaman peran Dewan Pers dalam menjaga independensi dan etika jurnalisme. Dewan Pers Indonesia jadi acuan Majlis Media Malaysia perkuat regulasi mandiri.

Momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 menjadi pengingat penting akan Profesionalisme Pers dan tanggung jawab sosial media di tengah derasnya arus disrupsi informasi digital.

Dirut Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar menegaskan keunggulan media mainstream tetap kuat di tengah gempuran digital. Profesionalisme menjadi kunci utama.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya peran pers sebagai garda terdepan dalam melawan hoaks dan disinformasi, menekankan akurasi di tengah kecepatan informasi pada peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2026.

Menteri Komdigi Meutya Hafid dan Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyoroti peran jurnalis yang kian krusial dalam menjaga kebenaran informasi di tengah arus digital yang cepat dan tak terverifikasi, menekankan akurasi sebagai prioritas utama.