Jokowi Ungkap Penyebab Regulasi Publisher Rights Tak Kunjung Rampung

publisher rights

Jokowi Ungkap Penyebab Publisher Rights Tak Kunjung Rampung

Jokowi mengira pembahasan aturan publisher rights bisa selesai dalam waktu singkat. .

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara perkembangan regulasi tentang hak-hak penerbit atau publisher rights. Jokowi mengatakan, dirinya sudah membahas ini sejak lama bersama para pemangku kepentingan.

"Untuk publisher rights. Kita memang sudah lama membahas ini dengan seluruh pemangku kepentingan," kata Jokowi saat meresmikan pembukaan kongres ke-25 Persatuan Wartawan Indonesia 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9).

Kepala Negara mengira bahwa regulasi tersebut bisa selesai dalam waktu singkat. Namun, ternyata pengerjaannya rumit karena ada pro kontra dari para pemangku kepentingan.

"Dulu saya menyampaikan, ah paling sebulan selesai pak kita kerjain, tapi dalam praktiknya sangat rumit sekali. Yang ini ya, ini nggak mau. Yang ini mau, yang ini nggak mau. Lama-lama juga nggak rampung-rampung,"

ungkap Jokowi.

merdeka.com

Jokowi mengungkap, kini rancangan aturan tersebut sudah hampir selesai. Harapannya, regulasi yang mengatur tentang hak cipta jurnalistik itu tidak ada kendala lagi dalam penyelesaiannya.

Jokowi Ungkap Penyebab Regulasi Publisher Rights Tak Kunjung Rampung

"Ini sudah kita bahas sangat lama dan sekarang memang prosesnya sudah hampir selesai. Belum selesai, hampir selesai. Moga-moga ini tinggal sedikit tidak menjadi tarik menarik lagi," ujar Jokowi.

"Yang perlu ditingkatkan itu dan titik temu antar pemangku kepentingan saya lihat sudah mulai terlihat, mulai menguat dan insya Allah ini akan cepat selesai dan saya tahu ini menjadi concern media dan pers," pungkasnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sudah menandatangani rancangan aturan soal publisher rights. Dia mengungkapkan, rancangan aturan itu sudah diserahkan kepada Jokowi.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

"Ditandatangani sama saya sudah. Dari Kementerian Kominfo sudah. Ya nanti tergantung Pak Presiden. Sudah kami serahkan. Ya menunggu perpres. Yang penting dari kami sudah,"

kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7).

merdeka.com

Budi mengatakan bahwa pemerintah berada di pihak media dalam menyusun regulasi publisher rights. Dia mengaku sudah mengakomodasi usulan dari media terkait aturan publisher rights.

"Tenang, kita ada di pihak media. Ya kita akomodasi semua usulan teman-teman media,"

ujar Budi.

merdeka.com

Meski begitu, Budi belum menjelaskan apa poin-poin dalam rancangan aturan itu. Dia mengatakan hal itu soal teknis.

"Ada soal algoritma lah, soal iklan kecil lah, itu mah teknis. Kita diskusi sajalah,"

pungkas Budi.

merdeka.com

Jokowi Ungkap Penyebab Regulasi Publisher Rights Tak Kunjung Rampung

25 September 2023 18:01

Artikel ini ditulis oleh

Editor Titin Supriatin

Topik Terkait

Reporter

Muhammad Genantan Saputra

Pilpres Reaksi PKS soal Jokowi Singgung Kode ‘Pak Lurah’

Pernyataan Jokowi akan dinilai oleh publik. Sehingga, PKS menyerahkan semua itu kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Jokowi Terbitkan 2 Perpres Tunjangan Pegawai KPK, Paling Besar Dapat Rp35 Juta

Pegawai KPK selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Ketua Dewan Pers Sebut Perpres Publisher Rights Segera Diteken Presiden

Dewan pers bersama konstituen dan pemerintah sudah memiliki kesamaan pandangan soal perpres publisher rights untuk segera disahkan

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

jokowi Jokowi Setujui Pembentukan Inpres Terkait Air Minum

Persetujuan ini disampaikan saat Jokowi memimpin rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Jokowi: Pemerintah Siap Dukung MK Mengawal Pemilu 2024

Kepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

AMSI Bertemu Dewan Pers, AMSI Pertanyakan Perkembangan Regulasi 'Publisher Rights' di Indonesia

Tanpa adanya regulasi yang jelas, media siber cenderung tidak mendapatkan insentif dari berita atau konten yang diambil oleh platform digital.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Puan: Saya Juga Penasaran Pak Jokowi Dukung Ganjar atau Punya Pilihan Lain

Disinggung soal arah dukungan Jokowi, Puan meminta awak media bertanya kepada presiden langsung.

Baca Selengkapnya

jokowi Jokowi Minta Urusan 2024 Ojo Kesusu: Atraksi Politiknya Masih Wara-Wir

Menurut Jokowi, partai politik masih mencari format koalisi yang jelas. Selain itu, cawapresnya juga belum jelas.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Jokowi: Semua Negara Takut dengan AI, Regulasinya Belum Ada

Jokowi mengakui semua negara merasa takut terhadap kemunculan AI.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap Penyebab Regulasi Publisher Rights Tak Kunjung Rampung

Jokowi Ungkap Penyebab Publisher Rights Tak Kunjung Rampung

"Dulu saya menyampaikan, ah paling sebulan selesai pak kita kerjain, tapi dalam praktiknya sangat rumit sekali. Yang ini ya, ini nggak mau. Yang ini mau, yang ini nggak mau. Lama-lama juga nggak rampung-rampung," ungkap Jokowi.

"Ditandatangani sama saya sudah. Dari Kementerian Kominfo sudah. Ya nanti tergantung Pak Presiden. Sudah kami serahkan. Ya menunggu perpres. Yang penting dari kami sudah," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7).

"Tenang, kita ada di pihak media. Ya kita akomodasi semua usulan teman-teman media," ujar Budi.

"Ada soal algoritma lah, soal iklan kecil lah, itu mah teknis. Kita diskusi sajalah," pungkas Budi.

Jokowi Ungkap Penyebab Regulasi Publisher Rights Tak Kunjung Rampung

"Dulu saya menyampaikan, ah paling sebulan selesai pak kita kerjain, tapi dalam praktiknya sangat rumit sekali. Yang ini ya, ini nggak mau. Yang ini mau, yang ini nggak mau. Lama-lama juga nggak rampung-rampung,"

ungkap Jokowi.

"Ditandatangani sama saya sudah. Dari Kementerian Kominfo sudah. Ya nanti tergantung Pak Presiden. Sudah kami serahkan. Ya menunggu perpres. Yang penting dari kami sudah,"

kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7).

"Tenang, kita ada di pihak media. Ya kita akomodasi semua usulan teman-teman media,"

ujar Budi.

"Ada soal algoritma lah, soal iklan kecil lah, itu mah teknis. Kita diskusi sajalah,"

pungkas Budi.