Benteng Vastenburg di Solo Disita Terkait Kasus Jiwasraya

Lahan yang ditutup pagar setinggi dua meter tersebut berada di sebelah utara Monumen Banjarsari tak jauh dari kediaman pribadi Iwan.

Penyitaan aset Sritex tersebut dilakukan pada Selasa, 7 Oktober 2025, yang juga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang alias TPPU.

Aset-aset itu tersebar di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Sukoharjo.

Berdasarkan data Kejagung, aset yang disita berupa tanah di sejumlah wilayah Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut.

Total sebanyak Rp4,5 miliar didapat dari hasil lelang aset jenis bidang tanah.

Terpidana Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT Hanson International Tbk merupakan pelaku tindak pidana perkara Perbankan dan Pencucian Uang.

Kejagung menyita paket saham sebanyak 687 juta lembar milik Heru Hidayat

Gibran menyebut proses kepemilikan lahan Sriwedari lebih rumit dibandingkan Benteng Vastenburg, karena masih berstatus sengketa.

Jika aset yang disita masih kurang dari utangnya Rp6 triliun, salah satu cara yang dilakukan adalah terus mencari aset baik milik Hari Hidayat maupun Benny.

Benteng Vastenburg Solo, Rabu (26/7) kemarin, disita Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Bangunan bersejarah ini dulunya merupakan barak tentara kolonial Belanda.

Pemeriksaan tersebut melibatkan saksi berinisial LA, yang menjabat sebagai Staf Saham PT Bumi Nusa Jaya Abadi.

Kasus korupsi Jiwasraya melibatkan jaringan kompleks antara manajemen Jiwasraya, aktor eksternal seperti Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.

Jumlah tersebut terdiri atas 5.688 polis dari kategori Korporasi, 291.300 dari kategori Ritel, dan 17.334 polis dari kategori Bancassurance.

Jiwasraya dan PT Berdikari Insurance tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

OJK telah meminta manajemen Jiwasraya untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

Pemerintah memutuskan untuk melakukan likuidasi atau membubarkan Jiwasraya.

Sementara itu, satu pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut masih dalam pengejaran polisi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Makassar Muh Fadli Tahar mengaku mendapat laporan adanya tiga bocah yang nekat berenang.

Dua pejabat yang dicopot itu antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Supardi dan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Akhmad Akhsan.

Sejumlah saksi, termasuk pemilik pabrik, telah dimintai keterangan guna mengungkap penyebab pasti insiden tersebut.

Gagasan itu disebut sebagai upaya memperkuat identitas sejarah, budaya, dan jati diri masyarakat Sunda di tingkat provinsi.

Insiden tersebut berujung pada laporan polisi setelah korban mengalami sejumlah luka.