Fantastis, Tiga Aset Tanah Milik Benny Tjokro Terpidana Korupsi Jiwasraya Laku Dilelang Rp4,5 Miliar

Tim Badan Pemulihan Aset (BPA) melaksanakan lelang barang sita eksekusi terkait kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro. Total sebanyak Rp4,5 miliar didapat dari hasil lelang aset jenis bidang tanah.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, lelang barang sita eksekusi itu dilakukan BPA berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I.

“Total hasil penjualan dari ketiga lot mencapai Rp4.540.635.000,” tutur Harli dalam keterangannya, Selasa (27/5).

Harli merinci objek lelang yang berhasil dilelang, yaitu sebidang tanah seluas 13.005 meter persegi laku terjual Rp585.225.000; sebidang tanah seluas 44.243 meter persegi laku terjual Rp1.990.935.000; dan sebidang tanah seluas 43.655 meter persegi laku terjual Rp1.964.475.000. Seluruh aset tanah itu terletak di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.

“Lelang tersebut merupakan bagian dari pendampingan penyelesaian aset Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro,” jelas dia.

Lebih lanjut, lelang barang sita eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2937/K/Pid.sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 melalui mekanisme pelelangan secara online, dengan sistem penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta alias e-Auction atau open bidding melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara https://lelang.go.id.

“Pelaksanaan lelang memedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasaldari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi di mana hasil lelang tersebut disetorkan ke kas negara,” Harli menandaskan.