Keanggotaan United Liberation Movement for West Papua ditolak dalam KTT Melanesian Spearhead Group
Penolakan keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berlangsung pada 23-24 Agustus 2023 di Port Vila, Vanuatu, merupakan kemenangan diplomatik penting yang dicapai Indonesia.
Keputusan ini menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan menolak upaya separatisme yang dipimpin oleh Benny Wenda.
Pemerhati isu-isu strategis dan global, Prof. Dubes Imron Cotan, menjelaskan penolakan tersebut disebabkan oleh perubahan paradigma di kalangan negara-negara Melanesia.
Pertama, negara-negara MSG melihat Indonesia sebagai negara besar yang saat ini tidak hanya menjadi pemimpin di sub-kawasan.
Namun juga menempati tempat terhormat di kancah pergaulan internasional.
"Indonesia adalah pemimpin di organisasi kawasan ASEAN, ASEAN+10 (mitra bicara), ASEAN+3 (Korsel, Jepang, China), G20, dan juga tamu tetap di forum G7. Peran ekonomi dan politik Indonesia tidak dapat lagi diabaikan," kata Imron dalam webinar nasional Moya Institute, Jumat (22/9).
Kedua, lanjutnya, bagi anggota MSG, konfrontasi dengan Indonesia sama sekali tidak menghasilkan apa pun.
Saat ini, para pemimpin mereka telah berpikir untuk lebih menarik manfaat dari besarnya pengaruh politik dan ekonomi Indonesia, yang telah melampaui USD 1 triliun.
"Bahkan mereka menitipkan aspirasi, terkait isu perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut, di forum global seperti G7," ujar Imron.
Di sisi lain, Imron menjelaskan, ada kesepahaman bersama di tingkat dunia, khususnya pasca-Covid-19, semua bangsa harus bekerja sama sesuai aturan yang ada (rules-based) untuk mengatasi tantangan.
Bukan Negara Berdaulat
"Maka mereka juga mulai menyadari bahwa tidak bisa menerima ULMWP sebagai anggota tetap MSG karena bukan berbentuk entitas negara berdaulat, selain kontraproduktif dalam konteks kerjasama dengan Indonesia,” kata Imron.
“Definisi negara berdaulat tercantum pada Konvensi Montevideo 1933, yang menyaratkan bahwa suatu wilayah hanya dapat disebut sebagai negara berdaulat jika menguasai wilayah dengan batas tertentu, memiliki rakyat, serta mampu menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain," urai Imron.
Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua Badan Musyawarah Papua, Willem Frans Ansanay, mengatakan, penolakan keanggotaan ULMWP merupakan kemenangan bagi Indonesia dan berkontribusi kepada stabilitas di kawasan Pasifik
Oleh karena itu, Indonesia harus terus melanjutkan upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Menurutnya, Indonesia telah melakukan pendekatan komprehensif dengan menekankan pentingnya dialog dan pembangunan di Papua, serta penegakan hukum dan HAM.
Dengan demikian, apapun gerakan yang dilakukan Benny Wenda dan kelompoknya di masa depan tidak akan mencapai tujuannya.
"Karena kami juga, warga Papua, bukan bagian dari ULMWP. Itu hanyalah kelompok kecil yang muncul karena sakit hati," ujar Frans.
Meski begitu, Pemerintah Indonesia harus menangani persoalan ini dengan hati-hati karena persoalan Papua bukan hanya masalah domestik, melainkan sudah menjadi isu internasional.
"Jika salah menangani, maka akan menjadi bumerang dan menciptakan masalah baru. Sebagaimana kita ketahui, kita masuk forum MSG karena kita tahu ada pihak eksternal yang terlibat dalam isu Papua," ujar Mahfuz.
Tingkatkan Hubungan Diplomatik
Mahfuz menyarankan, Indonesia meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Melanesia.
Selain itu, juga melakukan pendekatan budaya, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki etnis Melanesia terbesar di dunia.
"Kita punya kehormatan untuk mengembangkan budaya Melanesia. Pendekatan budaya ini menjadi bagian dari diplomasi lunak," cetus Mahfuz.
Sementara itu, Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, mengatakan, pemerintah Indonesia harus meniadakan segala upaya yang dilakukan Benny Wenda, baik di Papua maupun di dunia internasional.
Menurutnya, Indonesia juga perlu membangun kerjasama erat dan kesepahaman dengan negara-negara yang memperhatikan Papua. Misalnya, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, RRC, Vanuatu, dan Uni Eropa.
"Penguatan sektor pendidikan dan SDM, serta rekrutmen berbasis meritokrasi adalah kunci bagi kesuksesan mengatasi isu Papua," ujar Rezasyah.
Dua tahun pascakemerdekaan Indonesia, Menteri Muda Penerangan AR Baswedan, Menteri Muda Luar Negeri H Agus Salim dan rombongan delegas berangkat ke sejumlah negara timur tengah untuk mencari dukungan dan pengakuan negara lain atas kemerdekaan Indonesia.
Susno Duadji mengunjungi salah satu lahan dan melakukan kegiatan menanam cengkih. Istimewanya, ia bercerita soal salah satu tujuan Belanda datang ke indonesia.
Follow
Rekomendasi
