BBPOM DKI Perkenalkan Program "Kota Pangan Aman", Jakarta Selatan Siap Jadi Percontohan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) DKI Jakarta meluncurkan program "Kota Pangan Aman" untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keamanan pangan, menjadikan Jakarta Selatan sebagai pionir implementasi.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) DKI Jakarta secara resmi memperkenalkan inisiatif terbarunya, program "Kota Pangan Aman", yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya gizi dan kandungan zat dalam makanan. Peluncuran ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kualitas konsumsi pangan di ibu kota. Program ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap kesehatan publik.

Kepala BBPOM DKI Jakarta, Sofiyani Chandrawati, menyatakan bahwa program "Kota Pangan Aman" sedang dalam tahap persiapan intensif, dengan Wali Kota Jakarta Selatan menunjukkan komitmen kuat. Jakarta Selatan diharapkan menjadi wilayah terdepan dalam pelaksanaan program ini, menunjukkan kepemimpinan dalam keamanan pangan. Inisiatif ini berpusat pada upaya kolaboratif.

Pengenalan program ini dilakukan di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Jumat, 27 Februari 2026. Fokus utama BBPOM DKI saat ini adalah memastikan ketersediaan obat dan makanan yang aman serta bermutu di wilayah Jakarta Selatan, khususnya menjelang dan selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026. Upaya pengawasan akan diperketat di berbagai lokasi.

Mengukuhkan Komitmen Keamanan Pangan di Ibu Kota

Program "Kota Pangan Aman" merefleksikan komitmen mendalam pemerintah daerah untuk menjamin bahwa pangan yang beredar di kota benar-benar aman untuk dikonsumsi masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari visi jangka panjang.

Sofiyani Chandrawati menekankan bahwa pencapaian "Indonesia Emas 2045" harus dimulai dari kualitas pangan yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat. Kualitas pangan yang baik menjadi fondasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, edukasi pangan menjadi sangat krusial.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan keterlibatan aktif dari semua pihak, baik dari sisi penyediaan bahan pangan (supply) maupun dari sisi permintaan (demand). Edukasi masyarakat agar mampu memilih pangan yang aman adalah kunci keberhasilan program ini. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) akan berkoordinasi erat dengan satuan tugas (satgas) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Rencananya, pada tahun 2026, akan dibentuk SK Satgas Keamanan Pangan baru untuk melengkapi satgas yang sudah ada. Langkah ini memperkuat struktur pengawasan.

Pengawasan Intensif Menjelang Ramadhan dan Hasil Uji Sampel

BBPOM DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap makanan takjil di lima wilayah kota administrasi Jakarta selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah/2026. Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Fokus pengawasan meliputi berbagai jenis takjil.

Lokasi pengawasan takjil yang menjadi target antara lain Bendungan Hilir dan Kemayoran di Jakarta Pusat, Jalan Panjang di Jakarta Barat, Koja di Jakarta Utara, serta Karet di Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya volume transaksi takjil selama Ramadhan. Petugas akan melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Berdasarkan data hasil pengawasan di sentra takjil dan ritel modern pada tahun 2025, BBPOM DKI telah menguji sebanyak 147 sampel makanan. Dari jumlah tersebut, enam sampel atau sekitar 4,1 persen ditemukan tidak memenuhi syarat kelayakan konsumsi. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan.

Sementara itu, sebagian besar sampel, yaitu 141 sampel atau 95,9 persen, dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Data ini memberikan gambaran umum tentang kondisi keamanan pangan takjil di Jakarta. Upaya pengawasan berkelanjutan diharapkan dapat terus meningkatkan angka kepatuhan.

Sumber: AntaraNews