BPOM Tetapkan Pangkep Lokus Program Prioritas Keamanan Pangan 2026

BPOM menunjuk Kabupaten Pangkep sebagai lokus Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan 2026, langkah strategis untuk memperkuat kesadaran dan implementasi keamanan pangan hingga tingkat keluarga. Simak detail programnya!

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, sebagai lokus pelaksanaan Program Prioritas Nasional (Pro PN) Keamanan Pangan untuk tahun 2026. Keputusan ini menandai langkah strategis dalam upaya pemerintah untuk memperkuat kesadaran serta implementasi keamanan pangan hingga ke tingkat keluarga di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar, Yosef Dwi Irwan, menegaskan bahwa masalah keamanan pangan memiliki dampak krusial terhadap kesehatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini berpotensi menghambat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama menjelang bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040. Oleh karena itu, inisiatif di Pangkep ini menjadi sangat relevan dan mendesak.

Pangan yang tidak aman berisiko memicu lahirnya generasi yang kurang sehat secara fisik maupun intelektual, yang pada akhirnya dapat mengubah bonus demografi menjadi beban bagi bangsa. Situasi ini juga berpotensi menghambat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. BPOM berupaya keras untuk mencegah skenario tersebut melalui program-program keamanan pangan yang komprehensif.

Pentingnya Keamanan Pangan untuk Generasi Emas

Keamanan pangan merupakan isu fundamental yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup dan potensi suatu bangsa. Yosef Dwi Irwan menyoroti bahwa pangan yang tidak aman dapat berdampak serius pada kesehatan masyarakat, bahkan sejak dini. Anak-anak yang mengonsumsi pangan tidak aman berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang, yang pada gilirannya akan memengaruhi kapasitas intelektual dan fisik mereka di kemudian hari.

Dalam konteks Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi pada 2030-2040, kualitas sumber daya manusia menjadi sangat vital. Jika masalah keamanan pangan tidak tertangani dengan baik, potensi bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan pendorong ekonomi justru bisa berbalik menjadi beban. Hal ini karena generasi muda yang tidak sehat atau kurang produktif akan sulit bersaing dan berkontribusi secara maksimal.

Oleh karena itu, program prioritas keamanan pangan yang diinisiasi oleh BPOM ini bukan hanya sekadar upaya pengawasan, melainkan investasi jangka panjang untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan masyarakat mengonsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi, diharapkan dapat tercipta generasi yang unggul, sehat, dan cerdas. Ini akan menjadi modal utama bagi kemajuan dan kemandirian bangsa di masa depan.

Tiga Pilar Program Prioritas Keamanan Pangan BPOM

Sebagai upaya preventif dan berkelanjutan, BPOM menginisiasi tiga Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan yang akan diterapkan di Pangkep. Ketiga program ini dirancang untuk membangun ekosistem pangan yang aman, bermutu, dan bergizi secara komprehensif dari hulu ke hilir. Inisiatif ini mencerminkan pendekatan holistik dalam menjamin keamanan pangan masyarakat.

Program pertama adalah Desa Pangan Aman, yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan praktik keamanan pangan di tingkat pedesaan. Kedua, Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan, bertujuan untuk menanamkan kebiasaan baik terkait keamanan pangan sejak usia dini di lingkungan sekolah. Ketiga, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, yang berupaya menciptakan lingkungan pasar yang higienis dan memastikan produk pangan yang dijual aman untuk dikonsumsi.

BBPOM di Makassar telah memulai tahapan awal program ini melalui kegiatan advokasi intensif bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Pangkep. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan secara luas program-program tersebut sekaligus menggalang komitmen lintas sektor. Dengan demikian, implementasi program dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak terkait.

Komitmen Lintas Sektor dan Dukungan Pemerintah Daerah

Kegiatan advokasi yang diselenggarakan oleh BBPOM Makassar dihadiri langsung oleh Bupati Pangkep, H Muhammad Yusran Lalogau, beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), kepala sekolah, kepala desa, dan pengelola pasar setempat yang menjadi lokus intervensi. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan dukungan kuat dari pemerintah daerah dan komunitas lokal terhadap inisiatif keamanan pangan.

Bupati Muhammad Yusran Lalogau menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga keamanan konsumsi. Ia sangat mengapresiasi pelaksanaan program BPOM di wilayahnya, menyebutnya sebagai langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong pelaku UMKM di sektor pangan untuk 'naik kelas'. Dukungan ini vital untuk keberhasilan program.

Pemerintah Kabupaten Pangkep berkomitmen penuh untuk terus mendukung pengawasan dan pembinaan pangan berbasis komunitas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Selain itu, Bupati juga menyoroti bahaya resistensi antibiotik dan berencana menerbitkan surat edaran yang melarang penyerahan antibiotik tanpa resep dokter di fasilitas pelayanan farmasi, disertai edukasi kepada masyarakat.

Sumber: AntaraNews