LIVE

Bawaslu Temukan 122.369 Data Ganda di Pilkada Jabar Disebabkan Perpindahan Penduduk

Perpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.

pilkada 2024
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar Saiful Bachri
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar Saiful Bachri (merdeka)

Perpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.

Pihak KPU diminta untuk melakukan perbaikan dan mencermati proses pemutakhiran data pemilih.

"Itu harus dicermati, karena tidak hanya KPU tingkat kabupaten kota saja, dia harus melibatkan antar kabupaten di provinsi maupun antar provinsi di provinsi," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Jawa Barat Saiful Bachri di Kabupaten Bekasi, Sabtu (10/8).

Berdasarkan hasil temuan, ada sebanyak 122.369 data pemilih ganda hasil pencermatan dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat. Temuan data ganda itu pun menjadi yang terbesar se-Indonesia.

"Kita lihat nanti, proses rekap masih berjalan, apakah masih ditemukan adanya hal-hal yang tadi, sepanjang masih ada ya tentunya stakehokder-nya terus berjalan sampai nanti DPT," lanjutnya.

Menurut Saiful, temuan data ganda tersebut didominasi karena perpindahan penduduk. Seperti warga yang memiliki KTP suatu wilayah kemudian pindah rumah ke daerah lain, atau warga yang pindah domisili setelah menikah.

"Kalau ganda biasanya karena perpindahan penduduk, perpindahan domisili, misalnya sebelumnya KTP di daerah X kemudian punya rumah di daerah Y dan dia pindah, atau mungkin dia pindah karena perkawinan dengan orang mana gitu dan bikin kartu keluarga baru," terang dia.

Saiful mengatakan, dalam pengawasannya selama pencocokan dan penelitian untuk validitas data pemilih sudah berjalan meski belum sempurna. Alasannya karena data kependudukan bersifat dinamis.

"Kami mengamati sampai dengan hari ini proses tahapan ini berjalan walaupun belum sempurna, karena bahwa kependudukan itu dinamis, makanya di Kantor Bawaslu ada Posko Kawal Hak Pilih bagi penduduk yang masih ketinggalan, belum terdaftar itu bisa lebih proaktif," ungkapnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yacob Billiocta
Editor Yacob Billiocta
E
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Jual Beli SPPG, Satu Dapur Dibanderol hingga Rp 100 Juta

{{caption}}
Cerita dari Dalam Hotel Sultan saat Eksekusi Pengosongan

{{caption}}
BI Rate Naik, Ini Pesan Airlangga ke Bank Himbara

{{caption}}
3 TKW Dianiaya Majikan di Malaysia, 4 Orang Ditangkap

{{caption}}
Sony Sonjaya Ungkap Dugaan Proyek CCTV Fiktif Rp 300 Miliar di BGN

{{caption}}
Dasco akan Koordinasi dengan Kemensetneg soal Nasib Karyawan Hotel Sultan

Topik Terkait
{{caption}}
Tren Tak Biasa! Warga Keluar Jakarta Capai 22 Ribu, Pendatang Baru Malah Turun

Sementara itu, sebanyak 12.766 jiwa pendatang baru tercatat pasca lebaran yang pendataannya dilakukan sejak 25 Maret hingga 30 April 2026.

Mudik
{{caption}}
KPU Kota Blitar Catat Kenaikan Signifikan Jumlah Pemilih di Triwulan I 2026

KPU Kota Blitar mengumumkan peningkatan jumlah pemilih yang signifikan pada triwulan pertama tahun 2026, mencapai 122.664 orang, menandai dinamika demografi yang menarik di Kota Blitar.

KPU Kota Blitar
{{caption}}
KPU Singkawang Catat Kenaikan Data Pemilih 2,66 Persen Jelang Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang merilis data pemutakhiran pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025 yang menunjukkan kenaikan signifikan pada data pemilih sebesar 2,66 persen dibandingkan DPT Pilkada 2024, menarik perhatian publik terhadap akura

KPU Singkawang
{{caption}}
KPU Singkawang Tetapkan 176.701 Data Pemilih Berkelanjutan Singkawang Triwulan IV 2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang resmi menetapkan 176.701 Data Pemilih Berkelanjutan Singkawang Triwulan IV 2025, menunjukkan pemutakhiran signifikan.

KPU Singkawang
{{caption}}
KPU Jabar Tindak Lanjuti Temuan 122.369 Data Pemilih Ganda di Pilkada 2024

Pengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia

KPU Jawa Barat
{{caption}}
Gara-Gara Ada Warga Punya Dua Istri Beda Kartu Keluarga, KPU Sigi Sisir Data Pemilih Ganda

Kata dia, jumlah itu masih akan berubah sampai pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pilkada 2024
{{caption}}
KPU: Ada Peningkatan 62 Ribu DPT di Pilkada Jakarta 2024

KPU ungkap peningkatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Jakarta 2024.

DPT Pilkada
{{caption}}
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Bawaslu RI
{{caption}}
Dukcapil Catat 2.000 Orang Pindah ke Jakarta Sebulan Sebelum PPDB

“Nanti kita cek trennya seperti apa. Tapi memang kemarin pas bulan Mei 2023, melonjak jadi 216% dibandingkan bulan April 2023," kata Kadis Dukcapil DKI

pemprov DKI
{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

biaya politik
{{caption}}
Alarm Darurat Demokrasi: KPK Sikat Tiga Kepala Daerah di Jawa Tengah Awal 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

alarm demokrasi
{{caption}}
Wali Kota Malang Beberkan Alasan Penundaan Program RT Berkelas

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

anggaran daerah
{{caption}}
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terjaring OTT KPK, Punya Harta Rp12 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

bupati cilacap
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Sugiri Sancoko, Ketua KONI Ponorogo Diduga Jadi Pemodal Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

aliran uang
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Penting di Lampung Tengah, Ungkap Dugaan Suap Proyek Mantan Bupati AW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

konten ai