KPU Jabar Tindak Lanjuti Temuan 122.369 Data Pemilih Ganda di Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat gencar melakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) demi Pembaruan Data Pemilih yang akurat. Proses ini krusial untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersih dari potensi data fiktif atau tidak valid

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang resmi menetapkan 176.701 Data Pemilih Berkelanjutan Singkawang Triwulan IV 2025, menunjukkan pemutakhiran signifikan.

Bawaslu Karawang melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas data pemilih oleh KPU Karawang, menegaskan pentingnya akurasi data pemilih untuk Pemilu kredibel.

KPU Kabupaten Cirebon telah menetapkan 1,79 juta Daftar Pemilih Berkelanjutan triwulan III-2025. Akurasi data ini krusial, namun kendala akta kematian masih jadi tantangan besar.

Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain

Perpindahan penduduk menjadi salah satu penyebab besarnya angka pemilih ganda dalam daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Jawa Barat.

Kata dia, jumlah itu masih akan berubah sampai pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Data tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.

Secara keseluruhan proses itu berjalan di 1.113 tempat pemungutan suara (TPS).

KPU Kota Bekasi melakukan evaluasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Jeje-Ronal menutup Debat Cagub Cawagub Provinsi Jawa Barat dengan unik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.