LIVE

Banyak Bangunan Liar, Fungsi Kawasan Hutan di Jawa Tengah Menurun Tajam

Di Bandungan, Kabupaten Semarang, kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai tata ruang hijau sudah masif berubah menjadi tempat wisata.

alih fungsi lahan
Banyak Bangunan Liar, Fungsi Kawasan Hutan di Jawa Tengah Menurun Tajam
Banyak Bangunan Liar, Fungsi Kawasan Hutan di Jawa Tengah Menurun Tajam (merdeka.com)

Sejumlah kawasan hutan wilayah Jawa Tengah mengalami penurunan fungsi lahan karena terkena dampak pendirian bangunan liar yang masif. Penurunan fungsi kawasan hutan terjadi karena masyarakat melakukan alih fungsi lahan untuk kebutuhan ekonomi. 

Sub koordinator Perencanaan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah, Hariyadi mengatakan, meskipun setiap penyusunan tata ruang pihaknya selalu mengakomodir penetapan status kawasan hutan, akan tetapi kenyataannya terkadang ada lokasi hutan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan lain tanpa izin resmi.

"Dalam menyusun tata ruang yang kita akomodir adalah penetapan kawasan hutan. Cuma ada hutan yang dimanfaatkan untuk fungsi lain. Sehingga, hal ini yang terus menimbulkan alih fungsi. Terus kerusakan lingkungan juga mulai terlihat," kata Hariyadi, Kamis (18/12).

Di Bandungan, Kabupaten Semarang, kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai tata ruang hijau sudah masif berubah menjadi tempat wisata. Untuk wilayah Dieng juga sebagian hutan berubah fungsi jadi lahan pertanian kentang karena menguntungkan, walaupun ada potensi bahayanya.

Minta Masyarakat Hentikan Alih Fungsi Lahan

"Misal di Dieng itu ada kegiatan pertanian yang seharusnya terdapat tanaman kayu keras untuk mendukung resapan air. Cuma kenyataannya diganti tanaman lunak seperti kentang. Jadi kami minta masyarakat untuk menghentikan alih fungsi lahan hutan karena beresiko menimbulkan bahaya bencana alam," ungkapnya. 

Penurunan fungsi hutan saat ini juga dipengaruhi upaya pemerintah mengakomodasi pemanfaatan hutan sosial. Terkait adanya pembangunan liar di kawasan hutan, pihaknya tidak bisa memantau karena sudah diluar kendali Pusdataru. 

"Rata-rata mereka melakukan pembangunan yang tidak ada izin. Kadang banyak yang langsung dibangun. Itu di luar kendali kita. Kita minta peran aktif masyarakat buat rutin menginformasikan ke kita untuk pencegahan lebih awal. Karena nantinya kalau terjadi pembangunan liar bisa dihentikan sejak awal," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Live Porno di TikTok, Host Raup Rp 5 Juta Sehari

{{caption}}
Cerita Lengkap Bocah di Jakpus Sampai Koma Kesetrum Listrik usai Dibully

{{caption}}
Terseret Kasus MBG, Kapolres Bekasi Buka Suara

{{caption}}
KPK Ungkap Asal Uang Pemkab Muara Enim untuk Suap BPK

{{caption}}
Indonesia dan Australia Kembangkan AI untuk Deteksi Dini Risiko Kehamilan

{{caption}}
Kasus Nikel, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Terima Suap Rp 4,8 M

Topik Terkait
{{caption}}
DPRD Jabar Dukung Ketegasan Gubernur dalam Penertiban Alih Fungsi Lahan untuk Cegah Bencana Lingkungan

Anggota DPRD Jabar, Ono Surono, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah gubernur menertibkan **alih fungsi lahan** di kawasan hutan, khususnya hulu DAS Citarum, demi mencegah bencana dan menjaga kelestarian lingkungan.

alih fungsi lahan
{{caption}}
Dedi Mulyadi Sebut Hutan di Jabar Tinggal 20 Persen, Siapkan Program Perbaikan Bertahap Libatkan Warga

Pemerintah provinsi Jawa Barat pun kini tengah berupaya mengatasi kondisi itu dengan melibatkan warga.

Dedi Mulyadi
{{caption}}
Mengejutkan! Hanya 3% Tutupan Hutan DAS Bali Tersisa, Menteri LH Ungkap Alih Fungsi Lahan Sejak 2015

Menteri Lingkungan Hidup mengungkap rendahnya Tutupan Hutan DAS Bali hanya 3% akibat alih fungsi lahan sejak 2015, memicu banjir besar. Apa langkah selanjutnya?

Bencana Hidrometeorologi
{{caption}}
Menteri Lingkungan Hidup Beri Sanksi Pengelola Hibisc Fantasy Puncak

Hanif menyebut, sanksi tersebut diberikan kepada pemilik usaha wisata Hibics fantasy.

Hibisc Fantasy Puncak
{{caption}}
BNPB Ungkap Alih Fungsi Hutan Memperparah Dampak Longsor di Bandung Barat

“Maka dalam rencana jangka panjang kami merekomendasikan supaya masyarakat direlokasi ke tempat yang lebih aman," kata Abdul

longsor
{{caption}}
DPRD Jabar Dukung Perluasan LP2B Karawang Demi Ketahanan Pangan Nasional

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

alih fungsi lahan
{{caption}}
DPRD Jabar Dukung Penambahan Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan Karawang Jaga Ketahanan Pangan

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Karawang menambah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga ketahanan pangan dan mencegah alih fungsi lahan di Karawang.

alih fungsi lahan
{{caption}}
Banjir Cianjur di Dataran Tinggi, Pemkab dan Pemprov Jabar Evaluasi Tata Ruang

Pemkab Cianjur berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk menangani masalah banjir Cianjur di dataran tinggi, fokus pada evaluasi tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu.

alih fungsi lahan
{{caption}}
Kemenhut Gandeng KDM, Fokus Tertibkan Lahan di Bandung Utara

Pemerintah berencana menertibkan kawasan Bandung Utara yang belakangan marak terjadi alih fungsi lahan sehingga menyebabkan banjir dan longsor.

alih fungsi lahan
{{caption}}
Pemerintah Genjot Pemulihan Lahan Pertanian Pascabanjir di Sumatra untuk Jaga Ketahanan Pangan

Satuan Tugas PRR pemerintah terus menggenjot pemulihan lahan pertanian pascabanjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pasokan beras aman dan mencegah alih fungsi lahan.

aceh
{{caption}}
Pemprov Jateng Optimalkan RTRW Lindungi Lahan Pertanian dari Alih Fungsi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius optimalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk lindungi lahan pertanian, mencegah alih fungsi, dan menjamin ketahanan pangan masa depan.

alih fungsi lahan
{{caption}}
Wali Kota Tanjungpinang Desak Penataan Kabel Optik Drainase, Ancam Sanksi Tegas

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menemukan kabel optik menghambat aliran drainase dan memicu genangan. Perusahaan pemilik jaringan diberi waktu 3-4 hari untuk menata, jika tidak Pemkot akan bertindak tegas.

banjir
{{caption}}
Bupati Aceh Barat Perkuat Ketahanan Pangan dengan Dukungan Danjen Kopassus

Bupati Aceh Barat bertemu Danjen Kopassus untuk memperkuat Ketahanan Pangan Aceh Barat, membahas percepatan proyek irigasi vital dan penanganan banjir, menjanjikan kolaborasi strategis.

aceh barat
{{caption}}
Perbaikan Drainase Padang: Pemkot Alokasikan Rp110 Miliar untuk Cegah Banjir

Pemerintah Kota Padang serius tangani banjir dengan alokasi Rp110 miliar untuk perbaikan drainase. Simak detail upaya perbaikan drainase Padang dan rencana jangka panjangnya.

banjir
{{caption}}
Banjir Terjang Babakanmadang, 138 Rumah Warga Terdampak Luapan Kali Cijayanti

Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam waktu cukup lama.

banjir
{{caption}}
BNPB Imbau Waspada Potensi Hujan Lebat Disertai Petir di Berbagai Wilayah Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia, mengingat ancaman bencana hidrometeorologi.

banjir
{{caption}}
Pemkot Bogor Benahi Saluran Air di Kawasan Rawan Banjir, Antisipasi Cuaca Ekstrem

Pemkot Bogor membenahi saluran air di titik rawan banjir. Ini adalah langkah mitigasi menghadapi cuaca ekstrem, demi kenyamanan warga dan meminimalkan dampak banjir lintasan.

banjir