Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Penampakan Anggota DPRD Jember Disidang Karena Merokok dan Main Game saat Rapat

{{caption}}
HP Samsung Galaxy Bisa Kirim File ke iPhone via AirDrop, Ada Seri yang Absen

{{caption}}
Kronologi Penjaga Kapal Rekam Wanita Mandi di Toilet Berakhir Ditangkap

{{caption}}
Penjaga Kapal Ditangkap usai Rekam Wanita Mandi di Toilet

{{caption}}
Subnautica 2 Punya Mode Ultra+, Seberapa Kuat PC yang Dibutuhkan?

{{caption}}
Akhir Pelarian Penembak Bripka Arya, Tewas dalam Baku Tembak

Topik Terkait
{{caption}}
Fantastis, Hasil Lelang Aset Korupsi Jiwasraya Masuk Kas Negara Rp5,5 Triliun

Hasil lelang dilakukan oleh BPA dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.

{{caption}}
DPR Ingatkan RUU Perampasan Aset, Jangan Sampai Disalahgunakan Aparat

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

{{caption}}
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Hukum Acara Perdata, Atur Perampasan Aset

Komisi III DPR akan segera membahas RUU Hukum Acara Perdata, yang mencakup pengaturan mengenai permohonan perampasan aset dari tindak pidana.

{{caption}}
DPR Ungkap RUU Perampasan Aset Bisa Berlaku Tanpa Putusan Pengadilan

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menyatakan, RUU Perampasan Aset memang dirancang agar bisa dilakukan tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

{{caption}}
DPR Ungkap Daftar Aset yang Bisa Dirampas Negara, Apa Saja?

Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat mengenai RUU Perampasan Aset.

{{caption}}
Dibahas Hari Ini, RUU Perampasan Aset Atur Mekanisme Perampasan Tanpa Putusan Pidana untuk Pelaku

RUU Perampasan Aset mengatur dua konsep model perampasan aset conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.

{{caption}}
Rudi Margono Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula, Soroti Urgensi Perampasan Aset untuk Restitusi Korban

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan Unissula. Ia menyoroti pentingnya perampasan aset terpidana demi restitusi korban tindak pidana.

{{caption}}
Anggota Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset Perlu Bentuk Badan Khusus untuk Kelola Aset

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

{{caption}}
Fokus RUU Perampasan Aset: Instrumen Efektif Sita Harta Buron Kabur

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

{{caption}}
Pemulihan Aset Korupsi Capai Rp28,6 Triliun di 2025, Sinyal Kuat Penegakan Hukum

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

{{caption}}
PDIP: RUU Perampasan Aset Integral Reformasi Hukum Nasional dengan Jaminan HAM

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

{{caption}}
Gibran Tegaskan Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Pulihkan Kerugian Negara

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

{{caption}}
Pakar Hukum Mendesak Pengesahan UU Perampasan Aset Tahun Ini, Soroti Korupsi dan Pemulihan Kerugian Negara

Desakan pengesahan UU Perampasan Aset semakin menguat dari kalangan akademisi hukum, terutama untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional.