Analisis Ekonom soal Waktu yang Tepat untuk Reshuffle Kabinet
Teguh merasa, tujuh bulan masa kerja Prabowo, sangat wajar melakukan evaluasi kinerja kementerian.
Ekonom Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Teguh Yudo Wicaksana berpendapat, saat ini adalah momen yang pas untuk lakukan reshuffle Kabinet. Karena saat ini sedang dalam proses penyusunan anggaran belanja dan strategi pembangunan untuk tahun 2026, dan penyusunan RAPBN 2026.
"RAPBN 2026 ini, merupakan RAPBN yang sepenuhnya di bawah kendali Prabowo. Artinya, Presiden perlu secara aktif menyusun agenda strategis yang sudah dijanjikan dalam masa kampanye. Selain itu Presiden juga perlu untuk mengkonsolidasikan kekuatannya yang seharusnya diterjemahkan melalui program-program kementerian yang sejalan dengan visi beliau," ujar Teguh.
Teguh merasa, tujuh bulan masa kerja Prabowo, sangat wajar melakukan evaluasi kinerja kementerian. Dalam waktu enam bulan, sudah bisa melihat bagaimana para menteri menerjemahkan visi dan program-program dari presiden.
"Jika ada alasan enam bulan bukan waktu yang cukup untuk melihat dampak nyata dari program atau kebijakan. Perlu dicatat, memang beberapa kebijakan butuh waktu untuk mendapat dampak nyata. Tapi bukan berarti Presiden tidak dapat mengevaluasi menteri-menterinya,” terang Teguh.
KPI Para Menteri
Menurutnya, tiap menteri memiliki target atau KPI ( Key Performance Indicator) yang semestinya mencerminkan cita-cita , aspirasi dan janji dari Presiden. Target KPI tersebut harus bisa diukur dalam periode tertentu, misalnya tiap kwartal.
"Jadi dalam waktu enam bulan, para menteri ini sudah mencapai berapa persen dari KPI atau target yang diberikan. Capaian itu juga harus benar-benar terukur dan riil, bukan sesuatu yang sifatnya abstrak dan mengada-ngada", terangnya.
Teguh menyatakan, apabila ada menteri yang tidak dapat menguraikan target dan evaluasi progresnya, rasanya sulit untuk mempertahankan menteri tersebut.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
"Reshuffle, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan. Bahwa sampai hari ini belum ada," kata Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).
Tidak Ada Reshuffle
Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo belum ada rencana untuk melakukan reshuffle kabinet.
"Belum ada rencana untuk melakukan reshuffle. Belum ada ya. Nanti kalau disampaikan tidak ada, Anda bertanya lagi," sambung dia.
Namun, Prabowo rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri di kabinet Merah-Putih.
"Nanti dikira bohong. Belum ada. Tapi lebih maknanya semua dilakukan evaluasi terus-menerus. Terhadap kinerja seluruh kementerian maupun Lembaga," ujarnya.
Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini para menteri di pemerintahan Prabowo tengah fokus menyelesaikan persoalan yang terjadi. Seperti, penambangan nikel di Raja Ampat.
"Masih banyak masalah PR yang harus kita selesaikan. Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama. Daripada sekadar membahas reshuffle, reshuffle," tegas Prasetyo Hadi.
"Karena memang juga itu tidak ada di dalam pemikiran kita untuk melakukan reshuffle," imbuh dia.