Aliansi Honorer Gelar Demo, Begini Kondisi di Depan DPR

Polisi mengerahkan 584 personel gabungan untuk mengawal dua aksi unjuk rasa di DPR/MPR RI dan Kantor BGN RI, Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menegaskan kehadiran kepolisian semata-mata untuk menjamin hak konstitusional.

Seluruhnya disiagakan dalam rangka melayani elemen buruh yang akan melakukan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat.

Massa dari Pengurus Pusat Gerakan Milenial Terdepan Indonesia Kuat bersama sejumlah elemen massa rencananya akan mengelar aksi di Silang Selatan Monas.

Aksi pertama berlangsung di DPR/MPR RI, seiring sidang rapat paripurna pengesahan RUU KUHAP dan RUU Perkoperasian.

Tak lama berselang, giliran Pemuda Nusantara Berkeadilan Majelis Daerah Jakarta turun ke jalan.

Titik ketiga berada di depan Kementerian Agama Haji dan Umrah. Kedua lokasi ini dikawal oleh 734 personel gabungan yang ditempatkan secara strategis.

Sejumlah elemen masyarakat melakukan demonstrasi di Jakarta Pusat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka.

Kasi Humas Polres Metro Jakpus, Ipda Ruslan Basuki menyebut salah satunya di Di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat.

Kasi Humas Polres Metro Jakpus, Ipda Ruslan Basuki menerangkan, sebanyak 5.367 personel gabungan dikerahkan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki menerangkan sebanyak 3.834 personel gabungan Polda, Polres, dan Polsek dikerahkan.

2.069 personel dikerahkan untuk mengawal demonstrasi. Khusus di DPR jumlah personel dikerahkan mencapai 1.723.

Warga Teheran terus menunjukkan dukungan kuat terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata mereka di tengah ketegangan regional, menyusul serangan AS dan Israel serta perundingan gencatan senjata yang belum final.

Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan potensi kerusuhan saat aksi May Day, mengamankan 101 individu serta berbagai barang bukti yang disiapkan untuk memicu kekacauan.

Demonstrasi berakhir ricuh karena para pengunjuk rasa merasa kecewa ketika gubernur Kalimantan Timur tidak muncul untuk menemui mereka.

Ratusan aparat gabungan disiagakan di Nabire untuk mengamankan aksi penolakan operasi PT Freeport Indonesia, dengan fokus pada pencegahan long march demi stabilitas keamanan.

Ketiga terdakwa diproses hukum karena membuat dan menyebarkan flyer ajakan untuk berkumpul di kawasan Ngarsopuro depan Mangkunegaran.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa permintaan ganti rugi materiel Delpedro Marhaen harus melalui praperadilan, bukan langsung dari pemerintah, sesuai KUHAP baru.

Pemerintah daerah menyatakan akan berupaya menjaga keberlangsungan para guru honorer.

Larangan pengangkatan guru honorer di sekolah negeri sudah ada sejak lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025

Saat ini Kemendikdasmen telah melakukan sosialisasi dan klarifikasi melalui berbagai media.

Bantuan ini menjadi wujud kepedulian terhadap sosok pendidik yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati.

Masih banyak sekolah masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar akibat banyak guru yang pensiun.

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.