Advokat Anti Premanisme Mengadu ke DPR Ungkap Jasa Preman Disewa buat Bungkam Pengkritik Kebijakan

Preman kerap disederhanakan sebagai jagoan jalanan dengan ancaman fisik. Padahal, premanisme jauh lebih kompleks.

Presiden Prabowo Subianto juga ikut resah maraknya aksi premanisme oleh organisasi kemasyarakatan (ormas).

Banyak upaya penegakan hukum dilakukan aparat. Salah satunya menggencarkan razia. Nyatanya, premanisme masih tumbuh subur.

Komisi III DPR melakukan rapat dengan Advokat Anti-Premanisme atau TUMPAS, Rabu (7/5).

Komisi III DPR melakukan rapat dengan Advokat Anti Premanisme atau TUMPAS, Rabu (7/5).

Advokat meminta aksi premanisme ditindak tanpa memandang latar belakang apapun.

Menurut BG, penegak hukum tidak boleh kalah dengan kelompok preman tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti maraknya aksi premanisme dan tawuran yang meresahkan, mendesak Pemprov DKI untuk melakukan penindakan tegas demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan ketertiban umum.

Pendirian posko dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan dan respons cepat terhadap gangguan ketertiban di kawasan tersebut.

Pramono memastikan, telah meminta jajaran Satuan Polisi (Satpol) PP DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk gangguan keamanan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan ketegasan dalam menindak Aksi Premanisme Jakarta, khususnya pasca insiden di Tanah Abang dan Kebon Sirih, demi keamanan warga Ibu Kota.

Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap tiga pelaku pemalakan pedagang bubur dan warung kopi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang juga positif menggunakan narkotika.

Polisi berhasil menetapkan 11 tersangka kasus pemerasan perusahaan tambang di Kendari. Modus blokade jalur hauling dan permintaan uang terungkap, simak detailnya!

Komisi II DPR RI memang memberikan perhatian khusus terkait tingkat produktivitas kinerja ASN.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyambut positif rencana pemerintah yang akan menerapkan bunga KUR maksimal 5 persen per tahun, sebuah langkah penting untuk keberpihakan pada masyarakat kecil.

Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan potensi kerusuhan saat aksi May Day, mengamankan 101 individu serta berbagai barang bukti yang disiapkan untuk memicu kekacauan.

DPR mengajak serikat buruh terlibat dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. UU baru ditargetkan rampung 2026 sesuai putusan MK.

DJP diminta segera mengatasi berbagai permasalahan pada Coretax dan memastikan sistem dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.