Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
DPRD DKI Jakarta mengizinkan Pemprov DKI untuk mengajukan utang ke BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp1 triliun untuk membangun Refuse Derived Fuel (RDF) Plant untuk APBD 2024.
Padahal, rencana pinjaman tersebut sempat ditolak beberala anggota dewan pada 18 Agustus 2023.
Namun, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta yang membahas rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2024 hari ini, ajuan pinjaman tersebut disetujui.
Meski demikian, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi selaku Ketua Banggar meminta Pemprov DKI menjamin bahwa mereka bisa melunasi utang tersebut jika pinjaman diajukan.
"Saya tanya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kalau misalkan ini terjadi pinjaman Rp1 triliun, sanggup enggak?" tanya Pras dalam rapat Banggar di ruang rapat paripurna, Selasa (12/9).
"Sanggup, Pak," jawab Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Michael Rolandi.
Mendengar hal tersebut, Pras pun akhirnya menyetujui pinjaman tersebut. "Sanggup, ya? Saya ketok," balas Pras.
Setelah rapat, Michael menjelaskan bahwa pinjaman tersebut dibutuhkan Pemprov karena Jakarta sudah darurat sampah. Maka dari itu, ia butuh dana untuk mengelola sampah tersebut.
"Saya mendampingi Pj Gubernur rapat dengan Menkomarinves tanggal 30 Agustus. Di situ, diputuskan penanganan sampah sudah menjadi darurat dan harus ditangani," kata Michael kepada wartawan.
Namun, lanjut Michael, Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Michael pun memastikan pihaknya masih sanggup untuk melunasi pinjaman tersebut. Adapun Pemprov DKI meminta kepada PT SMI untuk melunasi hutang tersebut selama 8 tahun dengan masa tenggang setelah jatuh tempo periode kredit selama 3 tahun.
"Jadi kalau Rp1 triliun dengan pengembalian 8 tahun ya (cicilannya) Rp125 miliar per tahun. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) kita masih sangat mampu untuk membayarkan cicilan Rp125 miliar itu," jelas Michael.
Dengan persetujuan pengajuan pinjaman Rp1 triliun itu, disepakati bahwa nilai rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp81.580.775.048.
Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Penyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Dari anggaran tersebut Pemprov akan menggunakan lumpur dan hujan buatan untuk memadamkan kebakaran di TPA Sarimukti.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Proyek pembangunan itu akan melampaui target awal karena banyak kendala yang dihadapi selama proses pengerjaan
Baca Selengkapnya
Penggunaan dana desa juga harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Baca Selengkapnya
Setelah melarang ekspor nikel, pemerintah telah melarang ekspor bauksit mentah ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
Anang berharap KPU dalam menyelenggarkan Pilpres harus tetap mengedepankan keadilan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi