LIVE

Parpol Diminta Tak Pasang Atribut Partai di Jalan Protokol Jakarta, Ini Alasannya

Tujuan untuk menjaga keindahan Ibu Kota dari berbagai atribut parpol jelang dihelatnya ASEAN Forum.

pemprov dki
Parpol Diminta Tak Pasang Atribut Partai di Jalan Protokol Jakarta, Ini Alasannya
Parpol Diminta Tak Pasang Atribut Partai di Jalan Protokol Jakarta, Ini Alasannya (merdeka.com)

Tujuan untuk menjaga keindahan Ibu Kota dari berbagai atribut parpol jelang dihelatnya ASEAN Forum.

Parpol Diminta Tak Pasang Atribut Partai di Jalan Protokol Jakarta, Ini Alasannya

Parpol Diminta Tak Pasang Atribut Partai di Jalan Protokol Jakarta, Ini Alasannya

Parpol Diminta Tak Pasang Atribut Partai di Jalan Protokol Jakarta, Ini Alasannya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan rapat koordinasi.

Hasilnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengimbau partai politik (parpol) tidak memasang atribur parpol jelang ASEAN Forum.

Parpol Diminta Tak Pasang Atribut Partai di Jalan Protokol Jakarta, Ini Alasannya

Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, hal tersebut tujuan untuk menjaga keindahan Ibu Kota dari berbagai atribut parpol jelang dihelatnya ASEAN Forum pada 5-7 September 2023.

Parpol Diminta Tak Pasang Atribut Partai di Jalan Protokol Jakarta, Ini Alasannya

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mengajak partai politik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan ASEAN Forum pada tanggal 5 -7 September 2023 dengan cara tidak memasang bendera dan atribut partai politik di daerah protokol," kata Taufan dalam keterangan tertulis, Senin (31/7).

Parpol Diminta Tak Pasang Atribut Partai di Jalan Protokol Jakarta, Ini Alasannya

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan, pemasangan bendera dan atribut kampanye secara terbuka baru diperbolehkan 25 hari setelah ditetapkannya masa kampanye, yaitu pada 28 November 2023.

Sebelum masa kampanye, KPU tidak berwenang untuk mencopot atribut partai politik yang dipasang di jalanan.

"KPU DKI Jakarta akan berkoordinasi Pemerintah Daerah, Satpol PP  dan badan-badan terkait agar semua pihak, terutama partai politik, agar dapat melaksanakan himbauan ini," kata dia.

Parpol Diminta Tak Pasang Atribut Partai di Jalan Protokol Jakarta, Ini Alasannya
Parpol Diminta Tak Pasang Atribut Partai di Jalan Protokol Jakarta, Ini Alasannya

Wahyu menambahkan, selama waktu ini parpol bisa melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada internal partai.

Adapun sosialisasi dan pendidikan politik dapat dilakukan dalam pertemuan terbatas dengan menginformasikan pelaksanaannya 1 hari sebelum pelaksanaan kepada KPU.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Memburu Garis Finish di Kostrad Run 2026

{{caption}}
Bupati Gowa Polisikan Dua Saksi Pansus Hak Angket

{{caption}}
Empat Hari Penuh Duka bagi Polri

{{caption}}
Di Balik Dugaan Teror Molotov Rumah Advokat

{{caption}}
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi

{{caption}}
HUT Kostrad Diramaikan dengan Ajang Lari dan Pameran Alutsista

Topik Terkait
{{caption}}
Bahayakan Pengendara, Atribut Parpol di Fly Over Jakarta Bakal Ditertibkan Satpol PP

Selain mengganggu estetika kota, keberadaan atribut parpol di Flyover juga membahayakan pengguna kendaraan.

Atribut Partai
{{caption}}
Jawab Arahan Presiden Prabowo, Pemprov DKI Batasi Spanduk Parpol di Flyover Maksimal 6 Hari

Ketentuan waktu untuk pemasangan atribut, yakni empat hari sebelum kegiatan dan dua hari setelah kegiatan (H-4 hingga H+2).

Spanduk Parpol
{{caption}}
Tindak Lanjuti Arahan Prabowo, Pramono Tegaskan Penertiban Spanduk Parpol Berlaku untuk Semua Partai di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta memastikan penertiban spanduk partai politik dilakukan merata tanpa diskriminasi. Spanduk yang melanggar masa izin akan diturunkan.

Prabowo
{{caption}}
Pramono Perintahkan Atribut Partai Dibersihkan: Ada Spanduk 'Bekerja dengan Rakyat' tapi Tak Pernah Bekerja dengan Rakyat

Ia menekankan bahwa aturan ini berlaku untuk semua pihak, tanpa pengecualian, termasuk partai politik yang memiliki kedekatan dengan pemerintah.

Pramono Anung
{{caption}}
FOTO: Masa Tenang Pemilu 2024, Alat Kampanye yang Bikin Kumuh Mulai Dicopoti

Berbagai atribut kampanye yang bertebaran dan menyebabkan pemandangan kota terlihat kumuh akhirnya mukai ditertibkan.

Masa Tenang Pemilu 2024
{{caption}}
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Aturan Kampanye Pemilu 2024
{{caption}}
FOTO: Penampakan Spanduk dan Baliho Kampanye Bertebaran di Jakarta: Rusak Pemandangan hingga Langgar Aturan

Menjelang Pemilu 2024, alat peraga kampanye (APK) bertebaran hampir di setiap sudut Jakarta.

Pemilu 2024
{{caption}}
Alat Peraga Kampanye Bakal Langsung Dicopot Jika Dipasang di Wilayah Jakarta Ini

Adapun APK yang dimaksud meliputi baliho, reklame, spanduk, umbul-umbul, pamflet, bendera, brosur dan sebagainya.

Alat Peraga Kampanye
{{caption}}
Marak Baliho Kampanye di Jakarta, Heru Budi Tunggu Rekomendasi Bawaslu untuk Menindak

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melakukan tindak lanjut terhadap APK, apabila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Alat Peraga Kampanye
{{caption}}
FOTO: Belum Masuk Masa Kampanye, Atribut Partai Politik Mulai Bertebaran dan Merusak Pemandangan Kota Jakarta

Jelang pelaksanaan Pemilu 2024, pemasangan atribut kampanye berupa bendera hingga baliho mulai marak.

Jakarta
{{caption}}
Pemkot Bandung Minta Parpol Tertib Pasang Alat Peraga Kampanye, Tak Boleh Ada di Tempat Ini

Parpol diminta menaati soal pemasangan alat peraga kampanye

Pelanggaran Pemilu
{{caption}}
Gubernur DKI Tegaskan Penanganan Pengungsi WNA Kewenangan Pusat, Pemprov Siap Tertibkan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Penanganan Pengungsi WNA di ibu kota adalah domain pemerintah pusat, namun Pemprov tak segan menertibkan jika melanggar ketertiban umum. Simak selengkapnya.

hak asasi
{{caption}}
Pemprov DKI Kaji Usulan Penambahan Rute Transjabodetabek, Solusi Atasi Macet Ibu Kota

Pemprov DKI Jakarta segera mengkaji usulan penambahan rute Transjabodetabek, termasuk dari Depok, sebagai langkah strategis menekan kemacetan di ibu kota.

angkutan umum
{{caption}}
DPRD DKI Dorong Percepatan Penanganan Banjir dan Macet Jakarta Jelang Usia Lima Abad

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendesak Pemprov DKI untuk serius mempercepat penanganan banjir dan macet Jakarta, pekerjaan rumah utama menjelang usia lima abad kota ini, demi transformasi menjadi kota global.

banjir jakarta
{{caption}}
Pramono Anung Berharap Warga Hidup Nyaman di Momen HUT ke-499 Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap warga ibu kota dapat hidup nyaman, mudah, dan bahagia saat peringatan HUT ke-499 Jakarta, sekaligus mempersiapkan kota menghadapi tantangan global.

bundaran hi
{{caption}}
Pramono Anung Dorong Partai Politik Utamakan Kepentingan Rakyat Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan pentingnya Partai Politik Utamakan Kepentingan Rakyat di atas segalanya demi kemajuan Ibu Kota. Pesan ini disampaikan saat pelantikan pengurus PAN DKI Jakarta.

demokrasi sehat
{{caption}}
DKI Jakarta Upayakan Penyediaan Ruang Parkir Ojol di Kawasan Komersial untuk Atasi Parkir Liar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana berkoordinasi dengan komunitas ojol dan pengelola gedung untuk menyediakan ruang parkir ojol di area komersial, demi menertibkan parkir liar dan meningkatkan keselamatan lalu lintas.

dishub dki jakarta