Gerbong Harapan Pekerja Jakarta di Rel yang Tak Menyatu

Transportasi berbasis rel menjadi penyelamat para pekerja dari sesaknya jalan Jakarta.

Suara klakson bersahutan memecah pagi Jakarta. Jalanan penuh kendaraan, berebut ruang, seolah saling mengingatkan untuk tidak saling bersenggolan. Di tengah kebisingan itu, udara yang sudah pengap bercampur asap knalpot, menyempurnakan potret keseharian warga kota megapolitan ini.

Bagi jutaan warga Jabodetabek, rutinitas pagi bukan sekadar tentang memulai hari. Ini soal perjuangan, menaklukkan jarak, kemacetan, dan mahalnya ongkos demi sesuap nasi. Transportasi berbasis rel seperti KRL, MRT, dan LRT menjadi harapan bagi mereka yang ingin menghindari neraka jalanan ibu kota.

Namun di balik megahnya jalur kereta modern dan pencakar langit Jakarta, tersembunyi realitas yang jauh dari glamor.

Ketika Rel Tak Menyambungkan Segalanya

Fitriana Dewi (32), warga Bekasi yang bekerja di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, adalah satu dari banyak pekerja yang menggantungkan hidup pada sistem transportasi berbasis rel di Jakarta. Hadirnya LRT Jabodebek sempat menjadi angin segar baginya.

“Naik LRT sangat membantu saya menuju Jakarta karena ketepatan waktunya, gerbong LRT juga sejuk meski padat penumpang, dan terpenting bebas macet. Dari rumah ke stasiun bisa jalan kaki,” ujar Fitri saat ditemui di Stasiun Jatibening Baru.

Namun, harapan itu harus dibarengi dengan ongkos transportasi yang tidak cukup ekonomis baginya, hingga minimnya ketersediaan feeder ke tempat dia bekerja. Sekali perjalanan menggunakan LRT, saldo pada kartu elektronik Fitriana akan terpotong sekitar Rp10.000 hingga Rp10.600, tergantung tap-in pada peak hour atau tidak. Sehingga dalam satu hari, dia sudah harus mengeluarkan biaya transportasi sekitar Rp20.000-Rp21.600. Angka ini belum termasuk biaya ojek online.

Di kondisi darurat, Fitriana terpaksa memesan ojek online untuk bisa sampai ke kantornya yang berjarak sekitar 2-3 km dari Stasiun Cawang. Ongkosnya sekitar Rp15.000-Rp17.500.

“Kalau lagi buru-buru atau enggak dapat Jaklingko, terpaksa naik ojol,” keluhnya.

Sebagai pekerja dengan pendapatan Rp5 juta per bulan, ongkos Fitriana sudah menguras 8,8 persen gajinya. Jumlah ini belum terhitung dengan makan siang dan malam.

Fitriana bisa saja memilih moda transportasi lebih ekonomis seperti KRL dengan tarif berkisar Rp3.000-Rp7.000 atau TransJakarta Rp3.500. Namun kedua moda itu bukan pilihan utamanya.

"KRL terlalu padat dan kadang suka telat datang, Transjakarta suka terjebak macet," ucapnya.

Kondisi serupa dirasakan Muhammad Arif (33), pekerja yang setiap hari naik KRL dari Kalibata ke Cikini. Dari sana, ia masih harus berebut Jaklingko untuk sampai ke kantor di Gondangdia.

“Kalau lagi apes, enggak dapat Jaklingko. Terpaksa naik ojol,” katanya.

Jika sudah telat, Arif terpaksa berangkat kerja menggunakan sepeda motornya.

Cerita Fitri dan Arif mencerminkan masalah klasik transportasi publik di Jakarta: biaya tinggi, akses tidak merata, dan integrasi antarmoda yang belum sempurna.

Data Penumpang Transportasi

Meski fasilitas transportasi terus diperluas, data Badan Pusat Statistik Jakarta (BPS) pada April 2025 menunjukkan tren yang dinamis, jumlah penumpang MRT Jakarta misalnya, mencapai:

Maret 2024: 2,88 juta orang

Februari 2025: 3,48 juta orang

Maret 2025: 3,20 juta orang

Angka ini mencerminkan kenaikan tahunan sebesar 11,15 persen, namun mengalami penurunan 8,05 persen secara bulanan.

LRT Jakarta;

Maret 2024: 92.000 penumpang

Februari 2025: 82.093 penumpang

Maret 2025: 90.022 penumpang

Meski mengalami kenaikan 8,8 persen bulanan, secara tahunan tetap turun 1,94 persen.

Sementara itu, TransJakarta sebagai tulang punggung BRT mencatat penurunan pada dua sisi:

Maret 2024: 30 juta penumpang

Februari 2025: 31,50 juta penumpang

Maret 2025: 29,84 juta penumpang

Turun 0,81 persen secara tahunan, dan 5,26 persen secara bulanan.

Kontras dengan itu, KRL Jabodetabek justru melonjak drastis. Leza Arlan, Manager Public Relations KAI Commuter, mengatakan "sepanjang April 2025 ini, rata-rata volume pengguna pada hari kerja sebanyak 1.038.957 orang, sedangkan pada Mei ini rata-rata sebanyak 1.030.815 orang per hari.”

Berharap Harga Transportasi Lebih Ramah Kantong

Manajer Humas LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, menyebut bahwa tarif LRT Jabodebek telah diatur melalui Kepmenhub No. KM 67 Tahun 2023 sebagai bagian dari kewajiban pelayanan publik.

“Bukan hanya soal tarif, tapi juga soal efisiensi waktu, kenyamanan, dan penghematan energi,” ujar Mahendro. Studi Polar UI bahkan menyebut LRT bisa menghemat emisi karbon hingga Rp269 miliar dan mengurangi potensi kerugian akibat kecelakaan hingga Rp4,6 triliun per tahun.

Namun pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan bahwa efisiensi tak berarti tanpa keterjangkauan. “Idealnya, ongkos transportasi tidak lebih dari 10 persen dari pendapatan. Di negara maju, bisa ditekan hingga 3-7 persen,” katanya.

Dia mencermati, selama ini, selain ongkos KRL, masyarakat juga mengeluarkan ongkos transportasi menuju stasiun (first mile) dan dari stasiun ke tujuan akhir (last mile).

“Feeder seharga Rp5.000 sudah dirancang BPTJ, tapi implementasinya masih jauh dari harapan,” imbuhnya.

Jakarta dan Sinergi Kota Penyangga

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan pihaknya terus mempercepat pembangunan fasilitas integrasi seperti trotoar, jalur sepeda, park and ride, dan sistem pembayaran antarmoda.

Jakarta, dalam penjelasan Syafrin, adalah kota peleburan masyarakat dari sejumlah kota di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi Jakarta menyediakan sarana dan prasarana transportasi bagi masyarakat dari kota penyangga seperti transportasi publik dan fasilitas pendukungnya sehingga tercipta aksesibilitas yang terkoneksi baik intra dan inter kota.

Kehadiran transportasi publik seperti LRT Jabodebek pun menjadi salah satu jawaban bagi masyarakat dari kota sekitar untuk bermobilitas ke Jakarta, namun keberadaannya membutuhkan dukungan layanan pengumpan yang baik agar efektivitasnya optimal.

"Karena itu, kami terus berupaya menyelaraskan kebijakan antarwilayah," kata Syafrin.

Ia menekankan bahwa Jakarta tidak bisa menyelesaikan persoalan transportasi sendiri. “Tanpa otoritas khusus di Jabodetabek, koordinasi antarkota tidak akan optimal,” ujarnya.

Salah satu bukti perlunya koordinasi antar wilayah manakala sempat terjadinya penolakan rute feeder Kota Wisata–Cibubur–Cawang oleh pengelola kawasan yang semestinya menjadi simpul strategis.

Syafrin pun mengutarakan komitmen Pemprov DKI Jakarta, untuk tetap merancang rute-rute baru yang menghubungkan permukiman dengan simpul transportasi seperti stasiun MRT, LRT, KRL Commuter Line dan halte TransJakarta, dengan tujuan mempermudah akses masyarakat ke transportasi massal.

Tantangan pengintegrasian moda transportasi juga menjadi fokus Jaklingko. Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia Ivan Tigana secara keseluruhan, saat ini jaringan transportasi umum belum terintegrasi sepenuhnya antar moda transportasi, baik MRT Jakarta yang masih melanjutkan fase north-east west, LRT Jakarta yang masih dalam fase 1B dan nantinya 1C, Transjakarta BRT dan Non BRT, serta Commuterline yang secara sistem masing-masing moda belum terintegrasi secara menyeluruh.

"Tantangan integrasi adalah bagaimana menyatukan sistem yang sebelumnya berjalan dari masing-masing operator transportasi publik, menjadi sistem yang terunifikasi. Penyelarasan sistem terpadu masih terus dilakukan secara bertahap, didukung regulasi yang diterbitkan pemerintah mengawal pelaksanaan, namun dalam implementasi terdapat tantangan-tantangan yang perlu diselaraskan antar entitas," kata Ivan.

Namun, Ivan memastikan upaya menarik minat masyarakat beralih ke moda transportasi umum secara konsisten dilakukan Jaklingko melalui tarif integrasi.

"Insentif tarif integrasi, yang memberikan manfaat diskon tarif hingga 50% dengan syarat perjalanan transportasi umum lebih dari 1 moda selama 180menit antara MRTJ, LRTJ, dan TJ BRT," pungkas Ivan.