Ahok Beberkan Kriteria Sosok Ideal Gubernur Jakarta
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan sejumlah kriteria yang tepat dan ideal untuk memimpin Daerah Khusus (DK) Jakarta. Menurut dia, Gubernur DK Jakarta harus dapat membuktikkan asal usul harta yang dimilikinya.
"Bagi saya, siapapun yang mau memimpin Jakarta, pertama ini sudah saya usulkan sejak saya di Komisi II DPR RI. Siapapun yang mau jadi pejabat di DK Jakarta atau di daerah manapun harus bisa membuktikan hartanya dari mana, dibuktikan dengan biaya hidup, dengan pajak penghasilan yang dia bayar," kata Ahok dikutip dari kanal YouTube Panggil Saya BTP, Jumat (10/4).
Selain itu, lanjut dia, calon Gubernur Jakarta harus berani mentransparankan anggaran sampai satuan ketiga.
Kemudian Ahok menekankan Gubernur DK Jakarta harus berani menerima warga di Balai Kota untuk mendengar pengaduan.
"Tentu dia harus berani menerima warga Balai Kota. Itu adalah balainya rakyat, balainya warga Jakarta. Warga Jakarta berhak nongkrong di sana," ujarnya.
Ahok menyebut pemimpin harus menjadi pelindung dan menjaga setiap sen pajak yang dibayar oleh masyarakat.
Dia tidak mau uang pajak yang dikeluarkan oleh warga Jakarta justru tidak terlihat hasilnya dan merugikan rakyat.
"Sudah bayar PBB mahal, bayar STNK mahal, bayar lampu jalan mahal, tapi bisa kena bajir, bisa kena maling, bisa kena rampok atau bisa jatuh jalanan jelek. Itu semua tidak boleh terjadi," tutur Ahok.
"Setiap sen yang dipungut harus untuk warga Jakarta. Itu sosok yang saya harapkan bisa jadi Gubernur Jakarta" sambung dia.
berita untuk kamu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto buka suara soal wacana wacana duet antara Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur-wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta.
Hasto menyebut, pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya bagi anak bangsa terbaik.
"PDIP tetap membuka ruang bagi anak-anak bangsa yang berprestasi," ungkap Hasto pada wartawan dikutip Rabu (8/5).
Hasto menyebutkan ASN hingga budayawan boleh bergabung ke PDIP untuk maju sebagai calon kepada daerah.
"Entah itu melalui jalur ASN melalui jalur purnawirawan TNI Polri sosial budaya para kelompok profesional dokter budayawan insinyur ahli pertanian dan semua para profesional bisa bergabung ke PDIP," pungkas Hasto.
- Lizsa Egeham
Respons Heru Budi soal penonaktifan NIK warga Jakarta dikritik Ahok
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaAhok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDI Perjuangan menyiapkan delapan nama sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta mendatang.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan penyelesaian masalah di Jakarta kerap pelik
Baca SelengkapnyaPersoalan di Jakarta menjadi konten perdana yang diunggah Ahok di 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar menegaskan, Ahok adalah temannya yang sudah lama dikenal secara baik.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaAhok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca Selengkapnya