Cara Membatalkan Pernikahan yang Sudah Terdaftar di KUA, Ketahui Syarat dan Prosedurnya

Proses pembatalan pernikahan memerlukan pemahaman mengenai hukum dan prosedur yang berlaku. Cara membatalkan pernikahan yang sudah terdaftar di KUA.

Cara membatalkan pernikahan yang sudah terdaftar di KUA bukanlah proses yang mudah, namun bisa dilakukan dalam situasi-situasi tertentu. Pembatalan nikah, atau fasakh dalam istilah hukum Islam, merupakan langkah serius yang memerlukan alasan kuat dan prosedur hukum yang tepat.

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Namun, dalam beberapa kasus, situasi yang tidak terduga dapat menyebabkan pasangan merasa perlu untuk membatalkan pernikahan yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Proses pembatalan pernikahan bukanlah hal yang sepele dan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan prosedur yang berlaku.

Artikel ini akan membahas bagaimana cara membatalkan pernikahan yang sudah terdaftar di KUA, termasuk alasan-alasan yang sah untuk pembatalan, persyaratan administratif yang diperlukan, serta proses hukum yang harus dilalui.

Syarat Membatalkan Pernikahan

Sebelum mengetahui cara membatalkan pernikahan yang sudah terdaftar di KUA, ketahui syaratnya terlebih dahulu. Dilansir dari laman sippn.menpan.go.id, berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak membatalkan pernikahan:

1. Surat Permohonan (dengan format standar pembuatan gugatan/permohonan dan file ketikan di copy kedalam CD/ flashdisk).
2. Foto Kopi Buku Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah 1 lembar yang dimateraikan Rp 10.000,- di Kantor Pos.
3. Foto Kopi KTP Pemohon dan Termohon I dan Termohon II.
4. Surat Keterangan dari Kelurahan (bila Suami/Istri Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti).
5. Surat Kuasa dari Pejabat Kepala KUA kepada Kepala KUA atau orang yang dikuasakan untuk mengajukan gugatan.
6. Membayar Panjar Biaya Perkara.

Prosedur Pembatalan Pernikahan

Sebelum mengetahui cara membatalkan pernikahan yang sudah terdaftar di KUA, ketahui prosedurnya. Untuk prosedur pembatalan pernikahan, ada beberapa Langkah yang harus dilalui, yaitu:

1. Penggugat atau kuasanya mendaftar gugatan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.

3. Tahap persidangan:

1. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008.
2. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonpensi/gugat balik (pasal 132 HIR, 158 Rbg).

4. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:

1. Gugatan dikabulkan; Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.
2. Gugatan ditolak; Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.
3. Gugatan tidak diterima; Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (pasal 185 HIR, 196 Rbg).
5. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang memutus perkara tersebut.

Penyelesaian layanan perkara pada Pengadilan Agama Tangerang paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Kenapa Pernikahan bisa Batal?

Pernikahan dapat dibatalkan karena beberapa alasan hukum yang jelas dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Berikut adalah penjelasan panjang tentang alasan-alasan yang memungkinkan pembatalan pernikahan:

1. Perkawinan Dilangsungkan di Muka Pegawai Pencatat Nikah yang Tidak Berwenang: Jika pernikahan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, maka pernikahan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Hal ini karena pegawai pencatat nikah harus berwenang dan memiliki otoritas untuk melangsungkan pernikahan.
2. Perkawinan Tanpa Wali atau dengan Wali Nikah yang Tidak Sah: Pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau dengan wali nikah yang tidak sah juga tidak sah dan dapat dibatalkan. Wali nikah harus berhak dan sah untuk melangsungkan pernikahan.
3. Perkawinan yang Dilangsungkan Tanpa Dihadiri 2 Orang Saksi: Pernikahan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi juga tidak sah dan dapat dibatalkan. Saksi-saksi adalah penting dalam memastikan keabsahan pernikahan.
4. Perkawinan yang Dilangsungkan di Bawah Ancaman yang Melanggar Hukum: Jika pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Ancaman yang melanggar hukum dapat berupa ancaman fisik, psikis, atau ancaman lain yang melanggar hukum. Namun, jika ancaman tersebut telah berhenti dan pasangan tersebut telah hidup bersama selama 6 bulan tanpa mengajukan pembatalan, maka hak mereka untuk mengajukan pembatalan telah gugur.
5. Perkawinan yang Dilangsungkan karena Salah Sangka atau Penipuan: Jika salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, seperti status, usia, atau agama, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini termasuk dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Perkawinan yang Melanggar Batas Minimal Umur Perkawinan: Pernikahan yang dilangsungkan dengan melanggar batas minimal umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat dibatalkan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas minimal umur perkawinan.
7. Perkawinan yang Dilangsungkan karena Poligami Tanpa Izin Pengadilan: Jika suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini termasuk dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
8. Perkawinan yang Dilangsungkan karena Salah Satu Pihak Masih Terikat dengan Pernikahan Lain: Jika salah satu pihak masih terikat dengan pernikahan lain, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini termasuk dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
9. Perkawinan yang Dilangsungkan karena Pernikahan Sesama Laki-Laki atau Perempuan: Pernikahan sesama laki-laki atau perempuan dilarang di Indonesia dan dapat dibatalkan. Hal ini termasuk dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
10. Perkawinan yang Dilangsungkan karena Salah Satu Pihak Masih dalam Masa Iddah: Jika perempuan yang dikawini masih dalam masa iddah dari suami lain, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini termasuk dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.