Tak Ada Iuran Wajib ISF, Negara Tanggung Biaya Pengiriman Pasukan
Menlu Sugiono menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan Gaza tidak ditentukan oleh jumlah dana yang disetor.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan bahwa keanggotaan dalam The International Stabilization Force (ISF) tidak memerlukan iuran wajib, dan setiap negara dapat memberikan kontribusi dengan cara yang berbeda. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono saat konferensi pers di Four Seasons, Washington D.C., pada hari Jumat, 20 Februari 2026, pukul 13.28 waktu setempat. Ia menjelaskan bahwa partisipasi dalam ISF tidak diharuskan membayar iuran seperti yang berlaku di organisasi-organisasi lainnya.
"Tidak ada. Jadi dari awal saya bilang ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan," ungkap Menlu Sugiono dalam press briefing mengenai partisipasi Indonesia di KTT Board of Peace.
Lebih lanjut, Menlu Sugiono menyatakan bahwa status keanggotaan Indonesia tidak tergantung pada setoran dana tertentu. "Kita sekarang sudah anggota, tidak perlu bayar juga tidak apa-apa," tambahnya. Saat ditanya mengenai apakah Indonesia telah menyetor dana, Menlu Sugiono menjawab bahwa sampai saat ini belum ada setoran yang dilakukan. "Belum," jawabnya singkat ketika ditanya apakah Indonesia telah mengantongi atau menyetorkan dana.
Ia menjelaskan bahwa skema kontribusi dalam ISF bersifat fleksibel dan bervariasi antar negara. Menlu Sugiono menambahkan bahwa beberapa negara berkontribusi dengan mengirimkan pasukan, sementara yang lain memberikan dukungan dalam bentuk dana. "Ada yang uang, ada yang pasukan, ada yang orang per orang kirim ke rekening di World Bank kemarin," jelasnya.
Walaupun demikian, Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara pengirim pasukan tetap harus menanggung biaya operasional para prajuritnya. "Tapi, kita juga sebagai pengirim pasukan pasti mengeluarkan biaya," katanya. Ia juga menekankan bahwa kontribusi Indonesia dalam ISF lebih difokuskan pada pengiriman pasukan, sementara biaya untuk pengiriman dan operasional pasukan tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.
Kirim Pasukan dalam Waktu 1-2 Bulan ke Depan
Dalam KTT perdana Board of Peace yang berlangsung di Donald J Trump Institute of Peace, Washington DC, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mengirimkan 8.000 prajurit TNI guna bertugas bersama ISF di Gaza, Palestina.
"Gencatan senjata (di Gaza) merupakan capaian yang riil terjadi. Kami memuji capaian ini dan untuk itu kami menegaskan kembali komitmen untuk berkontribusi mengirimkan prajurit kami dalam jumlah yang signifikan sebanyak 8.000, bahkan bisa lebih jika dibutuhkan," ungkap Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan dalam KTT Board of Peace.
Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa Indonesia berencana mengirimkan pasukan TNI ke Gaza Palestina dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan. Sebanyak 8.000 personel TNI direncanakan akan bertugas di wilayah tersebut sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang terdiri dari gabungan negara-negara anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza.
"Mungkin tidak lama, 1--2 bulan lagi," jawab Presiden Prabowo ketika ditanya oleh wartawan usai KTT BoP Gaza perdana di Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.
Prabowo juga mengungkapkan rencana pengiriman Tim Advance ke Gaza dengan jumlah personel terbatas. Tim ini akan bertugas untuk melakukan pemetaan wilayah serta menilai potensi risiko sebelum pasukan TNI melaksanakan misi bersama Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Dia menambahkan bahwa Indonesia dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Komandan ISF.
"Mereka minta kita jadi deputy commander," kata Prabowo.