Demi Hemat Triliunan Rupiah, Negara Ini Usul Hapus Dua Hari Libur Nasional

Perdana Menteri Prancis, François Bayrou, mengusulkan penghapusan dua hari libur nasional demi pangkas anggaran negara.

Pemerintah Prancis tengah mempertimbangkan langkah drastis untuk mengatasi defisit anggaran negara yang membengkak. Perdana Menteri Prancis, François Bayrou, baru-baru ini secara mengejutkan mengusulkan penghapusan dua hari libur nasional sebagai bagian dari strategi penghematan.

Usulan ini, yang bertujuan untuk menghemat sekitar 44 miliar Euro atau setara Rp826,7 triliun, mencakup penghapusan Senin Paskah dan Hari Kemenangan Sekutu atas Nazi yang diperingati setiap tanggal 8 Mei. Langkah ini diambil di tengah tekanan untuk menekan utang dan defisit Prancis yang besar.

Walaupun terbuka untuk alternatif lain, Bayrou menegaskan bahwa Prancis saat ini menghadapi "bahaya mematikan" akibat krisis utang yang semakin parah. Mengutip BBC pada Kamis (17/7/2025), dalam pidatonya yang berjudul "The moment of truth", ia mengungkapkan bahwa Prancis perlu memangkas pengeluaran sebesar 43,8 miliar euro untuk mengatasi defisit yang terus meningkat, yang kini bertambah 5.000 euro setiap detik.

Selain menghapus hari libur, langkah lain yang diusulkan mencakup pembekuan anggaran publik, pengurangan jumlah pegawai negeri, serta penghapusan keringanan pajak bagi orang kaya.Anggaran juga harus disesuaikan dengan permintaan Presiden Emmanuel Macron untuk meningkatkan belanja pertahanan sebesar 3,5 miliar euro tahun depan, dan tambahan 3 miliar euro lagi pada tahun 2027.

Namun, rencana penghapusan hari libur tersebut langsung menimbulkan kontroversi. Partai sayap kanan National Rally mengecam usulan tersebut sebagai serangan terhadap sejarah dan hak-hak pekerja di Prancis. Sementara itu, pemimpin Partai Hijau, Marine Tondelier, berpendapat bahwa penghapusan 8 Mei akan merendahkan perjuangan melawan Nazisme.

Latar Belakang dan Tujuan Penghematan Anggaran

Inisiatif penghapusan hari libur nasional ini merupakan respons langsung terhadap mandat Presiden Emmanuel Macron kepada Perdana Menteri Bayrou. Macron menugaskan Bayrou untuk menyusun anggaran yang efektif memangkas biaya operasional negara demi menekan defisit yang terus meningkat.

Tujuan utamanya adalah untuk secara signifikan menurunkan tingkat utang dan defisit yang telah lama menjadi beban bagi perekonomian Prancis. Dengan potensi penghematan mencapai 44 miliar Euro, atau sekitar Rp826,7 triliun, pemerintah berharap dapat memperbaiki kondisi fiskal negara secara substansial.

Angka penghematan yang fantastis ini menjadi daya tarik utama bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi makro. Namun, upaya penghematan ini juga dihadapkan pada paradoks, di mana Prancis secara bersamaan juga meningkatkan anggaran pertahanan dalam jumlah besar, menciptakan dilema kebijakan yang kompleks.

Langkah ini mencerminkan prioritas pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi, meskipun harus melalui kebijakan yang tidak populer. Fokus pada pengurangan defisit diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas keuangan jangka panjang.

Gelombang Protes dan Penolakan dari Berbagai Pihak

Usulan Perdana Menteri Bayrou sontak menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat dan politik Prancis. Serikat pekerja, yang dikenal memiliki pengaruh kuat, secara terbuka menyatakan keberatan mereka terhadap rencana ini.

Partai-partai politik, termasuk Partai Nasional sayap kanan ekstrem, juga turut menyuarakan penolakan keras. Mereka berpendapat bahwa penghapusan hari libur nasional merupakan bentuk serangan terhadap tradisi budaya dan sosial yang telah mengakar di Prancis, serta merugikan hak-hak pekerja.

Meskipun François Bayrou menyatakan bahwa usulan ini masih terbuka untuk diskusi dan pertimbangan alternatif lain, jalan untuk meloloskannya di parlemen tampaknya tidak akan mudah. Kelompok sentris yang dipimpin oleh Presiden Macron membutuhkan dukungan luas dari berbagai fraksi untuk dapat mengesahkan anggaran tersebut.

Kontroversi ini menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah Prancis dalam menyeimbangkan kebutuhan penghematan anggaran dengan menjaga stabilitas sosial dan politik. Keputusan akhir mengenai nasib dua hari libur nasional ini akan menjadi indikator penting arah kebijakan ekonomi Prancis ke depan.