Lembaga HAM Ungkap Militer Suriah Peras dan Aniaya Warga Sipil

Pasukan keamanan dan militer Suriah terdiri dari banyak faksi ekstrimis dengan rekam jejak kejahatan perang dan sektarianisme (fanatik) yang kuat.

Temuan Human Right Watch (HRW) mengungkapkan, militan dan faksi Tentara Nasional Suriah (SNA) terus melakukan pelanggaran HAM, khususnya kepada warga Kurdi. Pasukan-pasukan tersebut didukung Turki dan telah resmi terintegrasi ke dalam aparatur militer dan keamanan Suriah.

HRW menyatakan bahwa faksi-faksi (SNA) “terus menahan, menganiaya, dan memeras warga sipil di Suriah Utara.” Laporan tersebut juga mengatakan “Pasukan tersebut telah diintegrasikan ke dalam Angkatan Bersenjata Suriah, dengan para komandannya ditunjuk untuk menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan dan militer, meskipun mereka pernah terlibat dalam pelanggaran serius.”

HRW menyerukan pemerintah Suriah untuk menghentikan dan menyelidiki pelanggaran yang masih berlangsung, serta mengeluarkan mereka yang memiliki rekam jejak pelanggaran dari pasukan keamanan Suriah.

Laporan ini mengutip pemantau hak asasi setempat, yakni Syrians for Truth and Justice (STJ). Lembaga tersebut baru-baru ini mendokumentasikan penangkapan massal oleh faksi-faksi SNA yang beroperasi di bawah militer Suriah.

“Ratusan orang masih ditahan di penjara-penjara yang dikelola SNA dan diawasi oleh Turki,” bunyi laporan itu, dikutip dari The Cradle, Jumat (16/5).

Disebutkan pula bahwa adanya serangan pada Desember lalu oleh faksi Suleiman Shah dari SNA merebut sebuah desa di Aleppo, memukuli warga sipil, menjarah, dan melakukan penangkapan ‘dengan dalih mencari senjata’. Setidaknya dua pria yang diserang dan ditahan selama insiden ini masih mendekam di penjara.

HRW juga mengutip laporan-laporan sebelumnya tentang “penculikan, penangkapan sewenang-wenang, penahanan ilegal – termasuk terhadap anak-anak, kekerasan seksual, dan penyiksaan – oleh berbagai faksi SNA dan polisi militer yang dibentuk untuk menekan pelanggaran semacam ini. Angkatan bersenjata dan badan-badan intelijen Turki juga turut terlibat.

“Target utamanya adalah suku Kurdi dan mereka yang memiliki hubungan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Turki menganggap SDF sebagai bagian dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah mengumumkan pembubarannya pada 12 Mei. Turki masih mengawasi faksi-faksi bekas SNA dan terus menyediakan senjata, gaji, pelatihan, dan dukungan logistik. Oleh karena itu, Turki juga bertanggung jawab atas pelanggaran dan potensi kejahatan perang faksi-faksi tersebut,” lanjut laporan HRW.

Keterlibatan Turki

SNA dibentuk oleh Ankara pada 2017 dan selama bertahun-tahun menjadi perwakilan Turki di Suriah Utara. Koalisi ini merupakan alat utama dalam perang Turki melawan militan Kurdi. Mereka juga menyerap puluhan mantan pejuang ISIS setelah jatuhnya Raqqa pada 2017. Koalisi tersebut juga mencakup sejumlah organisasi ekstrimis lainnya, termasuk Jaish al-Islam dan Ahrar al-Sham.

Setelah runtuhnya pemerintahan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Desember 2024, kelompok SNA diintegrasikan ke dalam militer baru Suriah yang kini didominasi oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Kelompok-kelompok yang didukung Turki bersama dengan pasukan keamanan resmi Suriah turut terlibat dalam pembantaian ribuan warga sipil Alawiyah di wilayah Suriah pada awal Maret. Faksi bersenjata yang berafiliasi dengan Suriah juga terus menargetkan sekte minoritas Alawiyah, dan diduga telah terlibat dalam kasus hilangnya banyak wanita muda.

Laporan HRW ini muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pencabutan sanksi terhadap Suriah. Pada Rabu (14/5), Trump bertemu dengan Ahmad al-Sharaa yang kini menjabat sebagai presiden sementara Suriah dan sekaligus mantan pemimpin HTS.

Trump menyebutnya sebagai “sosok pria muda, menarik, dan tangguh” dengan “masa lalu yang kuat.” Ia juga mengatakan Sharaa memiliki peluang nyata sebagai pemimpin yang baik.

Sharaa sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani. Ia pernah menjabat sebagai wakil kepala ISIS Abu Bakr al-Baghdadi saat kelompok tersebut masih bernama Negara Islam Irak (ISI). Pada 2011, ia dikirim oleh Baghdadi untuk berperang melawan pemerintahan Assad di Suriah. Di sana, ia terlibat dalam sejumlah serangan bunuh diri terhadap personel keamanan dan warga sipil sebelum mendirikan Front Nusra (cabang resmi Al-Qaeda di Suriah) pada 2012.

Reporter Magang: Devina Faliza Rey