YLKI Tuntut Hal Ini ke Pertamina Imbas Dugaan BBM 'Oplos'

Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan sigap menanggapi laporan konsumen terkait dugaan Pertalite dicampur air di Banjarmasin. Apa hasil pengecekan mereka?

Ahad menjelaskan bahwa seluruh proses distribusi BBM telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Kunjungan ini guna memastikan layanan yang berkualitas bagi konsumen di tengah kekhawatiran dugaan korupsi dengan modus BBM Pertamax oplosan.

Simon mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pengujian bersama Lemigas terhadap 75 sampel, termasuk di Terminal BBM Plumpang dan 33 SPBU.

Dadan menyebut hasil uji sampe BBM tersebut bakal dikeluarkan pada Jumat hari ini. Namun, dia tak menyebut pasti detil waktunya seperti apa.

Pertamina menegaskan tidak ada pencampuran Pertamax dan Pertalite dalam produk BBM yang beredar di masyarakat.

Pengungkapan diawali dengan sidak secara menyeluruh kepala lingkungan dan warga binaan Lapas Kerobokan.

Tim investigasi KNKT masih bergelut dengan banyaknya data harus dianalisis.

Dua orang jadi tersangka berperan merancang, menawarkan, dan menjalankan program penghimpunan dana masyarakat dengan pola manipulatif menyerupai skema ponzi.

Proyek ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas metana, yang diketahui memiliki potensi kerusakan 30 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida.

Bobby juga menyatakan gubernur tidak memiliki kewenangan memberikan izin perjalanan luar negeri kepala daerah.

Bobby mengatakan telah menerima laporan dari Sekretaris Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah terkait kasus tersebut.

Kebakaran terjadi kemarin sore, Senin (12/1). Tidak ada korban jiwa, namun seisi gudang hangus dilalap api.

Dalam surat dakwaan, lanjut Hamdan Zoelfa, terdakwa Kerry, Gading, dan Dimas didakwa mengatur penyewaan tangki BBM milik PT OTM dan penyewaan kapal milik JMN.

Bersama tiga terdakwa lainnya, mereka didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp285,18 triliun.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengakui **kepercayaan masyarakat Pertamina** menjadi PR terbesar usai kasus BBM oplosan, berjanji perbaikan tata kelola demi layanan terbaik.

Kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang mencapai Rp193,7 triliun.

Kasus terungkap setelah polisi mendapatkan laporan dari warga mengenai kerusakan kendaraan yang terjadi setelah mengisi bahan bakar di SPBU di Lampung Tengah.